PP 19-2007

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 38, 2007

APBN. PAJAK. PNBP. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4589), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada:

a. orang asing dalam situasi Force Majeure;

b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;

d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada orang asing:

a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di rumah sakit;
b. dalam keadaan terpaksa;
c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia 24 halaman dikenakan tarif sebesar Rp0, - kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dikenakan tarif sebesar Rp0,- kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;

(5) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia dan uang pewarganegaraan/naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu."

2. Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan."

3. Mengubah lampiran angka I nomor 6, lampiran angka IV, V, VI, IX, X, XI, XIII nomor 20, 24 dan 25 dan angka XIV nomor 1 butir iv dan menambah jenis dan tarif PNBP baru pada lampiran angka I nomor 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pelayanan Jasa Hukum
1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum:
a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas	per akta	Rp200.000, -
b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak	per akta	Rp100.000, -
c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan	per akta	Rp100.000, -
d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per akta	Rp50.000, -
e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan	per akta	Rp100.000, -
f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per akta	Rp50.000, -
g. Pengesahan badan hukum Partai Politik	per permohonan	Rp200.000, -
h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	Rp100.000, -
2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp150.000, -
3. Biaya yang berkaitan dengan notariat:
a. Pengangkatan Notaris	per orang	Rp500.000, -
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	Rp700.000, -
c. Penampung Protokol	per orang	Rp500.000, -
4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	per dokumen	Rp10.000, -
5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat	per wasiat	Rp50.000, -
6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari:
a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus	per orang	Rp1.000, -
b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS	per orang	Rp15.000, -
c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus	per orang	Rp50.000, -
7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan WNI	per dokumen	Rp500.000, -
8. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/pernyataan perkawinan WNA dengan WNI.	per permohonan	Rp250.000, -
9. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI.	per permohonan	Rp500.000, -
10. Uang pewarganegaraan/naturalisasi	per permohonan	25% dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
11. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	per permohonan	Rp500.000, -
12. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	per permohonan	Rp250.000, -
13. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin	per permohonan	Rp500.000, -
14. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin	per permohonan	Rp250.000, -
15. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	Rp500.000, -
16. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.	per permohonan	Rp250.000, -
17. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia:
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp25.000, -
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp50.000, -
18. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	per permohonan	Rp10.000, -
19. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:
a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp25.000, -
b. untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)	per akta	Rp50.000, -
20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus	per orang	Rp250.000, -
21. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang	Rp250.000, -
II. Penerimaan Balai Harta Peninggalan
1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara:
a. Pembuatan salinan surat-surat	per lembar	Rp5.000, -
b. Pembuatan berita acara penyumpahan wali	per berita acara	Rp15.000, -
c. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	Rp15.000, -
2. Biaya pendaftaran akta wasiat	per akta	Rp25.000, -
3. Biaya pembuatan surat keterangan waris	per surat	Rp75.000, -
4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel:
a. Penjualan budel:
1) Barang tetap	per budel	2,5% dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	per budel	2,5% dari hasil penjualan
b. Penyelesaian budel solvent:
1) Dalam hal BHP selaku pelaksana	per budel	7% dari jumlah seluruh kekayaan
2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas	per budel	3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,5% dari jumlah hutang
3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian.	per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan
4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya.	per budel	2% dari jumlah seluruh kekayaan
5. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP:
a. Dalam hal BHP selaku pelaksana	per budel	1% dari kekayaan pertahun takwim
b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas	per budel	0,5% dari kekayaan pertahun takwim
c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,35% dari kekayaan
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim	per budel	0,25% dari kekayaaan
6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan:
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:
1) Nilai budel sampai dengan Rp50 miliar	per budel	4% dari kekayaan
2) Nilai budel di atas Rp50 miliar	per budel	2% dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:
1) Nilai budel sampai dengan Rp50 miliar.	per budel	8% dari kekayaan
2) Nilai budel di atas Rp50 miliar	per budel	4% dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)	per budel	1% dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana	per orang per hari	Berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR
IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia:
1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp200.000, -
2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	Rp50.000, -
3. Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	Rp500.000, -
