PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
TIM KERJA DALAM RANGKA
KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, serta dalam upaya peningkatan kerja sama ekonomi Jepang-Indonesia, kedua negara telah sepakat untuk membentuk tim penasihat Pemerintah masing-masing;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang dengan Keputusan Presiden;
Mengingat: Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KERJA DALAM RANGKA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPANG.
Pasal 1Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang perlu di bentuk Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sebagai Tim Kerja.
Pasal 2Susunan keanggotaan Tim Kerja dalam rangka kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang adalah sebagai berikut:
Ketua merangkap anggota: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Anggota: 1. Sdr. Djunaedi Hadisumarto;
2. Sdr. Sri Mulyani;
3. Sdr. Sri Adiningsih;
4. Sdr. Heri Akhmadi;
5. Sdr. T.P. Rachmat;
6. Sdr. Oentoro Surya;
7. Sdr. Mochtar Buchori.
Pasal 3Tim Kerja bertugas:
1. Bertindak sebagai pendamping dan rekan kerja tim serupa yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang;
2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang.
Pasal 4Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 5Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim Kerja yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 6Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 7Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
