UU 18-1982

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 45, 1982

(KEHAKIMAN. WILAYAH. Mahkamah Agung. Pengadilan. Palu. Manado. Pembentukan. Perubahan. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3232)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU
DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;

b. bahwa berhubung dengan huruf a, perlu mengadakan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) jo. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 816);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Ling- kungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2767) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2864);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO.

Pasal 1(1) Membentuk pengadilan tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu.

(2) Wilayah hukum pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 2Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado dikurangi dengan wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 3Perkara-perkara yang berasal dari pengadilan negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado, tetap didaftar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado sampai saat diresmikannya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pasal 4Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 3232

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 45)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN
TINGGI MANADO
I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, pada dasarnya di tiap-tiap propinsi perlu diadakan pengadilan tinggi, seperti juga halnya di tiap-tiap kabupaten/kotamadya diadakan pengadilan negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan perlu membentuk pengadilan tinggi baru.

Langkah yang pertama adalah perlu segera mengadakan tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi Manado dan selekas mungkin diserahkan sebagian tugas dari pengadilan tinggi tersebut kepada pengadilan tinggi lain, sehingga dalam waktu yang singkat perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan demikian, perlu diatur kembali wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2864).

Hal-hal tersebut di atas dilaksanakan dengan Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada saat disahkannya undang-undang ini meliputi 4 (empat) buah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Negeri Toli Toli.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas