LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.
Pasal 1(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).
(2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).
(1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
(2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. Bantuan Program sebesar nihil;
b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).
(1) Angaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
(2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
(3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).
(1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
berkurang dengan Rp3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN
DAN KEHUTANAN
bertambah dengan Rp14.242.557.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
berkurang dengan Rp4.120.484.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan Rp5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan Rp24.632.435.652.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
berkurang dengan Rp8.224.544.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI berkurang dengan Rp767.111.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan Rp4.697.771.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
berkurang dengan Rp1.667.970.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG berkurang dengan Rp1.525.300.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan Rp179.415.040.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan Rp32.534.662.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan Rp7.953.841.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan Rp2.095.996.000,00
15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan Rp87.222.259.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI berkurang dengan Rp13.730.778.000,00
17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan Rp44.575.659.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN berkurang dengan Rp505.770.073.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan Rp660.390.694.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN berkurang dengan Rp315.250.660.000,00
(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan Rp306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
bertambah dengan Rp515.597.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
berkurang dengan Rp479.236.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan Rp57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
berkurang dengan Rp34.271.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
berkurang dengan Rp712.172.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
berkurang dengan Rp302.383.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
berkurang dengan Rp31.605.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
berkurang dengan Rp416.523.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
berkurang dengan Rp76.730.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
berkurang dengan Rp489.860.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
berkurang dengan Rp151.554.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
berkurang dengan Rp164.929.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan Rp132.199.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
berkurang dengan Rp64.442.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
berkurang dengan Rp153.125.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
berkurang dengan Rp58.323.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
berkurang dengan Rp164.646.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
berkurang dengan Rp48.842.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
berkurang dengan Rp64.350.000.000,00
(4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan Rp391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan Rp528.973.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan Rp971.014.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan Rp61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan Rp243.048.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
bertambah dengan Rp3.224.441.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
bertambah dengan Rp2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan Rp705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
bertambah dengan Rp169.994.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan Rp42.476.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
bertambah dengan Rp488.160.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
bertambah dengan Rp6.424.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA
bertambah dengan Rp215.233.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
bertambah dengan Rp905.499.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan Rp15.133.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
bertambah dengan Rp88.333.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
bertambah dengan Rp274.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
bertambah dengan Rp49.537.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan Rp31.578.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
bertambah dengan Rp259.057.000.000,00
(6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalampenjelasan ayat ini.
Pasal 5(1) Kredit angaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
(2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 6Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahunkeempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperlukan beberapa perubahan.
Dalam Tahun Anggaran 1997/1998, realisasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan.
Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika.
Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
(dalam rupiah)
PENERIMAAN PERPAJAKAN
berkurang dengan 648.300.000.000,00
0110 Pajak Penghasilan (Pph)
berkurang dengan 659.517.000.000,00
0120 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
berkurang dengan 100.383.000.000,00
0140 Pajak Bumi dan Bangunan dan (PBB)
bertambah dengan 150.016.000.000,00
0210 Penerimaan Bea Masuk
berkurang dengan 332.198.000.000,00
0220 Penerimaan Cukai bertambah dengan 370.881.000.000,00
0230 Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan
ekspor bertambah dengan 25.391.000.000,00
0240 Bea Meterai berkurang dengan 80.490.000.000,00
0250 Bea lelang berkurang dengan 22.000.000.000,00
Huruf b
PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI
DAN GAS ALAM bertambah dengan 20.236.700.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi dan
gas alam bertambah dengan 20.485.900.000.000,00
0320 Penerimaan laba bersih minyak
(LBM) berkurang dengan 249.200.000.000,00
Huruf c
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
bertambah dengan 534.700.000.000,00
0410 Penerimaan pendidikan
bertambah dengan 19.038.600.000,00
0411 Uang pendidikan
bertambah dengan 18.959.900.000,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan
tingkat, dan akhir pendidikan
bertambah dengan 13.800.000,00
0413 Uang ujian untuk menjalankan
praktek bertambah dengan 2.700.000,00
0414 Penerimaan penddikan lainnya
bertambah dengan 62.200.000,00
0480 Penerimaan pendidikan swadana
bertambah dengan 23.048.100.000,00
0481 Penerimaan pendidikan
swadana bertambah dengan 23.048.100.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan
bertambah dengan 493.500.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian,
perkebunan bertambah dengan 72.100.000,00
0512 Penjualan hasil perternakan
berkurang dengan 548.100.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan
bertambah dengan 13.900.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan
bertambah dengan 240.000.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan
hasil farmasi lainnya
bertambah dengan 5.100.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film,
dan hasil cetakan lainnya
bertambah dengan 24.600.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen
pelelangan bertambah dengan 407.300.000,00
0519 Penjualan lainnya
bertambah dengan 278.600.000,00
0520 Penjualan aset tetap bertambah dengan 460.900.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung,
bangunan, dan tanah
bertambah dengan 39.300.000,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor
bertambah dengan 12.800.000,00
0523 Penjualan sewa beli
bertambah dengan 386.900.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang
berlebih, rusak, dihapuskan
bertambah dengan 21.900.000,00
0530 Penerimaan sewa bertambah dengan 118.500.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri
berkurang dengan 98.000.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
berkurang dengan 800.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak
bertambah dengan 160.200.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak
lainnya bertambah dengan 57.100.000,00
0540 Penerimaan jasa I bertambah dengan 41.462.200.000,00
0541 Penerimaan rumah sakit dan
instansi kesehatan lainnya
bertambah dengan 1.737.600.000,00
0542 Penerimaan tempat hiburan/
taman/museum bertambah dengan 115.000.000,00
0543 Penerimaan surat keterangan,
visa, paspor dan SIM, STNK,
BPKB berkurang dengan 19.146.600.000,00
0544 Penerimaan sertifikat
pendaftaran tanah
bertambah dengan 22.854.000.000,00
0545 Penerimaan hak dan perizinan
bertmambah dengan 32.915.300.000,00
0546 Penerimaan sensor/karantina,
pengawasan, pemeriksaan
bertambah dengan 392.200.000,00
0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa
pekerja bertambah dengan 291.300.000,00
0548 Penerimaan jasa Kantor Urusan
Agama bertambah dengan 333.400.000,00
0549 Penerimaan jasa bandar udara
dan pelabuhan
bertambah dengan 1.970.000.000,00
0550 Penerimaan Jasa II
bertambah dengan 56.437.300.000,00
0551 Penerimaan jasa lembaga
keuangan (jasa giro)
berkurang dengan 7.006.500.000,00
0552 Penerimaan iuran hasil hutan,
hasil laut, royalti dan
denda bertambah dengan 62.901.100.000,00
0553 Penerimaan iuran lelang
untuk fakir miskin
berkurang dengan 760.600.000,00
0554 Penerimaan jasa Kantor Catatan
Sipil berkurang dengan 4.345.600.000,00
0555 Penerimaan biaya penagihan
pajak-pajak negara dengan
surat paksa bertambah dengan 35.000.000,00
0556 Penerimaan uang pewarganegaraan
bertambah dengan 125.000.000,00
0557 Pendapatan bea lelang
bertambah dengan 1.915.200.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan
piutang negara dan lelang
negara berkurang dengan 10.999.900.000,00
0559 Penerimaan jasa lainnya
bertambah dengan 14.573.600.000,00
0560 Penerimaan rutin dari luar negeri
bertambah dengan 3.860.300.000,00
0561 Bea visa dan paspor
berkurang dengan 1.995.000.000,00
0562 Bea konsuler
berkurang dengan 2.367.100.000,00
0565 Bea legalisasi dan pembuatan
surat keterangan
bertambah dengan 57.000.000,00
0569 Penerimaan rutin lainnya dari
luar negeri bertambah dengan 8.165.400.000,00
0580 Penerimaan Penjualan, Sewa dan
Jasa Swadana bertambah dengan 75.731.100.000,00
0581 Penerimaan penjualan swadana
bertambah dengan 539.500.000,00
0582 Penerimaan sewa swadana
bertambah dengan 900.000,00
0583 Penerimaan jasa swadana
bertambah dengan 75.190.700.000,00
0610 Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan
bertambah dengan 27.408.900.000,00
0611 Legilisasi tanda tangan
bertambah dengan 1.600.000,00
0612 Pengesahan surat di bawah
bertambah dengan 200.000,00
0613 Uang meja (leges) dan upah
pada panitera badan pengadilan
bertambah dengan 3.186.800.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan
sebagainya bertambah dengan 13.600.000.000,00
0615 Ongkos perkara
bertambah dengan 1.974.100.000,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan
peradilan lainnya
bertambah dengan 8.646.200.000,00
0710 Penerimaan dari investasi
bertambah dengan 128.193.300.000,00
0711 Bagian laba dari BUMN
bertambah dengan 128.193.300.000,00
0810 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
Anggaran Berjalan bertambah dengan 22.607.500.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat bertambah dengan 2.028.900.000,00
0812 Penerimaan kembali belanja
pegawai daerah otonom
bertambah dengan 3.030.000.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja
pensiun bertambah dengan 60.000.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya bertambah dengan 16.089.400.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya 369.500.000,00
bertambah dengan 1.285.400.000,00
0816 Pembetulan pembukuan
pembayaran subsidi pajak
(PPN/PPnBM,PPh)
bertambah dengan 113.800.000,00
0820 Penerimaan Kembali Belanja Tahun
Anggaran lalu bertambah dengan 13.834.700.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja
pegawai pusat
berkurang dengan 368.800.000,00
0822 Penerimaan kembali belanja
pegawai daerah otonom
bertambah dengan 12.739.000.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja
pensiun bertambah dengan 1.376.900.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja
rutin lainnya
bertambah dengan 44.200.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja
pembangunan rupiah lainnya
bertambah dengan 33.900.000,00
0826 Pembetulan pembukuan pembayaran
subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)
bertambah dengan 9.500.000,00
0880 Penerimaan Lain-lain Swadana
bertambah dengan 9.713.800.000,00
0881 Penerimaan lain-lain swadana
bertambah dengan 9.713.800.000,00
0890 Penerimaan Lain-lain
bertambah dengan 112.291.300.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot,
uang muka gaji
bertambah dengan 7.500.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan
bertambah dengan 47.900.000,00
0893 Penerimaan kembali, ganti rugi
atas kerugian yang diderita
oleh negara bertambah dengan 56.400.000,00
0894 Penerimaan kembali berhitungan
sisa lebih subsidi gaji PNS-DO
berdasarkan SPM nihil KPKN
bertambah dengan 106.000.000.000,00
0899 Penerimaan anggaran lainnya
bertambah dengan 6.179.500.000,00
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
(dalam rupiah)
PENGELUARAN RUTIN
bertambah dengan 22.447.432.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
berkurang dengan 3.739.033.000,00
01.1 Subsektor Industri
berkurang dengan 3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN bertambah dengan 14.242.557.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
berkurang dengan 6.957.443.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
bertambah dengan 21.200.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang
dengan 4.120.484.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
berkurang dengan 2.189.874.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
berkurang dengan 1.930.610.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan 5.346.018.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan 5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
KEUANGAN DAN KOPERASI
bertambah dengan 24.632.435.652.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri berkurang
dengan 6.579.037.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan
Luar Negeri berkurang
dengan 4.616.232.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
bertambah dengan 24.648.165.130.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
berkurang dengan 4.534.209.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA berkurang dengan 8.224.544.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang dengan 3.363.092.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat berkurang dengan 2.685.446.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut berkurang dengan 99.388.000,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara berkurang dengan 1.237.177.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
berkurang dengan 839.441.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berkurang dengan 767.111.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
berkurang dengan 237.956.000,00
07.2 Subsektor Energi
berkurang dengan 529.155.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI berkurang
dengan 4.697.771.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
berkurang dengan 713.789.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi bertambah
dengan 5.411.560.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI berkurang
dengan 1.667.970.898.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah berkurang dengan 1.663.632.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman Perambah
Hutan berkurang dengan 4.338.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG berkurang dengan 1.525.300.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
berkurang dengan 930.775.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
berkurang dengan 594.525.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA berkurang dengan 179.415.040.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
berkurang dengan 147.281.178.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan 20.774.351.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa berkurang dengan 10.260.485.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga berkurang dengan 1.099.026.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA berkurang
dengan 32.534.662.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Berencana
berkurang dengan 32.534.662.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA bertambah dengan 7.953.841.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial berkurang dengan 772.083.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah dengan 8.725.924.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN berkurang dengan 2.095.996.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman berkurang dengan 1.357.095.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan berkurang dengan 738.901.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 87.222.259.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
berkurang dengan 7.267.478.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
berkurang dengan 79.954.781.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI berkurang dengan 13.730.778.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
berkurang dengan 10.022.814.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
berkurang dengan 489.754.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
berkurang dengan 221.418.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik berkurang
dengan 2.996.792.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 44.575.659.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional berkurang dengan 36.185.507.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum berkurang
dengan 8.390.152.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN berkurang dengan 505.770.073.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
berkurang dengan 487.738.270.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan berkurang dengan 18.031.803.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA bertambah
dengan 660.390.694.000,00
19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan 5.305.087.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri bertambah dengan 687.765.141.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan 22.069.360.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
berkurang dengan 315.250.660.000,00
20.2 Subsektor Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
berkurang dengan 268.913.426.000,00
20.3 Subsektor Pendukung
berkurang dengan 46.337.234.000,00
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
(dalam rupiah)
PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH
berkurang dengan 2.780.574.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan 306.201.000.000,00
01.1 Subsektor Industri
bertambah dengan 306.201.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan 515.597.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
bertambah dengan 519.354.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
berkurang dengan 3.757.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang
dengan 479.236.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air berkurang
dengan 92.693.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
berkurang dengan 386.543.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
berkurang dengan 57.182.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
berkurang dengan 57.182.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI berkurang dengan 34.271.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam
Negeri bertambah dengan 3.411.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri berkurang dengan 1.810.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional berkurang dengan 1.200.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
berkurang dengan 1.564.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha kecil
berkurang dengan 33.108.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA berkurang dengan 712.172.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
berkurang dengan 475.725.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat
berkurang dengan 102.683.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut
berkurang dengan 70.987.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara
berkurang dengan 55.031.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
berkurang dengan 7.746.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
berkurang dengan 302.383.000.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan
berkurang dengan 29.345.000.000,00
07.2 Subsektor Energi
berkurang dengan 273.038.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI berkurang
dengan 31.605.000.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata
berkurang dengan 18.050.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
berkurang dengan 13.555.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI berkurang dengan 416.523.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah bertambah dengan 74.800.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
berkurang dengan 491.323.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG berkurang dengan 76.730.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan
Hidup berkurang dengan 54.195.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
berkurang dengan 22.535.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA berkurang dengan 489.860.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
berkurang dengan 393.520.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
berkurang dengan 46.231.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa berkurang dengan 27.565.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah
Raga berkurang dengan 22.544.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA berkurang dengan 151.554.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
berkurang dengan 151.554.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA berkurang dengan 164.929.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial bertambah dengan 28.421.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
berkurang dengan 116.824.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja
berkurang dengan 76.526.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
berkurang dengan 132.199.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman berkurang
dengan 125.345.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan berkurang
dengan 6.854.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan 64.442.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama
berkurang dengan 11.458.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
berkurang dengan 52.984.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI berkurang dengan 153.125.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi berkurang
dengan 21.607.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
berkurang dengan 17.193.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
berkurang dengan 31.417.000.000,00
16.4 Subsektor kelautan
berkurang dengan 19.141.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
berkurang dengan 11.416.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
berkurang dengan 52.351.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan 58.323.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional berkurang dengan 4.773.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum berkurang dengan 15.520.000.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan
Prasarana Hukum berkurang
dengan 38.030.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN berkurang dengan 164.646.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
berkurang dengan 158.745.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan berkurang dengan 5.901.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA berkurang dengan 48.842.000.000,00
19.1 Subsektor Politik
berkurang dengan 6.000.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri berkurang dengan 2.199.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
berkurang dengan 40.643.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
berkurang dengan 64.350.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI
berkurang dengan 54.350.000.000,00
20.3 Subsektor Pendukung
berkurang dengan 10.000.000.000,00
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
(dalam rupiah)
PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG
DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN
KREDIT EKSPOR
bertambah dengan 10.791.000.000.000,00
01 SEKTOR INDUSTRI
bertambah dengan 391.077.000.000,00
01.1 Subsektor Industri
bertambah dengan 391.077.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
bertambah dengan 528.973.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian
bertambah dengan 500.167.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan
bertambah dengan 28.806.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
bertambah dengan 971.014.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
bertambah dengan 544.083.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi
bertambah dengan 426.931.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
bertambah dengan 61.819.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja
bertambah dengan 61.819.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
bertambah dengan 243.048.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri
bertambah dengan 21.944.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar
Negeri
bertambah dengan 67.927.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan
Usaha Nasional
bertambah dengan 11.489.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan
bertambah dengan 83.399.000.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
bertambah dengan 58.289.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
bertambah dengan 3.224.441.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana
Jalan
bertambah dengan 1.287.717.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi
Darat
bertambah dengan 1.100.119.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi
Laut
bertambah dengan 489.878.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi
Udara
bertambah dengan 320.097.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi,
Geofisika,Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
bertambah dengan 26.630.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
bertambah dengan 2.393.048.000.000,00
07.2 Subsektor Energi
bertambah dengan 2.393.048.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
bertambah dengan 705.882.000.000,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
bertambah dengan 705.882.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
bertambah dengan 169.994.000.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan
Daerah
bertambah dengan 167.812.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan
bertambah dengan 2.182.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
bertambah dengan 42.476.000.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup
bertambah dengan 26.249.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang
bertambah dengan 16.227.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
bertambah dengan 488.160.000.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan
bertambah dengan 472.765.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
bertambah dengan 15.395.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
bertambah dengan 6.424.000.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana
bertambah dengan 6.424.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA
berkurang dengan 215.233.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
bertambah dengan 40.780.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan
bertambah dengan 171.490.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja
bertambah dengan 2.963.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bertambah dengan 905.499.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan
Permukiman
bertambah dengan 888.113.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan
Bangunan
bertambah dengan 17.386.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA
bertambah dengan 15.133.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama
bertambah dengan 15.133.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
bertambah dengan 88.333.000.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi
bertambah dengan 60.950.000.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar
bertambah dengan 114.000.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Iptek
bertambah dengan 19.774.000.000,00
16.4 Subsektor Kelautan
bertambah dengan 6.094.000.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
bertambah dengan 1.087.000.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik
bertambah dengan 314.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM
bertambah dengan 274.000.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
Nasional
bertambah dengan 274.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
bertambah dengan 49.537.000.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara
bertambah dengan 48.651.000.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
bertambah dengan 886.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
bertambah dengan 31.578.000.000,00
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa
bertambah dengan 31.578.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
bertambah dengan 259.057.000.000,00
20.2 Subsektor ABRI
bertambah dengan 259.057.000.000,00
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.
Ayat (2)
Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp456.242.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
