(1) Pemanggilan saksi dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada saksi di alamat tempat tinggalnya, atau apabila alamat tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

(2) Apabila saksi tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang berdaerah hukum tempat tinggal saksi atau tempat kediaman terakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format Tanda Terima Surat Panggilan sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran ketujuh.

(4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan/ atau diumumkan melalui surat kabar nasional.

(2) Penasehat hukum hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

(4) Apabila dianggap perlu, saksi dapat didampingi oleh pendamping yang disetujui oleh penyelidik.

(1) Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh saksi dan penyelidik.

(2) Sebelum saksi membubuhkan tanda tangan, penyelidik membacakan kembali keterangan saksi yang dicatat dalam berita acara.

(3) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, baik setelah atau sebelum pemeriksaan selesai, penyelidik mencatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran kedelapan.

(1) Jika dipandang perlu penyelidik dapat melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti.

(2) Data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti yang diperoleh dalam peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyelidik dan saksi.

(3) Data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti yang diterima penyelidik dicatatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyelidik dan saksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format Berita Acara Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran kesembilan.

(1) Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan surat.

(2) Sebelum melakukan pemeriksaan surat, penyelidik menunjukkan surat perintah dari penyidik.

(3) Setelah melakukan pemeriksaan surat, penyelidik membuat berita acara pemeriksaan surat dan ditandatangani oleh penyelidik dan saksi.

(4) Apabila saksi tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan, penyelidik mencatat alasannya dalam berita acara pemeriksaan.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1), penyelidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan surat kepada penyidik.

(2) Surat permohonan pemeriksaan surat ditandatangani oleh Ketua, atau Wakil Ketua, atau Sekretaris Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.

(3) Surat permohonan kesatu pemeriksaan diajukan kepada penyidik selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum pemeriksaan surat dilaksanakan.

(4) Apabila surat permohonan kesatu belum ditindaklanjuti oleh penyidik, penyelidik mengirimkan surat permohonan kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemeriksaan surat dilaksanakan.

(5) Apabila surat permohonan kedua belum ditindaklanjuti oleh penyidik, penyelidik mengirimkan surat permohonan ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan surat dilaksanakan.

(6) Surat Permohonan kesatu dan kedua ditembuskan kepada Presiden RI dan DPR RI.

(7) Surat Permohonan ketiga selain ditujukan kepada penyidik, juga ditujukan kepada Presiden RI dan DPR RI.

(1) Penyelidik dapat melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan penyelidik.

(2) Penyelidik yang mendapat perintah penggeledahan dan penyitaan harus berpedoman kepada hukum acara peradilan HAM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan di dalam format pada lampiran kesepuluh.

a. Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari Penyidik.

a. Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari penyidik.
b. Penyelidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada:

(2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terlampir pada lampiran kesebelas.

(1) Penyelidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan setempat berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan;

(2) Pemeriksaan setempat dilakukan terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

(3) Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelaksanaan penggalian makam/kuburan atau tempat-tempat lain yang diduga sebagai tempat pembuangan jenazah;

(4) Pemeriksaan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data, informasi, barang bukti, dan/atau alat bukti terkait pelanggaran HAM yang berat;

(5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada lampiran keduabelas.

(1) Penyelidik dapat mendatangkan ahli berdasarkan perintah penyidik, baik secara langsung atau melalui permohonan yang diajukan;

(2) Perintah penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memanggil langsung ahli guna didengar keterangan di hadapan penyelidik dan/atau permintaan keterangan ahli dengan cara mengajukan permintaan tertulis;

(3) Keterangan ahli diberikan dengan mengangkat sumpah/mengucapkan janji di hadapan penyelidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya, kecuali disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;

(4) Dalam hal penyelidik meminta keterangan ahli, maka penyelidik mengirimkan barang-barang bukti atau korban kepada ahli yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan keterangan ahli atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli;

(5) Penyelidik mencatat keterangan yang diberikan oleh ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

(6) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format berita acara pemeriksaan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlampir pada lampiran keduabelas.

(1) Pengumpulan informasi dapat diambil dari tanggapan tertulis yang didapat dan/atau diberikan oleh semua pihak yang dimintai keterangan, dokumen, pernyataan, foto, rekaman gambar dan/atau suara, benda fisik lainnya.

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan orang yang diduga sebagai orang yang bertanggungjawab.

a. untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat
b. untuk membantu melakukan pelanggaran HAM yang berat;
c. menjadi tujuan suatu pelanggaran HAM yang berat;
d. tercipta dari pelanggaran HAM yang berat;

(2) Barang bukti wajib didata dan disimpan dengan baik dan dijaga kerahasiaannya oleh Subbagian Arsip Pengaduan Komnas HAM.

(1) Seluruh unsur yang ada di Komnas HAM, baik Anggota maupun Sekretariat Jenderal serta unsur masyarakat yang pernah menjadi anggota Tim AdHoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat wajib ikut serta untuk menjaga kerahasian penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat yang sedang dalam proses penyelidikan.

(2) Pelanggaran yang dilakukan unsur Komnas HAM terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui mekanisme pembentukan Dewan Kehormatan Komnas HAM.

(3) Pelanggaran yang dilakukan unsur masyarakat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Laporan hasil pelaksanaan penyelidikan proyustisia dibuat dalam bentuk laporan lengkap yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan laporan ringkasan eksekutif yang ditandatangani oleh setidak-tidaknya Ketua dan Wakil Ketua tim.

(2) Laporan lengkap hasil pelaksanaan penyelidikan proyustisia bersifat rahasia.

(3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu tidak disebarluaskan sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna menghormati asas praduga tak bersalah, hanya dipergunakan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung.

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia pelanggaran HAM yang berat, maka yang dapat disebarluaskan adalah laporan ringkasan eksekutif.

(1) Laporan lengkap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sekurang-kurangnya memuat:

a. lingkup penyelidikan;
b. prosedur dan metoda yang digunakan dalam evaluasi bukti-bukti;
c. uraian tentang unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat;
d. bentuk-bentuk dugaan pelanggaran HAM yang berat;
f. keterangan saksi, korban, ahli dan orang-orang yang diduga sebagai pelaku;

(2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi dan sistematika laporan lengkap hasil penyelidikan proyustisia sebagaimana disebutkan di dalam format pada lampiran ketigabelas.

(1) Laporan lengkap dan ringkasan eksekutif hasil penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat digandakan sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan pembahasan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan dan diterima oleh Anggota Komnas HAM sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna guna dipelajari.

(3) Pada saat pembahasan laporan hasil penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat pada Sidang Paripurna Komnas HAM, dapat dihadiri oleh seluruh anggota atau sebagian Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.

(4) Setelah penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM, pada saat pengambilan keputusan hanya dihadiri oleh Anggota Komnas HAM.

(1) Dalam hal Sidang Paripurna Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Sidang Paripurna Komnas HAM.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik guna ditindaklanjuti.

(3) Penyampaian kesimpulan hasil penyelidikan dan seluruh hasil penyelidikan ke penyidik disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.

(4) Hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik secara langsung oleh pimpinan Komnas HAM didampingi oleh anggota Komnas HAM.

(5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana disebutkan di dalam format pada lampiran keempatbelas.

(1) Dalam hal penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, selain menyampaikan laporan lengkap kepada penyidik, juga menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada Pimpinan DPR RI, Presiden RI dengan tembusan kepada Komisi III DPR RI dan Ketua Mahkamah Agung RI.

(2) Penyampaian laporan hasil penyelidikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempercepat proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

(1) Apabila Sidang Paripurna Komnas HAM menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat, melainkan ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM, Komnas HAM wajib memberitahukan kepada penyidik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya kesimpulan tersebut.

(2) Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada lembaga-lembaga terkait dengan peristiwa yang ditemukan untuk ditindaklanjuti.

(1) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM kurang lengkap, maka penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

(2) Kurang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan materiil bahwa belum cukup memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Komnas HAM wajib melengkapi kekurangan hasil penyelidikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengembalian hasil penyelidikan oleh penyidik.

(4) Guna melengkapi kekurangan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sidang Paripurna Komnas HAM membentuk tim guna menindaklanjuti.

(5) Berkas penyelidikan yang sudah dilengkapi dikembalikan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(1) Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat.

(2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM.

(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan format surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampir pada lampiran kelimabelas.

(1) Permintaan keterangan tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan atas inisiatif Komnas HAM dan/atau permintaan korban.

(2) Jawaban tertulis Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dapat disebarluaskan kepada publik.

(1) Setiap saksi dan/atau korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dilaksanakan secara cuma-cuma.

(4) Ketentuan lain yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Saksi dan/atau korban yang membutuhkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai statusnya sebagai saksi dan/atau korban kepada Ketua Komnas HAM.

(2) Ketua Komnas HAM selanjutnya meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim ad hocuntuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran status pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

(3) Apabila kelengkapan dan kebenaran status pemohon yang diperiksa tersebut terbukti benar, maka Tim menyiapkan surat keterangan tentang status pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

(4) Surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Komnas HAM, dan kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat keterangan terlampir pada lampiran keenambelas.

(1) Kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan medis dan/atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah hak setiap saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

(3) Pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan tepat, cepat dan layak.

(4) Prosedur dan pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, bantuan, dan/atau rehabilitasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

(1) Dalam hal saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat membutuhkan bantuan dari lembaga yang berwenang, maka saksi dan/atau korban mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Ketua Komnas HAM.

(2) Ketua Komnas HAM selanjutnya meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Ad Hoc untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran permintaan pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

(3) Apabila kelengkapan dan kebenaran permintaan pemohon yang diperiksa tersebut terbukti benar, maka Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan surat keterangan tentang permintaan bantuan atas nama pemohon sebagai saksi dan/atau korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

(4) Surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Komnas HAM, dan kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan isi surat keterangan terlampir pada lampiran ketujuhbelas.

b. melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan menghormati masyarakat sipil;
g. jujur dalam mengungkap fakta;
i. mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit proses penyelidikan;

a. bersikap arogan;
h. menjadi anggota tim di mana ada potensi terjadi benturan kepentingan;
i. menjanjikan dalam bentuk apapun penyelesaian kasus yang sedang diselidiki.

(3) Yang berwenang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang sedang diselidiki adalah anggota Komnas HAM yang menjadi anggota Tim Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat atau Tim ad hocPenyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat.

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat oleh anggota Tim diselesaikan melalui mekanisme Sidang Paripurna Komnas HAM.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah dan/atau pelanggaran yang dilakukan menyebabkan tergganggu dan/atau terhalanginya proses penyelidikan maka pelanggaran tersebut akan ditempuh melalui proses hukum yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2011
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

IFDHAL KASIM