j.  lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;

(1) Lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
a.  berjumlah 2 (dua) buah atau kelipatannya;
b.  dipasang pada bagian depan Kendaraan Bermotor;

(2) Untuk Sepeda Motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh paling banyak dua buah dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh.

(3) Apabila Sepeda Motor dilengkapi lebih dari 1 (satu) lampu utama dekat maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan.

(1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus memenuhi persyaratan:
a. berjumlah genap;
b. dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain;

(2) Lampu penunjuk arah untuk Sepeda Motor dipasang secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang Sepeda Motor, sejajar di sisi kiri dan kanan.

(1) Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
a.  berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah;

(2) Dalam hal jumlah lampu rem lebih dari 2 (dua) buah, dapat ditempatkan di bagian atas belakang Kendaraan Bermotor bagian dalam atau luar.

(1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
a.  berjumlah 2 (dua) buah;
b.  dipasang di bagian depan;
c.  dapat bersatu dengan lampu utama dekat;

(1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
a.  berjumlah genap;

b. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.200 (seribu dua ratus) milimeter;

(1) Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j hanya dipersyaratkan bagi Kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.

(2) Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di bagian depan dan bagian belakang sisi kiri atas dan sisi kanan atas.

(1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k harus memenuhi persyaratan:
a.  dipasang secara berpasangan;
d.  tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan.

(1) Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah dipasang di bagian depan Kendaraan.

(2) Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.  dengan cahaya warna putih atau kuning;
b.  titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat;
c.  dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter;
e.  tidak menyilaukan pengguna jalan.

(1) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berupa alat penunjuk kecepatan mekanik dan/atau alat penunjuk kecepatan elektronik.

(2) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.

b.  dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.

(1) Penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c harus memenuhi persyaratan:
a. paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah dipasang di bagian kaca depan;
b. dilengkapi alat penyemprot air ke kaca; dan
c. digerakkan secara mekanis dan/atau elektronis.

(2) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan atau badan Kendaraan.

(1) Bumper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f harus dipasang di:
a. depan dan belakang untuk Mobil Penumpang, Mobil Bus dan Mobil tangki;
b. depan untuk Mobil Barang selain mobil tangki.

(2) Bumper depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menonjol ke depan lebih dari 500 (lima ratus) milimeter melewati bagian badan Kendaraan yang paling depan.

f.  helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan

(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lampu rotasi atau stasioner;
b. lampu kilat; dan
c. lampu bar lengkap.

(3) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif.

(4) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang di bagian atas kabin Kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal Kendaraan.

(5) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah; dan
b. lampu berbentuk batang memanjang.

(7) Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus; dan
b. dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.

(1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.

(2) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
b.  tidak mempunyai tepi yang tajam; dan
c.  kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.

(1) Ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b harus memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut.

(2) Ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut tetapi memiliki diameter keseluruhan sama.

(2) Rompi pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f harus mampu memantulkan cahaya, kuat, dan tahan terhadap cuaca tertentu.

(1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
b.  lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
d.  sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan

(2) Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.

(3) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib dilengkapi dengan tanda.

(4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

(1) Ukuran bak muatan Mobil Barang disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, JBB, JBI, dan spesifikasi tipe landasan Kendaraan Bermotor.

(2) Bak muatan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bak muatan terbuka; dan
b. bak muatan tertutup.

(3) Bak muatan terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

(4) Dalam hal tinggi bak muatan terbuka pada Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih rendah dari jendela kabin belakang, pada jendela kabin belakang Mobil Barang harus dipasang teralis.

(5) Untuk bak muatan tertutup selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor.

(1) JBI dan JBKI dihitung berdasarkan:
a. berat kosong Kendaraan;
b. JBB dan/atau JBKB;
c. dimensi Kendaraan dan bak muatan;
d. titik berat muatan dan pengemudi;
e. kelas jalan; dan
f.  jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi Mobil Bus.

(1) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. kaca;
b. pintu;
c. engsel;
d. tempat duduk;
e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
b. diikat kukuh pada rangka landasan; dan
c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.

