PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal IDi antara ketentuan Pasal 140 C dan Pasal 141 dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 140 D sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 140 D(1) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di samping menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 juga menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang bantuan infrastruktur perdesaan pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi terkait serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit kerja yang berbentuk Pusat."
Pasal IIPeraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
