TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHI. UMUM
Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kebangsaan, setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD.
Kedudukan DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.
Dalam hal ini, DPRD menjembatani Pemerintah Daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu. DPRD menjadi mitra Pemerintah Daerah dengan memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, maka untuk pelaksanaan Pasal 67 dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Rapat Paripurna DPRD dalam acara pengucapan sumpah/janji sifatnya Rapat Paripurna Istimewa, karena tidak mengambil keputusan. Untuk Provinsi yang baru dibentuk dan belum terbentuk Pengadilan Tinggi, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Induk, sedangkan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum terbentuk Pengadilan Negeri, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota Induk.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Pencalonan kembali anggota DPRD yang telah menyelesaikan masa jabatannya ditentukan oleh kebijakan masing-masing partai politik dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan kesetaraan gender.
Pasal 7
Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, maka tidak disediakan pos anggaran Fraksi baik berupa tunjangan penerimaan maupun biaya operasional seperti biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, pemeliharaan rumah jabatan, kendaraan dan pemeliharaannya serta biaya perjalanan dinas Fraksi. Sedangkan biaya rapat-rapat Fraksi dapat disediakan dari anggaran Sekretariat DPRD.
Pasal 8
Ayat (1)
Penentuan jumlah Anggota Fraksi sekurang-kurangnya lima orang, disesuaikan dengan jumlah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dimaksudkan agar setiap alat kelengkapan DPRD dapat terwakili oleh anggota Fraksi sedangkan alat kelengkapan lainnya masih merupakan tentatif.
Ayat (2)
Anggota DPRD dari Partai Politik yang tidak mencukupi untuk membentuk Fraksi, pada prinsipnya wajib bergabung dengan Fraksi yang ada dan apabila tidak memungkinkan, dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan keanggotaan minimal 5 orang dan Fraksi Gabungan hanya dibenarkan satu Fraksi.
Ayat (3)
Apabila tidak ada satupun partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi, maka partai politik yang mempunyai jumlah Anggota DPRD terbanyak urutan pertama diberikan hak untuk membentuk Fraksi. Contoh Anggota DPRD dari partai politik A memperoleh empat kursi, B memperoleh tiga kursi dan seterusnya dua kursi. Dalam kondisi seperti ini Anggota DPRD dari partai politik A berhak membentuk Fraksi sedangkan Anggota DPRD dari partai politik B dan seterusnya dapat bergabung dengan Fraksi A atau membentuk Fraksi Gabungan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Dalam hal anggota DPRD berhenti antar waktu, masa jabatannya berakhir terhitung sejak anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa jabatan keanggotaan DPRD yang digantikannya.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Secara kolektif berarti tanggung jawab pelaksanaan tugas pimpinan merupakan tanggung jawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dari luar DPRD berasal dari pakar dan masyarakat. Sedangkan jumlah anggota badan kehormatan lebih banyak di luar DPRD.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Panitia adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan penelitian dan uji kemampuan calon anggota Badan Kehormatan.
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dihadiri secara fisik adalah dihadiri langsung oleh anggota DPRD dan berada dalam ruangan sidang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
Pasal 121
Cukup jelas