(3) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela Kendaraan Bermotor dan Kereta Gandengan.

(4) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a. tahan goresan;
b. bening dan tidak mudah pudar;
c. tidak membahayakan apabila kaca pecah; dan
d. tidak mengganggu penglihatan pengemudi.

(8) Tempat duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.

(9) Tempat duduk pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi persyaratan:
b.  mempunyai lebar paling sedikit 400 (empat ratus) milimeter dan simetris dengan pusat roda kemudi;
c.  memungkinkan pengemudi mempunyai pandangan yang bebas ke depan dan ke samping; dan
d.  tidak ada gangguan cahaya dari dalam Kendaraan.

(10) Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
a. ditempatkan pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor; dan
b. dilengkapi lampu tanda nomor Kendaraan Bermotor pada sisi bagian belakang Kendaraan Bermotor.

(1) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat digunakan untuk pengemudi dan 1 (satu) penumpang.

(2) Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk mengangkut paling banyak 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.

(3) Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk mengangkut lebih dari 7 (tujuh) penumpang selain pengemudi.

(5) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

(1) Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggandengan diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
a. emisi gas buang;
b. kebisingan suara;
c. efisiensi sistem rem utama;
d. efisiensi sistem rem parkir;
e. kincup roda depan;
f.  suara klakson;
g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. radius putar;
i.  akurasi alat penunjuk kecepatan;
j.  kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

(1) Emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan Kendaraan Bermotor.

(3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau dB (A).

(3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi hasil pengukuran dengan perlambatan paling sedikit 5 (lima) meter per detik kuadrat.

(2) Ketentuan mengenai ukuran perlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

b. arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0^O 34’ (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 1^O 09’ (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

(1) Radius putar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan maksimum 12.000 (dua belas ribu) milimeter.

(2) Radius putar Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan maksimum 18.000 (delapan belas ribu) milimeter.

(1) Akurasi alat penunjuk kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i diukur menggunakan alat pengukur kecepatan pada kecepatan tertentu yang memberikan hasil pengukuran yang sama antara alat uji dengan alat penunjuk kecepatan.

(2) Dalam hal hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sama dengan alat penunjuk kecepatan dapat diberikan batas toleransi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan tertentu dan batas toleransi diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf k selain mobil penarik dan sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 4,50 (empat koma lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB.

(2) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan untuk mobil penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 5,50 (lima koma lima nol) kilowatt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBKB.

(1) Ketentuan efisiensi sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c dan huruf d tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor.

(1) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua, harus dilengkapi:
a. lampu posisi depan;
b. lampu posisi belakang;
c. 1 (satu) pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan
d. lampu penunjuk arah yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang Sepeda Motor.

(2) Lampu posisi depan dan lampu posisi belakang kereta samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus menyala apabila lampu posisi belakang Sepeda Motor dinyalakan.

(3) Sepeda Motor yang mempunyai tiga roda dipasang secara simetris terhadap bidang sumbu Sepeda Motor yang membujur, dan yang diperlakukan sebagai Sepeda Motor, harus dilengkapi dengan lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Mobil Bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang kurang dari 15 (lima belas) orang tidak termasuk pengemudi, harus mempunyai paling sedikit 1 (satu) pintu keluar dan/atau masuk penumpang pada dinding kiri bagian depan atau belakang, yang lebarnya paling sedikit 650 (enam ratus lima puluh) milimeter dan meliputi seluruh tinggi dinding.

(2) Mobil Bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus dilengkapi paling sedikit:

(4) Anak tangga paling bawah pada pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter diukur dari permukaan jalan dan lebar paling sedikit 400 (empat ratus) milimeter.

(5) Dalam hal tangga pintu dapat dilipat, harus dikonstruksi sehingga anak tangga selalu berada pada tempatnya secara kukuh dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika pintu dibuka.

(1) Tinggi ruang penumpang Kendaraan bermotor paling sedikit:
a. 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter, untuk Mobil Bus yang dilengkapi dengan tempat berdiri;
b. 1.500 (seribu lima ratus) milimeter, untuk Mobil Bus yang tidak dilengkapi dengan tempat berdiri.