4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	per buku	Rp40.000, -
5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih	per buku	Rp50.000, -
6. Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan	per buku	Rp100.000, -
7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	per buku	Rp150.000, -
8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp30.000, -
9. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	Rp40.000, -
10. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp100.000, -
11. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	Rp400.000, -
12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp50.000, -
13. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	Rp200.000, -
14. Pas lintas batas perorangan	per buku	Rp10.000, -
15. Pas lintas batas keluarga	per buku	Rp15.000, -
V. Visa
1. Visa Singgah	per orang	US $20, -
2. Visa Kunjungan	per orang	US $45, -
3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per orang	US $100, -
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:
a. 7 (tujuh) hari	per orang	US $10, -
b. 30 (tiga puluh) hari	per orang	US $25, -
5. Visa Tinggal Terbatas:
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	US $50, -
b. 1 (satu) tahun	per orang	US $100, -
c. 2 (dua) tahun	per orang	US $175, -
VI. Izin Keimigrasian
1. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	per orang	Rp250.000, -
2. Izin Tinggal Terbatas:
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp350.000, -
b. 1 (satu) tahun	per orang	Rp700.000, -
c. 2 (dua) tahun	per orang	Rp1.200.000, -
3. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp350.000, -
b. 1 (satu) tahun	per orang	Rp700.000, -
c. 2 (dua) tahun	per orang	Rp1.200.000, -
4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:
a. Paling lama 6 (enam) bulan	per orang	Rp700.000, -
b. 1 (satu) tahun	per orang	Rp1.400.000, -
c. 2 (satu) tahun	per orang	Rp2.400.000, -
5. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya	per orang	Rp500.000, -
6. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per orang	Rp100.000, -
7. Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp3.000.000, -
8. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	per orang	Rp2.000.000, -
9. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per orang	Rp1.000.000, -
VII. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit):
1. Untuk satu kali perjalanan	per orang	Rp200.000, -
2. Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan)	per orang	Rp600.000, -
3. Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun)	per orang	Rp1.000.000, -
4. Untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun)	per orang	Rp1.750.000, -
VIII. Surat Keterangan Keimigrasian	per orang	Rp500.000, -
IX. Biaya beban:
1. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari	per hari	Rp200.000, -
2. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	Rp30.000.000, -
X. Smart Card	per orang	Rp150.000, -
XI. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic Cooperation/APEC Business Travel card (ABTC)	per orang	Rp2.000.000, -
XII. Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	Rp200.000, -
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	Rp300.000, -
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp75.000, -
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp50.000, -
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	Rp50.000, -
6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp75.000, -
7. Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp200.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp400.000, -
8. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp150.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp250.000, -
9. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp300.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp600.000, -
10. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri	per permohonan	Rp150.000, -
11. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per permohonan	Rp100.000, -
12. Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	Rp100.000, -
13. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri.	per permohonan	Rp100.000, -
14. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp200.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp400.000, -
15. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	per permohonan	Rp250.000, -
16. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp100.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp150.000, -
17. Pembatalan Desain Industri:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp0, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp200.000, -
18. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp400.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp700.000, -
19. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	Rp200.000, -
20. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp100.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp200.000, -
21. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp250.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp500.000, -
22. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp150.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp250.000, -
23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp150.000, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp250.000, -
24. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:
a. Usaha Kecil	per permohonan	Rp0, -
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	Rp200.000, -
XIII. Paten
1. Permintaan:
a. Permintaan paten	per permohonan	Rp575.000, -
b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp125.000, -
2. Pemeriksaan Substantif:
a. Permintaan Paten	per permohonan	Rp2.000.000, -
b. Permintaan paten sederhana	per permohonan	Rp350.000, -
3. Tambahan biaya setiap klaim	per permohonan	Rp40.000, -
4. Perubahan jenis permintaan paten	per permohonan	Rp450.000, -
5. Permintaan banding	per permohonan	Rp3.000.000, -
6. Permintaan surat keterangan penemu terdaftar	per permohonan	Rp1.000.000, -
7. Permintaan surat bukti hak prioritas	per permohonan	Rp75.000, -
8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik	per permohonan	Rp100.000, -
9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten	per permintaan	Rp100.000, -
10. Permintaan pencatatan pengalihan paten	per paten	Rp150.000, -
11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon	per permintaan	Rp100.000, -
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten	per paten	Rp150.000, -
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib	per permintaan	Rp1.000.000, -
14. Pendaftaran konsultan HKI	per permintaan	Rp5.000.000, -
15. Permintaan petikan daftar umum paten	per permintaan	Rp60.000, -
16. Permintaan salinan dokumen paten	per lembar	Rp5.000, -
17. Biaya penelusuran:
a. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	Rp150.000, -
b. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	US $100, -
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana):
a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp700.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp50.000, -
b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten:
1) Dasar	per paten	Rp700.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp50.000, -
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp700.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp50.000, -
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp1.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp100.000, -
e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp1.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp100.000, -
f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp1.500.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp150.000, -
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp2.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp200.000, -
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp2.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp200.000, -
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp2.500.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp3.500.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
l. Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
q. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
r. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
s. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
t. Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten):
1) Dasar	per paten	Rp5.000.000, -
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp250.000, -
19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana)	per paten	2,5% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)	per permintaan	Rp1.000.000, -
21. Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:
a. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp550.000, -
b. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp550.000, -
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp50.000, -
d. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp550.000, -
e. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp1.100.000, -
f. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp1.650.000, -
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp2.200.000, -
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp2.750.000, -
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp3.300.000, -
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten)	per paten	Rp3.850.000, -
22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan	per permohonan	Rp200.000, -
23.Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan	per permohonan	Rp200.000, -
24. Biaya permohonan lisensi wajib	per permohonan	Rp2.000.000, -
25. Biaya Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	per permohonan	Rp2.000.000, -
XIV. Merek
1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:
a. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa:
1) 1 (satu) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp450.000, -
2) 2 (dua) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp950.000, -
3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp1.500.000, -
b. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp250.000, -
c. Permintaan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp600.000, -
d. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:
1) UKM	per permintaan	Rp750.000, -
2) Non UKM	per permintaan	Rp1.500.000, -
e. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per permintaan	Rp750.000, -
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:
a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permintaan	Rp150.000, -
b. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permintaan	Rp375.000, -
c. Pencatatan perjanjian lisensi	per permintaan	Rp375.000, -
d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permintaan	Rp150.000, -
e. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permintaan	Rp225.000, -
f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permintaan	Rp450.000, -
g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp225.000, -
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek:
a. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	per permintaan	Rp75.000, -
b. Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permintaan	Rp125.000, -
c. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permintaan	Rp125.000, -
4. Biaya permintaan banding merek	per permintaan	Rp1.000.000, -
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis	per permintaan	Rp1.000.000, -
6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek	per permintaan	Rp100.000, -
7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp50.000, -
8. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permintaan	Rp50.000, -

Pasal IIPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 4705

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 38)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat mengenai jasa hukum, keimigrasian, dan hak kekayaan intelektual terutama bidang paten dan merek, pemerintah perlu menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Perihal jenis dan tarif atas jenis tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999. Beberapa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Hukum dan HAM, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 mengalami perubahan jenis, dan kenaikan harga tarif dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Pada pelaksanaanya, kenaikan harga tarif tersebut mengalami kendala yang disebabkan adanya perkembangan perekonomian nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menghendaki adanya penyesuaian dan panambahan pada tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pelayanan jasa hukum.

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, serta lebih mendorong laju ekonomi nasional maka perlu untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas