PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN,
PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK
VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN
PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dengan Peraturan Presiden;
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN.
Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan Pengawas Benih Tanaman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Bibit Ternak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Medik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penaykit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Ikan, adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, diberikan tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, setiap bulan.
Pasal 3Besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Presiden ini.
Pasal 4(1) Tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
(2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pasal 5Pemberian tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau Jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasya masing-masing.
Pasal 7Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner;
c. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN
+---------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+---------------------------------------------------------------+
1. Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian Utama Rp 550.000
Ahli Penyuluh Pertanian Madya Rp 440.000
Penyuluh Pertanian Muda Rp 330.000
Penyuluh Pertanian Pertama Rp 220,000
2. Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian Penyelia Rp 264.000
Terampil Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Penyuluh Pertanian Pelaksana Rp 197.000
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
+---------------------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+---------------------------------------------------------------------------+
1. Pengendali Organisme Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Tumbuhan Madya Rp 550.000
Ahli Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Muda Rp 330.000
Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pertama Rp 220.000
2. Pengendali Organisme Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pengganggu Tumbuhan Penyelia Rp 264.000
Terampil Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Rp 197.000
LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH TANAMAN
+--------------------------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+--------------------------------------------------------------------------------+
1. Pengawas Benih Tanaman Pengawas Benih Tanaman Madya Rp 550.000
Ahli Pengawas Benih Tanaman Muda Rp 330.000
Pengawas Benih Tanaman Pertama Rp 220.000
2. Pengawas Benih Tanaman Pengawas Benih Tanaman Penyelia Rp 264.000
Terampil Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Rp 197.000
LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK
+------------------------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+------------------------------------------------------------------------------+
1. Pengawas Bibit Ternak Pengawas Bibit Ternak Madya Rp 550.000
Ahli Pengawas Bibit Ternak Muda Rp 330.000
Pengawas Bibit Ternak Pertama Rp 220.000
2. Pengawas Bibit Ternak Pengawas Bibit Ternak Penyelia Rp 264.000
Terampil Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Rp 197.000
LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER
+------------------------------------------------------+
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+------------------------------------------------------+
Medik Veteriner Medik Veteriner Utama Rp 770.000
Medik Veteriner Madya Rp 550.000
Medik Veteriner Muda Rp 330.000
Medik Veteriner Pertama Rp 220.000
LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER
+----------------------------------------------------------------------+
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+----------------------------------------------------------------------+
Paramedik Veteriner Paramedik Veteriner Penyelia Rp 264.000
Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Paramedik Veteriner Pelaksana Rp 197.000
LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN
+------------------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+------------------------------------------------------------------------+
1. Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Utama Rp 770.000
Ahli Pengawas Perikanan Madya Rp 550.000
Pengawas Perikanan Muda Rp 330.000
Pengawas Perikanan Pertama Rp 220.000
2. Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Penyelia Rp 264.000
Terampil Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Pengawas Perikanan Pelaksana Rp 197.000
LAMPIRAN VIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
+-----------------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+-----------------------------------------------------------------------+
1. Pengendali Hama dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Rp 550.000
Penyakit Ikan Ahli Madya
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Rp 330.000
Muda
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Rp 220.000
Pertama
2. Pengendali Hama dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Rp 264.000
Penyakit Ikan Terampil Penyelia
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Rp 220.000
Pelaksana Lanjutan
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Rp 197.000
Pelaksana
LAMPIRAN IX
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26 Tahun 2006
TANGGAL: 26 Mei 2006
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH IKAN
+-------------------------------------------------------------------------+
No JABATAN FUNGSIONAL JABATAN BESARNYA
TUNJANGAN
+-------------------------------------------------------------------------+
1. Pengawas Benih Ikan Pengawas Benih Ikan Utama Rp 770.000
Ahli Pengawas Benih Ikan Madya Rp 550.000
Pengawas Benih Ikan Muda Rp 330.000
Pengawas Benih Ikan Pertama Rp 220.000
2. Pengawas Benih Ikan Pengawas Benih Ikan Penyelia Rp 264.000
Terampil Pengawas Benih Ikan Pelaksana Lanjutan Rp 220.000
Pengawas Benih Ikan Pelaksana Rp 197.000