(2) Tinggi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 400 (empat ratus) milimeter dari dinding sisi kiri atau kanan dalam Kendaraan Bermotor.

(1) Selain pintu penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Mobil Bus harus mempunyai akses keluar pada sisi kanan dan kiri untuk keadaan darurat.

(3) Akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah:
a. 1 (satu) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk tidak lebih dari 26 (dua puluh enam);
d. 4 (empat) akses keluar pada sisi kanan dan kiri, apabila jumlah tempat duduk lebih dari 80 (delapan puluh).

(4) Akses keluar untuk Mobil Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d satu diantaranya harus berupa pintu.

(5) Dalam hal pada bagian belakang mobil bus terdapat pintu yang lebarnya paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter, jumlah akses keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi satu.

(6) Akses keluar berupa jendela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki ukuran paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter kali 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter;
b. mudah dibuka atau dirusak;
c. sudut jendela tidak runcing; dan
d. tidak terhalang apapun.

(7) Akses keluar berupa pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada dinding sisi kanan harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki lebar paling sedikit 430 (empat ratus tiga puluh) milimeter; dan
b. mudah dibuka dari dalam.

(1) Akses keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diberi tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.

(1) Mobil Bus yang digunakan untuk angkutan siswa sekolah pada sisi luar bagian depan dan belakang ditulis tanda berupa tulisan bus sekolah.

(2) Mobil Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan lampu berwarna merah bertuliskan berhenti dan dipasang di bawah kaca belakang.

(2) Jarak antara anak tangga paling tinggi 200 (dua ratus) milimeter dan jarak antara permukaan tanah dengan anak tangga terbawah paling tinggi 300 (tiga ratus) milimeter.

(3) Ukuran lebar dan tinggi pintu masuk dan/atau keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 83.

(1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang berfungsi umum wajib menyediakan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
a. tempat naik dan turun penumpang yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun mekanis.
b. tanda atau petunjuk bagi penyandang tunanetra.

(1) Mobil Barang dengan atau tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang memiliki JBB atau JBKB lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram harus dilengkapi dengan tanda.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan khusus bagi penyandang cacat diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a berjumlah genap dan memancarkan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh pengguna jalan lainnya.

(2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian depan dan belakang Kereta Gandengan.

(2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan Kereta Gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar Kereta Gandengan tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) milimeter.

(1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d berjumlah genap dan berwarna merah yang terlihat pada malam hari dengan jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya.

(2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar Kereta Gandengan tidak lebih dari 400 (empat ratus) milimeter.

(1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan pengguna jalan lainnya.

(2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.

(1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dan tidak melebihi 200 (dua ratus) milimeter serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan.

(2) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 (seratus) meter apabila terkena sinar lampu utama Kendaraan di belakangnya.

(3) Titik sudut terluar alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 100 (seratus) milimeter dari sisi terluar Kereta Gandengan.

(4) Kereta Gandengan yang lebarnya tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter dilengkapi 1 (satu) buah atau lebih alat pemantul cahaya.

(1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f harus dapat dinyalakan atau dimatikan secara serentak.

(2) Lampu utama jauh, lampu utama dekat, atau lampu kabut hanya dapat dinyalakan apabila lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan menyala.

(4) Rangkaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan alat perangkai otomatis hanya digunakan pada rangkaian Kendaraan yang memiliki JBKB maksimum 20.000 (dua puluh ribu) kilogram.

(2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. dikonstruksi dengan gerakan terbatas;
b. dapat menahan seluruh berat Kendaraan yang ditarik; dan
c. dilengkapi dengan alat pengunci.

(1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
a. rem utama; dan
b. rem parkir.

(2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan.

(3) Rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, atau jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan JBKB.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki JBKB tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

(1) Rem utama Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan Kereta Gandengan apabila alat perangkai putus atau terlepas dari Kendaraan penariknya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari 1 (satu) meter dengan JBB tidak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) kilogram dan/atau Kereta Gandengan yang ditarik oleh Kendaraan Bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 (dua puluh) km/jam.

