pbi14-18-2012bt

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 261, 2012

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 18 /PBI/2012
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, struktur, persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal Bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku;

b. bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, namun juga dari risiko lain yang material seperti risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga dalam banking book, dan risiko likuiditas;

c. bahwa sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko, maka Bank harus melakukan penilaian atas profil risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. bahwa sejalan dengan dinamika perekonomian dan sistem keuangan global serta dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan alokasi sejumlah dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk ditempatkan ke dalam aset keuangan tertentu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

(2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

(3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);

b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);

c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga);

d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

(4) Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Pasal 3Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 4Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB II
MODAL
Bagian Pertama
Umum

(1) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
a. dana usaha;

b. laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

c. laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);

d. cadangan umum modal;
e. cadangan tujuan modal;
f. revaluasi aset tetap dengan cakupan dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c; dan

g. cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d,
setelah memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 14, dan Pasal 21.

(2) Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

a. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (actual dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan.

b. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya.

c. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, maka jumlah tersebut merupakan faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Modal Inti
Pasal 7

(1) Bank wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling kurang 5% (lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. modal disetor;
b. cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan
c. modal inovatif (innovative capital instrument).

Pasal 8Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. bersifat permanen;
c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; dan
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Pembelian kembali saham (treasury stock) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
b. untuk tujuan tertentu;
c. wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan
e. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 11

(1) Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. faktor penambah, yaitu:
1. agio;
2. modal sumbangan;
3. cadangan umum modal;
4. cadangan tujuan modal;
5. laba tahun-tahun lalu;
6. laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen);
7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;

8. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang;

b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil;

c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan

d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia.

9. Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya.

10. Opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (employee/ management stock option) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari stock option pada tanggal pemberian kompensasi.

b. faktor pengurang, yaitu:
1. disagio;
2. rugi tahun-tahun lalu;
3. rugi tahun berjalan;
4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;

5. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;

6. selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif;

7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam Trading Book dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan

8. PPA non produktif.

(2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan angka 6 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor sebagai berikut:
a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax);
b. selisih nilai revaluasi aset tetap;
c. peningkatan nilai wajar aset tetap;
d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau
e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale).

(1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (minority interest) diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti.

(2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam modal inti secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak 50% (lima puluh persen) atau kurang dan memenuhi kondisi sebagai berikut:
a. tidak terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham lain (minority interest) dengan Bank; atau

b. tidak terdapat surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak yang menyatakan kesediaan dari pemegang saham lain (minority interest) untuk mendukung modal kelompok usaha Bank.

Pasal 14Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
a. Goodwill;
b. Aset tidak berwujud lainnya; dan/atau
c. Faktor pengurang modal inti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga
Modal Pelengkap

(1) Modal pelengkap level atas (upper tier 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang berupa instrumen modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;

c. tersedia untuk menyerap kerugian dalam hal jumlah kerugian Bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun Bank belum dilikuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;

d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;

f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah instrumen modal diterbitkan;

2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan

3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur step-up wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen;

b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; dan

c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut:
1) 100 (seratus) basis points; atau
2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal; dan

g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal kecuali pelimpahan dari modal inovatif yang melebihi batasan modal inovatif.

(2) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan

b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; atau

c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
1. kualitas sama atau lebih baik; dan

2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

(1) Modal pelengkap level atas (upper tier 2) meliputi:

a. instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti;

c. revaluasi aset tetap, yang mencakup:

1. selisih nilai revaluasi aset tetap yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan

2. peningkatan nilai wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen);

d. cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan

e. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

(2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dibentuk dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 18

(1) Modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

(2) Modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;

b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 5 (lima) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;

d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative), termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;

f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan berikut:
1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan;

2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan

3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen;

b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak diterbitkan; dan

g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

(3) Eksekusi opsi beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan

b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; atau

c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
1. kualitas sama atau lebih baik; dan

2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) adalah jumlah modal pelengkap level bawah (lower tier 2) dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

(5) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.

(6) Dalam hal terdapat opsi, maka jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi tersebut merupakan sisa jangka waktu dari instrumen tersebut.

Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (sinking fund) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:

a. telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (sinking fund) tersebut secara khusus; dan

b. telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (sinking fund) tersebut, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Pasal 21

(1) Faktor-faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) mencakup:

a. penyertaan Bank, yang meliputi:

1. seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;

2. seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian;

3. seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi;

b. kekurangan modal (shortfall) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (Risk Based Capital/RBC minimum) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; dan

c. eksposur sekuritisasi.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan 50% (lima puluh persen) dari modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

(3) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Bagian Keempat
Modal Pelengkap Tambahan
Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, untuk komponen modal inovatif, modal pelengkap level atas (upper tier 2), modal pelengkap level bawah (lower tier 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3), Bank wajib menyampaikan data pendukung yang menunjukkan bahwa komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.

Bagian Kelima
Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)
Pasal 24(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum.

(2) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dari dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dana usaha yang dimiliki oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri harus memenuhi modal minimum sesuai profil risiko dan CEMA minimum.

(4) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan.

(5) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(6) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.

Pasal 25(1) Bank wajib menetapkan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum.

(2) Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dipertukarkan sampai dengan periode pemenuhan CEMA berikutnya.

(3) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan sebagai CEMA adalah:

a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo;

b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. tidak bersifat ekuitas;
2. memiliki peringkat investasi; dan
3. tidak dimaksudkan untuk tujuan trading;
dan/atau

c. surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. tidak bersifat ekuitas;
2. memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara;
3. tidak dimaksudkan untuk tujuan trading; dan
4. porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum.

(4) Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun.

(5) Perhitungan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA dilakukan sebagai berikut:

a. untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh Bank dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi akhir bulan laporan;

b. untuk aset keuangan yang dibeli setelah posisi akhir bulan laporan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi pembelian aset keuangan.

BAB III
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
a. ATMR untuk Risiko Kredit;
b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan
c. ATMR untuk Risiko Pasar.

Pasal 27(1) Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.
(2) ATMR untuk Risiko Pasar hanya wajib diperhitungkan oleh Bank yang memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 28Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah:

a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;

2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;

3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih;
dan/atau;

b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;

2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.

c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 29Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan Trading Book.

Pasal 30Surat berharga dalam Trading Book hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Pasal 31Bank yang setelah merger, konsolidasi, atau mengakuisisi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling kurang pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke 7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif.

Pasal 32Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank selanjutnya tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud.

Bagian Kedua
Risiko Kredit
Pasal 33

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:
a. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
b. Pendekatan berdasarkan Internal Rating (Internal Rating based Approach).

(2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Risiko Operasional
Pasal 34

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:
a. Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach);
b. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
c. Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach).

(2) Bank yang mengggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Risiko Pasar
Pasal 35

(1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
a. risiko suku bunga; dan/atau
b. risiko nilai tukar.

(2) Bank secara konsolidasi wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan
b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.

Pasal 36(1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book secara akurat.

(2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.

(3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 37(1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.

(2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.

(3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a. bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
b. ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.

(4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Pasal 38(1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.

(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

(3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:
a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;

b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;

c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

Pasal 40

(1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

(2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM.

Pasal 41

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan:
a. Metode Standar (Standard Method); dan/atau
b. Model Internal (Internal Model).

(2) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.

(3) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
Bagian Pertama
Cakupan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
Pasal 42

(1) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.

(2) ICAAP paling kurang mencakup:
a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
b. penilaian kecukupan modal;
c. pemantauan dan pelaporan; dan
d. pengendalian internal.

(3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.

Bagian Kedua
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
Pasal 43(1) Bank Indonesia melakukan SREP.
(2) Berdasarkan hasil SREP, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.

Pasal 44

(1) Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil self assessment Bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP .

(2) Apabila Bank Indonesia menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Bank Indonesia meminta Bank untuk:
a. menyediakan tambahan modal agar memenuhi modal minimum sesuai profil risiko;
b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau
c. menurunkan eksposur risiko.

Pasal 45Dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
c. pembatasan distribusi modal.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 46

(1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.

(3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan rasio KPMM.

Pasal 47(1) Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank.

Pasal 48(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA minimum.

(2) Laporan pemenuhan CEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:
a. rata-rata total kewajiban Bank secara mingguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5);
b. jumlah alokasi dana usaha dalam bentuk CEMA;
c. jenis aset dan pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA;
d. nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA; dan
e. maturity date aset keuangan CEMA.

Pasal 49

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun setiap bulan dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, maka laporan pemenuhan CEMA minimum disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 50

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.

(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1).

Pasal 51Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) disampaikan kepada:

a. Departemen Pengawasan Bank, Jalan MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

BAB VI
SANKSI
Pasal 52Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a. teguran tertulis;
b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d. larangan pembukaan jaringan kantor;
e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau

f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

Pasal 53Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Pasal 54

(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank yang dinyatakan:

a. terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;

b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.

Pasal 55Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diwajibkan melakukan langkah – langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Pasal 56Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:
a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
b. dalam frekuensi yang tinggi,
dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 57Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 untuk kedua kalinya, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 58Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 lebih dari dua kali, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lambat pada posisi bulan Juni 2013.

(2) Apabila CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) paling lambat pada posisi bulan Desember 2017.

Pasal 60

(1) Perhitungan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi bulan Desember 2012.

(2) Kewajiban pemenuhan modal mínimum sesuai profil risiko ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemenuhan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;

b. Pemenuhan modal mínimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;

c. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko diantara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal mínimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

Pasal 61Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 62Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN