Pemilihan Umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta Presiden dan Wakil Presiden guna untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan amanat Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Pemilihan Umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang bersifat tetap (permanen) dan mempunyai Sekretariat yang mempunyai fungsi melayani tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri, di setiap perwakilan Indonesia dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). PPK, PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN aalah badan pelaksana Pemilihan Umum yang bersifat sementara (ad.hoc). Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan asas Pemilihan Umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang keberadaannya sesuai dengan tingkatannya sampai dengan wilayah Kecamatan.

Mengingat besarnya cakupan tugas Komisi Pemilihan Umum dan badan Pelaksana Pemilihan Umum yang berada di bawahnya, maka sumber keuangan Komisi Pemilihan Umum dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mendasarkan kepada cakupan tugas Komisi Pemilihan Umum tersebut serta tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuannasional, perlu ditetapkan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum melalui Peraturan Pemerintah. Dalam kedudukan demikian, Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yangdisusun dengan memperhatikan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil serta prinsip-prinsip keuangan negara.