(3) Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan perangkai tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah.

(1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.

(2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian Kendaraan.

(1) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik ditetapkan sebagai Kendaraan Bermotor.

(2) Kereta Gandengan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) sumbu roda.

(3) Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) sumbu roda.

(1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. sepeda;
b. becak;
c. kereta dorong.

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

(1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a memiliki ukuran:
a. lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) milimeter;
b. panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.

(2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. spakbor; dan
b. rem.

(3) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.

(4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda.

(5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban.

(1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b harus memiliki ukuran:
a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
b. tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan
c. panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.

(2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

(3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. spakbor; dan
b. rem.

(4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.

(5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.

(6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

(1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c harus memiliki ukuran:
a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
b. tinggi maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
c. panjang maksimum 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter.

(2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

(1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) untuk mengangkut orang memiliki ukuran:

(2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) untuk mengangkut barang memiliki ukuran:

(1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.

(2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

(2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Uji Tipe; dan
b. Uji Berkala.

(4) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Kendaraan Bermotor dibagi ke dalam kategori:
a. L1, L2, L3, L4 dan L5 untuk Sepeda Motor;
b. M1 untuk Mobil Penumpang;
c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
b.  tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

(1) Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a terdiri atas:
b.  penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.

(3) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lulus, dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal.

(1) Pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan persyaratan teknis secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

(2) Pemeriksaaan persyaratan teknis secara visual terhadap landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
b. nomor dan tipe motor penggerak;
c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
f.  ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
h. kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem;
i.  kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
j.  kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan, seperti alat penunjuk kecepatan;
k. kondisi kaca spion bagi landasan Kendaraan berupa chassis kabin;
l.  bentuk bumper bagi landasan Kendaraan berupa chassis kabin;
m.keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda;
n. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
o. kondisi badan Kendaraan, kaca-kaca bagi landasan Kendaraan berupa chassis kabin, engsel, dan tempat duduk; dan
p. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya.

(3) Pemeriksaaan persyaratan teknis secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain melakukan pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis terhadap:
a. kondisi spakbor;
b. keberadaan dan kondisi alat tanggap darurat untuk Mobil Bus;
c. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
d. kondisi kaca-kaca, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.

(4) Pemeriksaaan persyaratan teknis secara visual terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
b. nomor dan tipe motor penggerak;
c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
f.  ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
h. kondisi rem utama baik di roda depan atau belakang, kebocoran sistem rem;
i.  kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
j.  kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan, seperti alat penunjuk kecepatan;
k. kondisi kaca spion;
l.  kondisi spakbor;
m.kondisi badan Kendaraan; dan
n. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya.

(5) Pemeriksaaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap landasan Kendaraan Bermotor meliputi:
a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur Kendaraan;
b. sudut bebas kemudi;
c. kondisi rem parkir;
d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
e. mengecek fungsi penghapus kaca;
f.  kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan, kecuali untuk Sepeda Motor;
g. mengukur dimensi utama Kendaraan; dan
h. mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat.

(6) Pemeriksaaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap meliputi:
a. kondisi penerus daya dengan menjalankan maju dan mundur Kendaraan;
b. sudut bebas kemudi;
c. kondisi rem parkir;
d. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
e. mengecek fungsi penghapus kaca;
f.  fungsi klakson;
g. kondisi dan berfungsinya sabuk keselamatan;
h. mengukur ukuran Kendaraan; dan
i.  mengukur ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat.

(7) Pemeriksaaan persyaratan teknis yang dilakukan secara manual dengan alat bantu atau tanpa alat bantu terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor meliputi:
a. kondisi penerus daya;
b. kondisi rem parkir;
c. mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya;
d. fungsi klakson; dan
e. mengukur ukuran Kendaraan.

(1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan paling sedikit meliputi:
a. uji emisi gas buang;
b. uji kebisingan suara;
c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
d. uji kincup roda depan;
e. uji tingkat suara klakson;
f.  uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
g. uji radius putar;
h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
i.  uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
j.  uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan; dan
k. uji berat Kendaraan.

(2) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian terhadap:
a. uji berat Kendaraan;
b. uji posisi roda depan;
c. uji unjuk kerja mesin;
d. uji kemampuan jalan;
e. uji penghapus kaca depan;
f.  uji sabuk keselamatan; dan
g. uji suspensi.

(3) Pengujian laik jalan terhadap Sepeda Motor paling sedikit meliputi:
a. uji emisi gas buang;
b. uji rem;
c. uji lampu utama;
d. uji tingkat suara klakson;
e. uji berat Kendaraan;
f.  uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
g. uji kebisingan;
h. uji unjuk kerja mesin; dan
i.  uji kemampuan jalan.

(1) Pengujian fisik terhadap Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus.

(2) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:
a. alasan tidak lulus uji;
b. item yang tidak lulus uji;
c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.

(3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji tipe oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, berupa:

(1) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf d hanya dilakukan terhadap item yang dinyatakan tidak lulus uji tipe.

(2) Pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut biaya sesuai dengan item yang dinyatakan tidak lulus Uji Tipe.

(3) Pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemohon menunjukkan dan memberitahukan secara tertulis mengenai perbaikan yang dilakukan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Pemohon yang mengajukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar waktu dan tempat yang telah ditetapkan, dianggap sebagai permohonan baru.

(1) Sertifikat Uji Tipe setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. nomor sertifikat Uji Tipe;
b. merek dan tipe;
c. jenis;
d. peruntukan;
e. varian, apabila ada;
f.  nomor rangka landasan;
g. nomor motor penggerak;
h. nama perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
i.  alamat perusahaan pembuat dan/atau perakit dan/atau pengimpor dan/atau pemodifikasi;
j. penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat dan/atau perakit, serta pemodifikasi;
k. tahun pembuat/perakit/modifikasi;
l.  spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
m.spesifikasi teknik varian, apabila ada;
n. JBB dan/atau JBKB;
o. berat kosong Kendaraan Bermotor;
p. JBI dan/atau JBKI;
q. daya angkut orang dan/atau barang;
r. dimensi bak muatan atau tangki; dan
s. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

(3) Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

e.  Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

(1) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a paling sedikit meliputi:
a. rancangan teknis;
b. ukuran dan susunan;
c. material;
d. sistem kelistrikan;
e. kaca, pintu, engsel, bumper;
f.  sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
g. tempat duduk;
h. akses keluar darurat;
i.  tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
j.  sabuk keselamatan;
k. tempat ban cadangan; dan
l.  tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.

(2) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b paling sedikit meliputi:
a. rancangan teknis;
b. ukuran dan susunan;
c. material;
d. pintu, engsel, dan bumper;
e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
f.  tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan
g. perisai kolong.

(3) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c paling sedikit meliputi:
a. rancangan teknis;
b. ukuran dan susunan;
c. material;
d. engsel dan bumper;
e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
f.  tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
g. perisai kolong;
h. alat perangkai;
i.  sistem rem; dan
j.  sistem suspensi.

(4) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d paling sedikit meliputi:
a. rancangan teknis;
b. ukuran dan susunan;
c. material;
d. engsel dan bumper;
e. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
f.  tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
g. perisai kolong;
h. alat perangkai;
i.  kaki penopang;
j.  alat pengunci;
k. sistem rem; dan
l.  sistem suspensi.

(5) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e paling sedikit meliputi:
a. rancangan teknis;
b. susunan;
c. ukuran;
d. material;
e. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
f.  sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
g. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

(6) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

(7) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

(8) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana Uji Tipe.

(2) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, berita acara disampaikan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(4) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menerbitkan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

(1) Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang telah dilakukan registrasi Uji Tipe diberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(2) Untuk memperoleh sertifikat registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuat, perakit atau pengimpor Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai surat pernyataan yang menyatakan bahwa setiap unit Kendaraan yang dibuat, dirakit, atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama dengan tipenya.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe.

(1) Untuk menjamin kesesuaian spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan terhadap sertifikat Uji Tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor dilakukan Uji Sampel.

(1) Pelaksanaan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan apabila Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dibuat, dirakit, atau diimpor telah mencapai jumlah dan/atau waktu 1 (satu) tahun.

