LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.
Pasal 1(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1997 adalah sebesar Rp99.530.343.714.069 (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp11.900.086.735.508 (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp87.630.256.978.561 (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu) terdiri dari:
a. Penerimaan pajak sebesar Rp57.339.900.457.441 (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp20.137.068.462.051 (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah);
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp10.153.288.059.069 (sepuluh triliun seratus lila puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah).
(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan
pasal iniPasal 2(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp98.512.826.986.335 (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari:
a. Pengeluaran rutin sebesar Rp62.561.086.530.199 (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 26.226.914.356
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 117.411.196.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI Rp 35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA Rp 254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI Rp 114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI Rp 48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI Rp 9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG Rp 179.961.043.942
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA Rp 3.692.139.219.853
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA Rp 238.778.014.178
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA Rp 518.331.153.211
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 11.671.113.232
15 SEKTOR AGAMA Rp 995.693.207.027
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp 307.343.742.134
17 SEKTOR HUKUM Rp 550.669.463.771
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN Rp 3.809.080.858.416
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA Rp 1.099.507.893.068
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 5.249.733.644.000
b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp35.951.740.456.136 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut sektor:
01 SEKTOR INDUSTRI Rp 1.133.343.841.473
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 1.308.337.575.033
03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 2.101.635.614.237
04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 197.140.678.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI Rp 1.680.743.373.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA Rp 5.655.449.321.603
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI Rp 3.252.272.271.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI Rp 570.877.880.422
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI Rp 7.156.401.320.958
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG Rp 564.512.320.756
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA Rp 3.849.211.636.884
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA Rp 332.692.258.142
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA Rp 1.277.568.563.697
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 1.365.837.073.398
15 SEKTOR AGAMA Rp 281.967.467.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp 554.837.671.129
17 SEKTOR HUKUM Rp 150.836.177.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN Rp 836.812.324.808
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA Rp 184.349.463.568
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 3.496.913.623.174
(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.
Pasal 3Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
Pasal 4Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
AKBAR TANJUNG
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
TENTANG ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997UMUM
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp1.017.516.727.734 (Satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp6.607.681.796.421 (enam triliun enam ratus tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
Sisa Anggaran Lebih sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp7.625.198.524.155 (tujuh triliun enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).
Jumlah SAL kumulatif tersebut sudah termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
Penerimaan pajak 57.339.900.457.441
0110 Pajak penghasilan (PPh) 27.062.110.847.687
0120 Pajak pertambahan nilai (PPN) 20.351.207.294.395
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 2.413.154.639.483
0210 Penerimaan bea masuk 2.578.881.781.217
0220 Penerimaan cukai 4.262.836.727.393
0230 Penerimaan Pajak ekspor/pungutan ekspor 80.985.987.697
0240 Bea meterai 535.338.217.622
0250 Bea lelang 55.384.961.947
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan
gas alam 20.137.068.462.051
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam 20.137.068.462.051
0320 Penerimaan laba bersih minyak (LBM) -
Penerimaan negara bukan pajak 10.153.288.059.069
0410 Penerimaan pendidikan 57.928.970.707
0411 Uang pendidikan 55.421.315.419
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,
dan akhir pendidikan 1.185.272.312
0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek 220.000
0419 Penerimaan pendidikan lainnya 1.322.162.976
0480 Penerimaan pendidikan swadana 319.480.773.070
0481 Penerimaan pendidikan swadana 319.480.773.070
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 26.664.228.464
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 874.535.491
0512 Penjualan hasil perternakan 804.800.761
0513 Penjualan hasil perikanan 386.423.430
0514 Penjualan hasil sitaan 7.303.014.748
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi 37.369.011
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil
cetakan lainnya 222.193.614
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 10.496.067.986
0519 Penjualan lainnya 6.539.823.423
0520 Penjualan aset tetap 29.698.723.974
0521 Penjualan rumah, gedung,bangunan, dan tanah 7.389.620.873
0522 Penjualan kendaraan bermotor 620.696.413
0523 Penjualan sewa beli 18.931.395.182
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih,
rusak, dihapuskan 2.757.011.506
0530 Penerimaan sewa 12.392.278.509
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 4.279.061.145
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 3.263.323.067
0533 Sewa benda-benda bergerak 3.866.896.741
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 982.997.556
0540 Penerimaan jasa I 600.718.099.158
0541 Penerimaan rumah sakit dan
kesehatan lainnya 10.394.951.455
0542 Penerimaan tempat hiburan,taman,museum 203.793.138
0543 Penerimaan surat keterangan, visa, paspor
dan SIM, STNK, BPKB 99.140.572.396
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah 112.725.551.566
0545 Penerimaan hak dan perizinan 334.467.821.316
0546 Penerimaan sensor/karantina, pengawasan,
pemeriksaan 7.348.871.902
547 Penerimaan jasa tenaga kerja, jasa
pekerjaan 10.507.129.795
0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama 4.764.718.722
0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan 21.164.688.868
0550 Penerimaan Jasa II 750.713.714.052
0551 Penerimaan jasa lembaga keuangan
(jasa giro) 443.294.914.931
0552 Penerimaan iuran hasil hutan,hasil laut,
royalti dan denda 130.812.781.985
0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir
miskin 3.898.166.489
0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil 11.064.598.730
0555 Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak
negara dengan surat paksa 710.977.542
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan 2.107.108.775
0559 Penerimaan jasa lainnya 158.825.165.600
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri 30.921.039.516
0561 Bea visa dan paspor -
0562 Bea konsuler -
0563 Bea Maritim -
0564 Bea pemeriksaan -
0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat
keterangan -
0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan -
0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri 30.921.039.516
0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa
Swadana 1.695.829.797.368
0581 Penerimaan penjualan swadana 1.920.157.457
0582 Penerimaan sewa swadana 1.343.746.784
0583 Penerimaan jasa swadana 1.692.565.893.127
610 Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan 33.291.708.120
0611 Legilisasi tanda tangan 74.721.737
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 13.452.250
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan 464.959.656
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 25.397.228.110
0615 Ongkos perkara 1.524.899.513
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 5.816.446.854
0710 Penerimaan dari investasi 5.211.364.314.798
0711 Bagian laba dari BUMN 2.649.852.747.596
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali
pinjaman) 2.561.511.567.202
0810 Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran berjalan 66.830.583.796
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 7.219.398.697
0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah
otonom 7.031.453.543
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 36.514.330.044
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.696.827.121
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 14.264.628.543
0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun
anggaran berjalan 103.895.848
0820 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
Anggaran yang lalu 20.570.815.313
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 6.951.966.988
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah
otonom 2.880.392.842
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 3.432.047.828
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 1.306.138.486
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah lainnya 5.968.526.424
0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun
anggaran yang lalu 31.742.745
0880 Penerimaan lain-lain Swadana 15.860.516.865
0881 Penerimaan lain-lain swadana 15.860.516.865
0890 Penerimaan lain-lain 1.281.022.495.359
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka
gaji 1.673.780.564
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan 9.099.989.999
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi 5.951.011.785
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah otonom berdsarkan
SPM nihil KPKN 461.540.201.190
0899 Penerimaan anggaran lainnya 802.757.511.821
JUMLAH 87.630.256.978.561
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
0910 Bantuan Program -
0920 Bantuan Proyek 11.900.086.735.508
JUMLAH 11.900.086.735.508
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 54.467.377.929
Jumlah Sektor Industri 54.467.377.929
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 125.072.006.040
02.2 Subsektor Kehutanan 334.807.293.453
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan 469.879.299.493
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air 12.969.403.368
03.2 Subsektor Irigasi 13.257.510.991
Jumlah Sektor Pengairan 26.226.914.359
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 117.411.196.055
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 117.411.196.055
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 55.152.109.932
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 29.925.116.059
05.4 Subsektor Keuangan 35.134.442.315.359
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil 79.807.200.319
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan 35.299.326.741.669
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 18.615.837.188
06.2 Subsektor Transportasi Darat 17.649.258.221
06.3 Subsektor Transportasi Laut 133.504.024.072
06.4 Subsektor Transportasi Udara 46.025.515.637
06.5 Subsektor Meteorologi,Geofisika
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 38.809.555.795
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika 254.604.190.913
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 110.287.006.798
07.2 Subsektor Energi 4.143.159.653
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 114.430.166.451
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 31.679.370.850
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 16.849.877.806
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi 48.529.248.656
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 9.470.383.555.516
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 52.918.486.326
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi 9.523.302.041.842
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 6.973.543.034
10.2 Subsektor Tata Ruang 172.987.500.908
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 179.961.043.942
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 3.366.230.924.757
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 244.182.452.797
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 73.689.310.413
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 8.036.531.886
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 3.692.139.219.853
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana 238.778.014.178
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 238.778.014.178
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 93.682.599.603
13.2 Subsektor Kesehatan 424.648.553.608
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan
Remaja 518.331.153.211
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 8.577.175.233
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 3.093.937.999
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 11.671.113.232
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 165.873.481.098
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 829.819.725.929
Jumlah Sektor Agama 995.693.207.027
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 200.331.914.948
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 26.628.908.163
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 1.412.246.175
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik 78.970.672.848
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi 307.343.742.134
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 473.394.355.948
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 77.275.107.823
Jumlah Sektor Hukum 550.669.463.771
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 3.581.324.933.179
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 227.755.925.237
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 3.809.080.858.416
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 66.140.482.474
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 754.850.889.956
19.3 Subsektor Penerangan,Komunikasi
dan Media Massa 278.516.520.638
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 1.099.507.893.068
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia 5.249.733.644.000
20.3 Subsektor Pendukung -
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan 5.249.733.644.000
JUMLAH 62.561.086.530.199
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 1.004.617.898.477
Jumlah Sektor Industri 1.004.617.898.477
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 1.019.058.852.033
02.2 Subsektor Kehutanan 8.488.455.000
Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan 1.027.547.307.033
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air 368.499.502.714
03.2 Subsektor Irigasi 878.305.937.603
Jumlah Sektor Pengairan 1.246.805.440.317
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 135.627.426.594
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 135.627.426.594
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 25.850.928.000
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 40.281.732.702
05.3 Subsektor pengembangan Usaha
Nasional 1.136.492.434.592
05.4 Subsektor Keuangan 2.529.980.000
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil 81.656.624.869
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi 1.286.811.700.163
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 3.280.287.172.600
06.2 Subsektor Transportasi Darat 320.819.933.714
06.3 Subsektor Transportasi Laut 221.614.912.000
06.4 Subsektor Transportasi Udara 184.421.238.749
06.5 Subsektor Meteorologi,Geofisika
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 13.331.255.000
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika 4.020.474.512.063
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 42.818.907.000
07.2 Subsektor Energi 841.074.477.093
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi 883.893.384.093
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 43.693.022.000
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 38.250.817.422
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi 81.943.839.422
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 5.534.350.543.000
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 1.024.101.907.000
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi 6.558.452.450.000
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 261.429.917.000
10.2 Subsektor Tata Ruang 60.246.154.000
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 321.676.071.000
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 2.727.195.006.215
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 124.487.843.577
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 65.506.398.500
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 42.917.710.000
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 2.960.106.958.292
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana 313.160.232.800
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 313.160.232.800
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 91.809.569.850
13.2 Subsektor Kesehatan 904.019.613.947
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja 16.770.749.000
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan
Remaja 1.012.599.932.797
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 520.086.485.280
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 32.017.510.000
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 552.103.995.280
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 55.051.113.000
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 152.119.873.000
Jumlah Sektor Agama 207.170.986.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi 203.060.053.152
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 83.181.833.000
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 67.213.898.000
16.4 Subsektor Kelautan 27.404.699.500
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 23.265.005.462
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik 112.159.656.000
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi 516.285.145.114
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 10.992.141.000
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 40.784.805.000
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 97.100.542.000
Jumlah Sektor Hukum 148.877.488.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 598.685.949.408
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 27.446.776.000
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 626.132.725.408
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 20.462.494.100
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 10.827.304.000
19.3 Subsektor Penerangan,Komunikasi
dan Media Massa 117.204.962.468
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 148.494.760.568
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat 741.861.000.000
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia 246.536.877.897
20.3 Subsektor Pendukung 10.473.589.310
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan 998.871.467.207
JUMLAH 24.051.653.720.628
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1996/1997
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1 Subsektor Industri 128.725.943.000
Jumlah Sektor Industri 128.725.943.000
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
02.1 Subsektor Pertanian 280.674.590.000
02.2 Subsektor Kehutanan 115.678.000
Jumlah Sektor Pertanian & Kehutanan 280.790.268.000
03 SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air 493.909.086.440
03.2 Subsektor Irigasi 360.921.087.480
Jumlah Sektor Pengairan 854.830.173.920
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 61.513.252.000
Jumlah Sektor Tenaga Kerja 61.513.252.000
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 19.429.000
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri -
05.3 Subsektor pengembangan Usaha
Nasional 168.935.509.000
05.4 Subsektor Keuangan 223.080.038.000
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil 1.896.697.000
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi 339.931.673.000
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 877.087.991.540
06.2 Subsektor Transportasi Darat 325.868.942.000
06.3 Subsektor Transportasi Laut 281.048.846.000
06.4 Subsektor Transportasi Udara 148.460.526.000
06.5 Subsektor Meteorologi,Geofisika
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 2.508.504.000
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika 1.634.974.809.540
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan 275.605.031.000
07.2 Subsektor Energi 2.092.773.856.000
Jumlah Sektor Pertambangan & Energi 2.368.378.887.000
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata 1.315.456.000
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 487.618.585.000
Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi 488.934.041.000
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 471.033.887.958
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan 126.914.983.000
Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi 597.948.870.958
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 198.751.664.000
10.2 Subsektor Tata Ruang 44.084.585.756
Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan
Tata Ruang 242.836.249.756
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan 836.119.450.592
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan 52.953.945.000
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa 9.083.000
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 22.200.000
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga 889.104.678.592
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana 19.532.025.342
Jumlah Sektor Kependudukan dan
Keluarga Sejahtera 19.532.025.342
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 9.818.752.000
13.2 Subsektor Kesehatan 255.149.878.900
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja -
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan Peranan Wanita, Anak dan
Remaja 264.968.630.900
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 807.705.609.118
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 6.027.469.000
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman 813.733.078.118
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 63.383.018.000
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 11.413.463.000
Jumlah Sektor Agama 74.796.481.000
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan
Teknologi 24.737.063.015
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
dan Dasar 8.808.123.000
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3.344.928.000
16.5 Subsektor Kedirgantaraan -
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik 1.662.412.000
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi 38.552.526.015
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.958.689.000
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum -
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum -
Jumlah Sektor Hukum 1.958.689.000
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara 141.405.244.400
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 69.274.355.000
Jumlah Sektor Aparatur Negara dan
Pengawasan 210.679.599.400
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik 8.458.164.000
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri -
19.3 Subsektor Penerangan,Komunikasi
dan Media Massa 27.396.539.000
Jumlah Sektor Politik, Hubungan
Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa 35.854.703.000
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
Perlindungan Masyarakat -
20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia 2.498.042.155.967
20.3 Subsektor Pendukung -
Jumlah Sektor Pertahanan dan
Keamanan 2.498.042.155.967
JUMLAH 11.900.086.735.508
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
