LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 3593);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.
Pasal 1(1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp76.255.815.942.942 (tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan
b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp9.837.795.158.086 (sembilan triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan pajak sebesar Rp37.258.138.078.932 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
b. Penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp7.053.358.287.016 (tujuh triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam belas rupiah);
c. Penerimaan lain-lain sebesar Rp15.673.837.720.778 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
d. Penerimaan bukan pajak sebesar Rp6.432.686.698.130 (enam triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut pada Penjelasan
pasal iniPasal 2(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp74.760.742.755.057 (tujuh puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp44.069.055.957.310 (empat puluh empat triliun enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp45.805.151.738
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp1.057.039.429.508
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp21.925.254.018
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp90.945.914.300
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI Rp23.523.644.238.501
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp194.828.256.618
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp81.780.827.788
08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN
TELEKOMUNIKASI Rp18.470.244.673
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI Rp7.532.772.963.682
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG Rp130.249.360.804
11 SEKTOR PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA Rp2.697.332.363.950
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA Rp177.198.457.607
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA Rp377.001.139.647
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN Rp9.845.339.545
15 SEKTOR AGAMA Rp777.273.625.426
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp230.298.541.387
17 SEKTOR HUKUM Rp431.115.949.787
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN Rp1.974.452.492.630
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA Rp800.592.901.990
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp3.896.483.503.711
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp30.691.686.797.747 (tiga puluh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dirinci menurut sektor:
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA Rp269.873.458.046
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN
REMAJA Rp987.301.899.265
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN. Rp1.133.131.063.324
15 SEKTOR AGAMA Rp165.688.444.760
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp387.731.878.270
17 SEKTOR HUKUM Rp90.759.168.842
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN Rp569.016.723.577
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
SOSIAL DAN MEDIA MASSA Rp219.248.193.970
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp1.278.035.601.633
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tersebut pada Penjelasan pasal ini.
Pasal 3Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp1.495.073.187.885 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
Pasal 4Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995UMUM
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp1.495.073.187.885 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1993/1994 menjadi sebesar Rp2.305.608.123.865 (dua triliun tiga ratus lima miliar enam ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp3.800.681.311.750 (tiga triliun delapan ratus miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dalam jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
a. Cukup jelas b. Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1994/1995
(dalam rupiah)
Penerimaan Pajak 37.258.138.078.932
0110 Pajak Penghasilan (PPh) 18.764.075.692.995
0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.544.750.663.232
0130 Pajak lainnya 301.977.379.072
0134 Bea meterai 222.737.746.221
0135 Bea lelang 79.239.632.851
0140 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1.647.334.343.633
Penerimaan bea masuk dan cukai 7.053.358.287.016
0210 Penerimaan bea masuk 3.900.063.999.709
0220 Penerimaan cukai 3.153.294.287.307
0221 Cukai tembakau 2.647.480.314.310
0222 Cukai gula 417.403.555.021
0223 Cukai bir 71.540.324.909
0224 Cukai alkohol sulingan 16.870.093.067
Penerimaan lain-lain 15.673.837.720.778
0311 Penerimaan minyak bumi dan gas
alam 13.537.416.659.565
0314 Pajak ekspor, pungutan
ekspor 130.581.718.778
0315 Penerimaan dari laba bersih minyak 2.005.839.342.435
Penerimaan bukan pajak 6.432.686.698.130
0320 Penerimaan bukan pajak di luar
negeri 12.981.922.174
0330 Penerimaan khusus 1.722.071.821.495
0331 Penerimaan khusus pembagian laba
dari perusahaan negara, Bank
Pemerintah, BUMN 1.322.071.821.495
0332 Penerimaan lain-lain (penerimaan
kembali pinjaman) 400.000.000.000
0410 Penerimaan pendidikan 282.760.218.274
0411 Uang pendidikan 269.552.923.886
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
akhir pendidikan 13.207.294.388
0510 Penerimaan penjualan 47.854.011.762
0511 Penjualan hasil pertanian,
perkebunan 658.369.136
0512 Penjualan hasil peternakan 746.285.287
0513 Penjualan hasil perikanan 239.860.069
0514 Penjualan hasil sitaan, rampasan 7.728.247.661
0515 Penjualan rumah, tanah 4.860.108.618
0516 Penjualan barang yang
telah di hapuskan, yang berlebih,
yang rusak 2.227.251.656
0517 Penjualan obat-obatan, vaksin,
hasil farmasi lainnya 63.900.229
0518 Penjualan penerbitan, potret,
film, poster, gambar, peta 228.337.657
0519 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan 9.389.337.105
0521 Penjualan kendaraan bermotor 879.278.274
0522 Penjualan sewa beli 16.082.389.679
0523 Penjualan lain-lain 4.750.646.391
0600 Penerimaan sewa dan jasa 1.877.610.150.776
0610 Penerimaan sewa 18.660.826.949
0611 Sewa rumah negeri, rumah dinas 4.505.092.272
0612 Sewa gedung 1.192.128.507
0613 Sewa benda-benda tak ber gerak
lainnya 2.424.475.321
0614 Sewa benda-benda bergerak
(alat-alat berat kendaraan bermotor) 6.857.269.599
0615 Sewa lainnya 3.681.861.250
0620 Penerimaan jasa 1.858.949.323.827
0621 Penerimaan rumah sakit dan
instansi, kesehatan lainnnya 6.574.361.934
0622 Penerimaan tempat hiburan, taman,
museum 215.946.403
0623 Pemberian surat keterangan 66.457.114.990
0624 Penerimaan sertipikat pendaftaran
tanah 75.811.172.913
0625 Pemberian hak dan perijinan 153.726.456.067
0626 Penerimaan sensor, karantina,
pengawasan, pemeriksaan 5.421.817.438
0627 Penerimaan jasa tenaga, jasa
pekerjaan 29.215.300.478
0628 Penerimaan jasa dalam urusan
Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
(NTCR) 4.692.515.273
0629 Penerimaan jasa bandar udara
dan pelabuhan 19.074.673.329
0630 Penerimaan jasa lembaga ke-uangan
(jasa giro) 44.498.040.210
0631 Penerimaan iuran hasil hutan, laut,
royalti, denda 263.085.472.038
0632 Penerimaan iuran lelang untuk fakir
miskin 2.700.869.287
0633 Penerimaan jasa kantor catatan
sipil 10.677.812.487
0634 Penerimaan biaya penagihan
pajak-pajak negara dengan surat
paksa 907.851.836
0635 Penerimaan jasa lainnya 1.175.454.306.268
0710 Penerimaan kejaksaan dan peradilan 28.886.398.387
0711 Legalisasi tanda tangan 69.463.891
0712 Pengesahan surat di bawah tangan 22.772.775
0713 Uang meja (leges) 474.951.261
0714 Hasil denda, denda tilang dan
sebagainya 21.530.300.961
0715 Ongkos perkara 1.960.759.079
0716 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
lainnya 4.828.150.420
0800 Penerimaan kembali dan penerimaan
lain-lain 2.460.522.175.262
0810 Penerimaan kembali tahun anggaran
yang lalu 5.259.269.744
0811 Penerimaan kembali kelebihan
pembayaran, terlanjur membayar
belanja pegawai tahun anggaran
yang lalu (bukan gaji PNS DO
berdasarkan SPMU-DO) 5.259.269.744
0830 Penerimaan lain-lain 2.455.262.905.518
0831 Penerimaan kembali persekot,
uang muka gaji 5.701.238.094
0832 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan 8.144.816.568
0833 Penerimaan ganti rugi atas
kerugian yang diderita oleh
negara 9.253.650.225
0834 Penerimaan anggaran rutin yang
tidak digunakan (SIAR) 29.281.599.099
0835 Penerimaan anggaran pembangunan
yang tidak digunakan (SIAP) 7.140.153.026
0836 Penerimaan anggaran lainnya 2.182.079.814.773
0837 Penerimaan kembali perhitungan
sisa lebih subsidi gaji PNS
daerah otonom berdasarkan SPM
Nihil KPKN 206.104.674.778
0838 Penerimaan kembali kelebihan
pembayaran, terlanjur membayar
gaji, pensiun daerah otonom
(tanpa memandang tahun anggaran
kapan penyetoran dilakukan) 7.556.958.955
0839 Penerimaan kembali pensiun
daerah otonom --
J U M L A H 66.418.020.784.856
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995
(dalam rupiah)
0910 Bantuan Program --
0920 Bantuan Proyek 9.837.795.158.086
J U M L A H 9.837.795.158.086
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 45.805.151.738
Jumlah Sektor Industri 45.805.151.738
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KE-HUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 91.448.907.473
02.2 Subsektor Kehutanan 965.590.522.035
Jumlah Sektor Pertaniandan
Kehutanan 1.057.039.429.508
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air 8.829.823.828
03.2 Subsektor Irigasi 13.095.430.190
Jumlah Sektor Pengairan 21.925.254.018
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 90.945.914.300
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 90.945.914.300
05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEM-BANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 45.919.032.205
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 17.210.330.420
05.4 Subsektor Keuangan 23.390.053.468.008
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil 70.461.407.868
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi 23.523.644.238.501
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 14.893.205.510
06.2 Subsektor Transportasi Darat 14.226.210.532
06.3 Subsektor Transportasi Laut 103.298.923.015
06.4 Subsektor Transportasi Udara 36.648.286.011
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Pe-nyelamatan (SAR) 25.761.631.550
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika 194.828.256.618
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 79.139.472.058
07.2 Subsektor Energi 2.641.355.730
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 81.780.827.788
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 11.108.579.407
08.2 Subsektor Pos dan Tele-komunikasi 7.361.665.266
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi 18.470.244.673
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah 7.486.119.729.493
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 46.653.234.189
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi 7.532.772.963.682
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 3.595.878.827
10.2 Subsektor Tata Ruang 126.653.481.977
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 130.249.360.804
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 2.472.763.797.266
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan 166.072.609.576
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional
dan Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa 52.195.271.793
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 6.300.685.315
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.697.332.363.950
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KE-LUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana 177.198.457.607
Jumlah sub Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 177.198.457.607
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 64.534.302.160
13.2 Subsektor Kesehatan 312.466.837.487
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak
dan Remaja 377.001.139.647
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 6.936.695.761
14.2 Subsektor Penataan kota dan Bangunan 2.908.643.784
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 9.845.339.545
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
Beragama 145.089.770.084
15.2 Subsektor Pembinaan Pen-didikan Agama
Jumlah Sektor Agama 777.273.625.426
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar 157.432.442.545
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasa-rana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 18.334.489.364
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 902.785.910
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik 53.628.823.568
Jumlah Sektor Ilmu Pengeta-huan dan
Teknologi 230.298.541.387
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Na-sional 373.786.722.134
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 57.329.227.653
Jumlah Sektor Hukum 431.115.949.787
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 1.824.596.067.985
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem
dan Pelaksanaan Pengawasan 149.856.424.645
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 1.974.452.492.630
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 47.701.555.825
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 522.084.108.247
19.3 Subsektor Penerangan, Komuni-kasi
dan Media Massa 200.807.237.918
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan Komunikasi
dan Media Massa 800.592.901.990
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KE-AMANAN
20.2 Subsektor ABRI 3.896.483.503.711
20.3 Subsektor Pendukung --
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan 3.896.483.503.711
Jumlah Pengeluaran Rutin 44.069.055.957.310
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1994/1995
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 223.542.870.901
Jumlah Sektor Industri 223.542.870.901
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KE-HUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 1.346.114.154.863
02.2 Subsektor Kehutanan 5.148.140.549
Jumlah Sektor Pertanian dan
Kehutanan 1.351.262.295.412
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air 457.256.197.041
03.2 Subsektor Irigasi 542.604.124.507
Jumlah Sektor Pengairan 999.860.321.548
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 104.853.395.546
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 104.853.395.546
05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEM-BANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 16.998.897.414
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 573.688.827.247
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 489.295.406.019
05.4 Subsektor Keuangan 3.654.711.072
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 55.149.490.965
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan
dan Koperasi 1.138.787.332.717
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEORO-LOGI DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.191.060.214.693
06.2 Subsektor Transportasi Darat 288.943.387.719
06.3 Subsektor Transportasi Laut 228.594.837.883
06.4 Subsektor Transportasi Udara 196.841.195.096
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR) 16.223.550.902
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika 3.921.663.186.293
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 34.319.726.936
07.2 Subsektor Energi 1.397.980.936.750
Jumlah Sektor Pertambangan
dan Energi 1.432.300.663.686
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 34.780.833.746
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 265.092.694.961
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi 299.873.528.707
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 4.470.029.103.682
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 752.834.924.998
Jumlah Sektor Pembangunan Da-erah dan
Transmigrasi 5.222.864.028.680
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 202.735.235.472
10.2 Subsektor Tata Ruang 49.866.794.008
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 252.602.029.480
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 2.222.144.708.331
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 106.490.821.015
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 49.767.686.120
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 30.662.059.105
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah
Raga 2.409.065.274.571
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KE-LUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 221.605.331.662
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 221.605.331.662
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 77.714.341.795
13.2 Subsektor Kesehatan 761.694.819.650
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja 890.000
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak
dan Remaja 839.410.051.445
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 581.800.245.881
14.2 Subsektor Penataan kota dan Bangunan 32.518.971.563
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 614.319.217.444
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 66.396.844.441
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 92.924.361.605
Jumlah Sektor Agama 159.321.206.046
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 112.851.053.595
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar
47.968.073.440
16.3 Subsektor Kelembagaan Pra-sarana dan Sarana Ilmu
Pe-ngetahuan dan Teknologi 60.482.449.346
16.4 Subsektor Kelautan 30.871.433.964
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 17.598.743.544
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik
88.445.497.552
Jumlah Sektor Ilmu Pengeta huan dan Teknologi
358.217.251.441
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 8.577.600.226
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 27.380.551.522
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 54.629.531.730
Jumlah Sektor Hukum 90.587.683.478
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 383.427.379.786
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 35.611.302.857
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 419.038.682.643
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 3.626.403.057
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.411.881.882
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 116.280.541.086
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan Komunikasi
dan Media Massa 123.318.825.965
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KE-AMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat 103.800.556.551
20.2 Subsektor ABRI 567.597.905.445
20.3 Subsektor Pendukung --
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan 671.398.461.996
J U M L A H 20.853.891.639.661
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS
TAHUN ANGGARAN 1994/1995
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 341.478.382.740
Jumlah Sektor Industri 341.478.382.740
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 299.403.233.903
02.2 Subsektor Kehutanan 6.402.072.222
Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan 305.805.306.125
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 304.355.942.821
03.2 Subsektor Irigasi 623.455.275.049
Jumlah Sektor Pengairan 927.811.217.870
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 4.190.065.413
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 4.190.065.413
05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri --
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri --
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 276.357.650.516
05.4 Subsektor Keuangan 32.276.513.215
05.5 Subsektor Koperasi dan Peng-usaha Kecil --
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasio nal, Keuangan
dan Koperasi 308.634.163.731
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.135.818.804.381
06.2 Subsektor Transportasi Darat 378.462.734.533
06.3 Subsektor Transportasi Laut 119.970.272.242
06.4 Subsektor Transportasi Udara 102.381.430.261
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) --
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorolgi dan Geofisika 1.736.633.241.417
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 32.083.001.153
07.2 Subsektor Energi 2.942.947.817.661
Jumlah Sektor Pertambangan
dan Energi 2.975.030.818.814
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 630.000
08.2 Subsektor Pos dan Tele komunikasi 673.353.355.019
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi 673.353.985.019
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 118.852.503.171
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan 119.830.681.812
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah
dan Transmigrasi 238.683.184.983
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 124.922.477.968
10.2 Subsektor Tata Ruang 17.648.489.522
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 142.570.967.490
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHA-DAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 503.796.782.474
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 76.176.122.352
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 59.629.091
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 1.571.000
Jumlah Sektor Pendidikan,
Kebudayaan Nasional, Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda
dan Olah Raga - 580.034.104.917
12 SEKTOR KEPENDUDUK AN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana 48.268.126.384
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 48.268.126.384
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 13.167.062.540
13.2 Subsektor Kesehatan 134.724.785.280
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak
dan Remaja --
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak
dan Remaja 147.891.847.820
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PER-MUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 516.755.930.507
14.2 Subsektor Penataan kota dan Bangunan 2.055.915.373
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 518.811.845.880
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 25.894.360
15.2 Subsektor Pembinaan Pen didikan Agama 6.341.344.354
Jumlah Sektor Agama 6.367.238.714
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi 8.565.636.467
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 11.255.581.128
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi 3.662.099.737
16.4 Subsektor Kelautan 3.021.169.363
16.5 Subsektor Kedirgantaraan --
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik 3.010.140.134
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 29.514.626.829
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional --
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum - 142.645.773
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 28.839.591
Jumlah Sektor Hukum 171.485.364
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 133.929.618.104
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 16.048.422.830
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 149.978.040.934
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNI-KASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 10.890.637.076
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri --
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 85.038.730.929
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan Komunikasi
dan Media Massa 95.929.368.005
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat --
20.2 Subsektor ABRI 606.637.139.637
20.3 Subsektor Pendukung --
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan 606.637.139.637
J U M L A H 9.837.795.158.086
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