(2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Pemilihan Kendaraan Bermotor, Rumah-rumah, bak muatan, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh unit pelaksana Uji Tipe.

(1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diberikan surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

(2) Surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Kendaraan Bermotor yang diuji sampel sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat Uji Tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.

(3) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang diuji sampel tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat Uji Tipe dan/atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, unit pelaksana Uji Tipe melakukan Uji Sampel terhadap Kendaraan Bermotor lain yang sama tipenya.

(5) Dalam hal hasil Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tetap menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, unit pelaksana Uji Tipe mengeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian.

(6) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan:
b. mengumumkan hasil Uji Sampel yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kepada masyarakat.

(1) Penerbitan sertifikat registrasi Uji Tipe dan pelaksanaan Uji Sampel dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke kas negara.

(1) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Unit pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi.

(3) Dalam hal fasilitas, peralatan pengujian, dan/atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi belum tersedia, unit pelaksana Uji Tipe dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan Uji Tipe.

(4) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dirawat dan/atau diperbaiki apabila rusak, serta dikalibrasi secara berkala.

(1) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) untuk uji fisik Kendaraan Bermotor paling sedikit meliputi:
a. bangunan gedung untuk laboratorium uji;
b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
c. bangunan gedung administrasi;
d. akses keluar masuk;
e. jalan lingkungan pengujian;
f.  lapangan parkir;
g. pagar;
h. fasilitas listrik;
i.  lampu penerangan;
j.  pompa air dan menara air;
k. fasilitas pengisian bahan bakar;
l.  fasilitas untuk pelaksanaan uji tipe di luar gedung; dan
m.fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas untuk pelaksanaan uji tipe di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, paling sedikit meliputi:
a. fasilitas pengujian tingkat suara;
b. fasilitas pengujian radius putar;
c. trek pengujian kecepatan tinggi;
d. trek pengujian pengendalian;
e. trek pengujian serba guna;
f.  trek pengujian Belgian road;
g. trek pengujian tanjakan dan turunan;
h. trek pengujian melalui jalan berlumpur;
i.  trek pengujian slip;
j.  tapak selip;
k. trek pengujian melalui lintasan berair;
l.  terowongan air;
m.terowongan debu;
n. fasilitas pembuat angin;
o. lintasan berliku-liku;
p. lapangan pengujian analitis;
q. fasilitas uji tabrakan;
r. jalan inspeksi; dan
s. fasilitas dan peralatan bantu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk, jenis, tipe, peralatan, perlengkapan, konstruksi, bahan, spesifikasi teknis, pembangunan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. alat uji rem utama dan rem parkir;
b. alat uji lampu utama;
c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
d. alat uji speedometer;
e. alat uji tekanan udara;
f. alat uji konstruksi;
g. alat uji ban;
h. alat uji tingkat suara;
i.  alat uji pengujian berat;
j.  alat uji kincup roda depan;
k. alat uji dimensi;
l.  alat uji posisi roda depan;
m.alat uji motor penggerak;
n. alat uji kaca;
o. alat uji sabuk keselamatan;
p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas buang;
q. alat uji prestasi Kendaraan Bermotor;
r. alat uji kebisingan;
s. peralatan bantu; dan
t.  alat uji lain sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe, ukuran, bentuk, spesifikasi teknis, jumlah, kapasitas, teknologi yang digunakan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian peralatan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

(2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. unit pelaksana pengujian milik pemerintah kabupaten/kota;

(3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Uji Berkala pertama;
b. pemeriksaan persyaratan teknis;
c. pengujian persyaratan laik jalan;
d. pemberian bukti lulus uji; dan
e. unit pelaksana Uji Berkala.

(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

(1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.

(3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
b. nomor Kendaraan;
c. nomor Uji Berkala;
d. nama pemilik;
e. alamat pemilik;
f.  merek dan tipe;
g. jenis;
h. tahun pembuatan atau perakitan;
i.  isi silinder;
j.  daya motor penggerak;
k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
l.  nomor motor penggerak atau mesin;
m.konfigurasi sumbu;
n. dimensi Kendaraan;
o. bahan bakar yang digunakan;
p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
r.  nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

(1) Uji Berkala terhadap kendaran bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.

(4) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.

(2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.

(3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

(1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b meliputi:
a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;
d. rumah-rumah; dan
e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

(3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
b. nomor dan tipe motor penggerak;
c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
f.  ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
g. kondisi sistem suspensi;
h. kondisi sistem rem utama;
i.  kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
j.  kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
k. kondisi kaca spion;
l.  kondisi spakbor;
m.bentuk bumper;
n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan

(4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. kondisi penerus daya;
b. sudut bebas kemudi;
c. kondisi rem parkir;
d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
e. fungsi penghapus kaca;
f.  tingkat kegelapan kaca;
g. fungsi klakson;
h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
i.  ukuran Kendaraan;
j.  ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.

(5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
a. pengukuran berat;
b. pengukuran dimensi; dan
c. pemeriksaan konstruksi.

(1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi uji:
a. emisi gas buang;
b. tingkat kebisingan;
c. kemampuan rem utama;
d. kemampuan rem parkir;
e. kincup roda depan;
f.  kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
h. kedalaman alur ban.

(2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
a. uji kemampuan rem;
b. kedalaman alur ban; dan
c. uji sistem lampu.

(1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.

(2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
a. item yang tidak lulus uji;
b. alasan tidak lulus uji;
c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

(4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

(2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

(1) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
c. nomor uji Kendaraan;
d. nama pemilik;
e. alamat pemilik;
f.  merek dan tipe;
g. jenis;
h. tahun pembuatan atau perakitan;
i.  isi silinder;
j.  daya motor penggerak;
k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
l.  berat kosong Kendaraan;
m.konfigurasi sumbu roda;
n. ukuran ban;
o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
p. ukuran utama Kendaraan;
q. daya angkut;
r.  masa berlaku hasil uji;
s. bahan bakar yang digunakan;
t.  hasil uji;
u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
v.  JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.

(3) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
a. nomor kendaraan;
b. JBI dan/atau JBKI;
c. daya angkut orang dan barang;
d. masa berlaku uji Kendaraan;
e. muatan sumbu terberat.

(1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
b. memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan
c. lulus Uji Berkala.

(2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

(3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a.  memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
b.  memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.

(4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.

(5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
b. melampirkan fotocopy identitas pemilik Kendaraan;
c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.

(6) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
d. menggunakan peralatan pengujian; dan

(1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) harus diakreditasi oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
a. lokasi;
b. kompetensi penguji Kendaraan Bermotor;
c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
d. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
e. sistem dan tata cara pengujian; dan
f.  sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis unit pelaksana Uji Berkala diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. alat uji emisi gas buang;
b. alat uji kebisingan;
c. alat uji rem;
d. alat uji lampu;
e. alat uji kincup roda depan;
f.  alat uji penunjuk kecepatan;
g. alat pengukur kedalaman alur ban;
h. alat pengukur berat;
i.  alat pengukur dimensi;
j.  alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
k. kompresor udara;
l.  generator set; dan
m.peralatan bantu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan peralatan pendukungnya diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Pada setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

(4) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kalibrasi diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan gubernur dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak.

(3) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.

(3) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

(4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.

(3) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

(4) Bengkel umum terdiri atas:
a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur oleh peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.

(3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
a.  memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
c.  memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.

(3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh menteri yang bertangung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala diatur dengan peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 123 ayat (4), atau 143 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis; dan
b. denda administratif.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Sanksi admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. penutupan bengkel umum.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai denda administratif paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan penutupan bengkel umum untuk menyelenggarakan Uji Berkala.

(1) Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan penguji yang melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dikenai sanksi administratif oleh pemberi kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan sertifikat kompetensi; dan/atau
d. pencabutan sertifikat kompetensi.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal penguji Kendaraan Bermotor tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penguji kendaraan bermotor tidak mengindahkan kewajibannya, sertifikat kompetensinya dicabut.

a. spesifikasi teknik kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;

b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO