PBI 9/6/2007

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 54, 2007

PERBANKAN. BANK. BI. Perubahan Kedua. Penetapan Kualitas. Bank Umum. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716)

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/6/PBI/2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil, diperlukan peran yang lebih besar dari perbankan melalui pembiayaan kepada dunia usaha;

b. bahwa dalam melaksanakan pembiayaan dimaksud, bank harus tetap mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian yaitu dengan menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai;

c. bahwa penilaian kualitas aktiva bank dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum, dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

a. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama;

b. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur, yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau

c. Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aktiva Produktif tersebut mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

(4) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

a. kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia; dan/atau

b. kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda."

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6A

(1) Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan
b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (cash flow) dari masing-masing proyek.

(2) Bank yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menginformasikan kepada Bank Indonesia daftar yang memuat nama debitur beserta rincian masing-masing debitur yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debet Aktiva Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh Bank, kualitas yang ditetapkan oleh Bank lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda; dan

b. mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penilaian yang digunakan adalah penilaian sesuai ketentuan yang berlaku."

3. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

(1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.

(3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia."

4. Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

(1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank lain ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:

1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau

2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat, ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18."

6. Pasal 23 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24(1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.

b. Kurang Lancar, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.

c. Macet, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan atau

4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

(2) Kualitas Penempatan berupa Kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka Linkage Program dengan pola executing ditetapkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.

b. Kurang Lancar, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.

c. Macet, apabila:

1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan atau

4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari."

8. Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau

b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur."

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

(1) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali.

(2) Kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau

b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank.

(3) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI dan atau SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar."

10. Ketentuan Pasal 27 huruf a diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank lain; atau

b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank."

11. Ketentuan Pasal 31 huruf a diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 31Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (counterparty) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain; atau

b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah debitur."

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 35

(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, untuk:

a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah:

1) Lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit "sangat memadai" (strong);

b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).

2) Lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit "dapat diandalkan" (acceptable);

b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3);

c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester.

(3) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

a. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selambat-lambatnya posisi bulan September; dan

b. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selambat-lambatnya posisi bulan Maret.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan:

a. Kredit yang direstrukturisasi; dan atau
b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.

(5) Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

(6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank Indonesia dapat menetapkan penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10."

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 46Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;

b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;

c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;

d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;

e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau
f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang."

14. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gundang, paling tinggi sebesar:

1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;

2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;

3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;

4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) atau penilai intern Bank, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(3) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern."

15. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan, dan ketentuan Pasal 57 ayat (5) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 57

(1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.

(2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau

b. kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap Kredit.

(5) Kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit yang direstrukturisasi.

(6) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga."

16. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59

(1) Penilaian kualitas Kredit yang telah direstrukturisasi wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 huruf b.

(2) Penilaian kualitas Kredit yang tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10."

17. Penjelasan Pasal 60 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 60Penetapan kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 6A berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi."

18. Penjelasan Pasal 70 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 70

(1) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.

(2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off).

(3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.

(4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit."

19. Ketentuan ayat (1) diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 73

(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud."

Pasal IIBank Indonesia dapat mengatur kembali ketentuan Pasal I angka 1, angka 2, dan angka 12 dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan perkembangan kinerja perbankan.

Pasal IIIPeraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

HAMID AWALUDIN

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh 1:
Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama.
Contoh 2:
Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek A. Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aktiva Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.
Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur.
Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Huruf c

Termasuk dalam pengertian Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi.
Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:
Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:
b. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan

c. Kurang Lancar, pada Bank C Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Huruf a

Hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aktiva Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas Aktiva Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:
Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar.
Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.
Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Angka 2

Pasal 6A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain apabila kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa namun tidak terbatas pada dokumen mengenai sumber dana/cash flow.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Penyesuaian penilaian kualitas Aktiva Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya.
Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aktiva Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di bank lain (Bank follower) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya Bank follower secara aktif melakukan monitoring setiap bulan terhadap kualitas Aktiva Produktif yang ditatausahakan secara khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas Aktiva Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank initiator).
Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas debitur (Bank initiator) dengan kualitas debitur yang sama di Bank lain karena kualitas debitur tersebut sama atau lebih buruk dengan kualitas di Bank lain dan kemudian kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lain posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember, Bank follower dapat melakukan perubahan kualitas kredit yang telah disesuaikan karena penerapan UCS mengikuti perbaikan kualitas aktiva yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank initiator, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai dengan kualitas aktiva di Bank follower.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tanggal 13 (tiga belas) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
Informasi dan penjelasan serta laporan hanya wajib disampaikan apabila terdapat penilaian kualitas Aktiva Produktif yang tidak disamakan dengan penilaian di Bank lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah medium term notes dan pengambilalihan wesel ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 24

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri.
Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan Linkage Program adalah kerja sama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Linkage Program dengan pola executing adalah pinjaman yang diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Angka 8

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Ayat (1)

Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 27

Sesuai ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing.

Angka 11

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 35

Ayat (1)

Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
Huruf a

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan atau pembukaan letter of credit.
Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur.

Huruf b

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Definisi Usaha Kecil saat ini antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. milik Warga Negara Indonesia;

d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Adapun definisi Usaha Menengah saat ini antara lain diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. milik warga negara Indonesia;

c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;

d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

Angka 1)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) meliputi:

a. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank;
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

c. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang komprehensif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit yang sangat memadai (strong) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen sistem pengendalian risiko tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian intern, kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dan dapat segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup Jelas

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Angka 2)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) meliputi:

a. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank;
b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

c. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko; dan

d. sistem pengendalian intern yang komprehensif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (acceptable) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen sistem pengendalian risiko tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian intern terhadap risiko kredit, kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Huruf c

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit.
Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.
Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 46

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.
Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Huruf c

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Huruf d

Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf e

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf f

Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Angka 14

Pasal 48

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Angka 15

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peningkatan kualitas Kredit dari Kurang Lancar hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. Apabila periode dimaksud belum terpenuhi, kualitas Kredit tidak dapat ditingkatkan meskipun debitur telah membayar satu atau dua kali angsuran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kredit yang direstrukturisasi mencakup Kredit kepada UKM maupun Non UKM.

Angka 16

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 60

Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Angka 18

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur.
Restrukturisasi Kredit dengan skema hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kualitas macet.
Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh debitur.

Angka 19

Pasal 73

Cukup jelas