PP 18-1993

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 24, 1993

()

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980
TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN
BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA
TELAH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa gaji pokok Menteri Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diperbaiki;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1992.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)".

2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985, dinyatakan tidak berlaku."

Pasal IIPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1993.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1993
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO