KETENTUAN UMUM
Penyelenggaraan Program Adaptasi bertujuan untuk:
a. menilai kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
b. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN berdasarkan standar kompetensi Dr dan Drg sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI;
c. menyesuaikan sikap dan perilaku Dr dan Drg WNI LLN yang sesuai sosial-kultural yang terkait dengan masalah kesehatan dan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;
d. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN agar dapat bekerja dengan fasilitas yang tersedia untuk menangani masalah kesehatan dan/atau penyakit yang sering dijumpai di Indonesia;
e. menyesuaikan kemampuan Dr dan Drg WNI LLN dalam melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup jika sebelumnya tidak dikuasai oleh Dr dan Drg WNI LLN;
f. memahami sistem kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia dan kaitannya dengan masalah kesehatan yang sedang atau akan dihadapi; dan
g. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Dr dan Drg WNI LLN yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
(2) Untuk terlaksananya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dr dan Drg WNI LLN yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus mengikuti Program Adaptasi.
(3) Program Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan Registrasi.
Persyaratan
Pasal 4
a. membuat surat permohonan mengikuti Program Adaptasi;
b. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KKI dengan melampirkan:
1. fotokopi ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:
a) fotokopi ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
b) bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;
2. fotokopi kartu tanda penduduk Indonesia yang masih berlaku;3. surat keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. khusus untuk dokter, surat pernyataan bermaterai bersedia mengikuti program internsip;
6. khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN yang profesi dokter/dokter giginya lulusan pendidikan dalam negeri, surat tanda registrasi yang masih berlaku;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(1) KKI harus meneliti dan menilai kesahan serta kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan diterima.
(2) Untuk keperluan penilaian kesahan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKI dapat meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pengakuan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi luar negeri yang menerbitkan ijazah dan transkrip akademik Dr dan Drg WNI LLN yang mengajukan permohonan mengikuti Program Adaptasi tersebut.
Penilaian Kesahan Ijazah dan Transkrip Akademik
serta Penilaian Kesetaraan Sistem Pendidikan
Pasal 7
(1) Pelaksanaan penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dilakukan berdasarkan permintaan dari KKI, oleh:
a. KDI, untuk penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dokter WNI LLN;
b. KDGI, untuk penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dokter gigi WNI LLN;
c. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait, untuk penilaian kesahan ijazah dan transkrip akademik serta penilaian kesetaraan sistem pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNI LLN;
(2) Permintaan dari KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui MKKI/MKKGI.
Penilaian Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kedokteran/Kedokteran Gigi Berkelanjutan
(1) Tes Penempatan dilakukan bila persyaratan administratif terhadap kesahan ijazah dan transkrip akademik serta kesetaraan sistem pendidikan dan/atau kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal tidak terpenuhi kesahan ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengikuti Program Adaptasi ditolak.
(3) Dalam hal tidak terpenuhi kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengikuti Program Adaptasi dapat diterima jika dipenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
a. KDI, untuk dokter WNI LLN;
b. KDGI, untuk dokter gigi WNI LLN;
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat KKI diterima.b. KDGI, untuk dokter gigi WNI LLN;
c. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait bersama KDI, untuk dokter spesialis WNI LLN;
d. Kolegium cabang disiplin ilmu terkait bersama KDGI, untuk dokter gigi spesialis WNI LLN;
(2) Dalam menyelenggarakan tes penempatan, KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait harus berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan terkait.
(3) Institusi Pendidikan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Institusi Pendidikan yang akan diusulkan sebagai tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan Dr dan Drg WNI LLN.
a. surat keterangan telah mengikuti tes penempatan;
b. sertifikat kompetensi dokter atau dokter gigi, untuk peserta tes penempatan yang terdiri dari:
1. dokter spesialis WNI LLN, untuk profesi dokternya;
2. dokter gigi spesialis WNI LLN, untuk profesi dokter giginya.
2. dokter gigi spesialis WNI LLN, untuk profesi dokter giginya.
a. tingkat kompetensi Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan;
b. usulan tentang materi muatan, jangka waktu, dan Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan untuk Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan.
Penyesuaian Kemampuan
Pasal 17
a. materi muatan penyesuaian kemampuan harus sesuai standar kompetensi Dr dan Drg yang telah disahkan oleh KKI dan standar profesi Dr dan Drg yang berlaku di Indonesia;
b. materi muatan penyesuaian kemampuan terhadap Dr dan Drg WNI LLN yang sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di negara asal kelulusannya berbeda dengan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang dilaksanakan di Indonesia ditetapkan KKI berdasarkan usulan bersama dari AIPKI/AFDOKGI, Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait;
c. jangka waktu penyesuaian kemampuan adalah:1. 1 (satu) tahun, untuk dokter dan dokter gigi; dan
2. 6 (enam) bulan, untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
serta dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali jangka waktu penyesuaian kemampuan bila kompetensi yang diharapkan belum tercapai;2. 6 (enam) bulan, untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
d. Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan tersebut harus Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi A atau B;
e. terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan hasil akreditasi yang dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk itu.
a. surat keterangan telah selesai mengikuti Program Adaptasi;
b. surat pernyataan bermaterai telah mengucapkan sumpah/janji Dr dan Drg;
c. surat pengantar kepada KDI/KDGI/Kolegium cabang disiplin ilmu terkait untuk mengikuti pelaksanaan uji kompetensi pada periode terdekat.
(1) Untuk Dr dan Drg WNI LLN yang dinyatakan tidak selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan, Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan proses penyesuaian kemampuan terkait harus membuat laporan yang disampaikan kepada KKI dengan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Besar Organisasi Profesi, MKKI/MKKGI, KDI/KDGI/ Kolegium cabang disiplin ilmu terkait.
(2) Pernyataan tidak selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikeluarkan jika Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu penyesuaian kemampuan.
BIAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI
(1) Untuk keperluan penyelenggaraan tes penempatan, proses penyesuaian kemampuan dan uji kompetensi, Dr dan Drg WNI LLN yang akan mengikutinya dapat dikenakan biaya penyelenggaraan.
(2) Penetapan nilai nominal biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, kemanusiaan, dan keadilan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi Dr dan Drg WNI LLN yang bersangkutan.
UJI KOMPETENSI
Pasal 24
SURAT TANDA REGISTRASI DAN PROGRAM INTERNSIP
Pasal 27
(1) Dr dan Drg WNI LLN yang telah selesai mengikuti Program Adaptasi dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan surat tanda registrasi oleh KKI.
(2) Khusus bagi:a. dokter WNI LLN;
pemberian surat tanda registrasi oleh KKI dilakukan dalam rangka pelaksanaan program internsip.b. dokter spesialis WNI LLN yang belum pernah melaksanakan program internsip di profesi dokternya;
(3) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh dokter dan dokter spesialis WNI LLN yang belum pernah melaksanakan program internsip di profesi dokternya.
(4) Pelaksanaan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pemberian surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM ADAPTASI
Pasal 28
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Adaptasi dikoordinasikan oleh KKI dan diarahkan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan Program Adaptasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi terkait, dan organisasi profesi terkait.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. bimbingan dan penyuluhan;
b. penyediaan jaringan informasi;
c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
d. bentuk lainnya.
b. penyediaan jaringan informasi;
c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
d. bentuk lainnya.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2012
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
MENALDI RASMIN
Diundangkan di Jakartapada tanggal 22 Maret 2012
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
MENALDI RASMIN
pada tanggal 24 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
