[Aktifkan javascript untuk melihat halaman ini.]
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2006;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2006; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3
(1) Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp637.987.136.507.056 (enam ratus tiga puluh tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh ribu lima puluh enam rupiah) dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp667.128.813.065.242 (enam ratus enam puluh tujuh triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp29.141.676.558.186 (dua puluh sembilan triliun seratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
(2) Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp29.415.590.251.868 (dua puluh sembilan triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp273.913.693.682 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
(3) Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005, yakni sebesar Rp17.066.126.565.213 (tujuh belas triliun enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah) ditambah dengan SILPA Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp273.913.693.682 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan ditambah koreksi terhadap selisih lebih kas sebesar Rp1.490.262.050.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
(4) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4
Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2006 menggambarkan jumlah Aset sebesar Rp1.222.317.442.204.837 (seribu dua ratus dua puluh dua triliun tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.326.715.685.444.331 (seribu tiga ratus dua puluh enam triliun tujuh ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga Ekuitas Dana menjadi sebesar minus Rp104.398.243.239.494 (seratus empat triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan dan/atau daftar terinci dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Pasal 8
Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan dan terdapat pengembalian pendapatan tahun yang lalu, maka SAL dapat digunakan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4964(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 9)


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/underlifting, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Pasal 4
Nilai minus atas Ekuitas Dana pada Neraca Pemerintah Pusat terutama disebabkan belum optimalnya inventarisasi dan belum dilakukannya penilaian kembali atas aset Pemerintah Pusat, sehingga belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Pasal 8
Pengembalian pendapatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu.

Pasal 9
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan pertama yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2006 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 7 LKKL mendapat opini "wajar tanpa pengecualian" atau unqualified, 38 LKKL mendapat opini "wajar dengan pengecualian" atau qualified, dan 36 LKKL mendapat opini "tidak menyatakan pendapat" atau disclaimer. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL adalah sebagai berikut:

A. LKKL yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian:
1. Mahkamah Konstitusi
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Dewan Perwakilan Daerah
6. Bagian Anggaran 071 – Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
7. Bagian Anggaran 099 – Penyertaan Modal Negara

B. LKKL yang mendapat opini wajar dengan pengecualian:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kepresidenan
5. Wakil Presiden
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
9. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara
10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
11. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
12. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
13. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
14. Badan Intelijen Negara
15. Lembaga Sandi Negara
16. Dewan Ketahanan Nasional
17. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18. Perpustakaan Nasional
19. Departemen Komunikasi dan Informatika
20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
21. Lembaga Ketahanan Nasional
22. Badan Koordinasi Penanaman Modal
23. Badan Narkotika Nasional
24. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
25. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
26. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
27. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
28. Badan Tenaga Nuklir Nasional
29. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
31. Badan Standardisasi Nasional
32. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
33. Lembaga Administrasi Negara
34. Arsip Nasional Republik Indonesia
35. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
36. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
37. Komisi Yudisial
38. Bagian Anggaran 070 – Dana Perimbangan

C. LKKL yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat:
1. Mahkamah Agung
2. Kejaksaan Agung
3. Departemen Dalam Negeri
4. Departemen Luar Negeri
5. Departemen Pertahanan
6. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Departemen Keuangan
8. Departemen Pertanian
9. Departemen Perindustrian
10. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Departemen Perhubungan
12. Departemen Pendidikan Nasional
13. Departemen Kesehatan
14. Departemen Agama
15. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Departemen Sosial
17. Departemen Kehutanan
18. Departemen Kelautan dan Perikanan
19. Departemen Pekerjaan Umum
20. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
21. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
22. Badan Pusat Statistik
23. Badan Pertanahan Nasional
24. Kepolisian Negara
25. Badan Meteorologi dan Geofisika
26. Komisi Pemilihan Umum
27. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
28. Badan Kepegawaian Negara
29. Departemen Perdagangan
30. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias
31. Bagian Anggaran 061 – Cicilan Bunga Utang
32. Bagian Anggaran 062 – Subsidi Dan Transfer
33. Bagian Anggaran 069 – Belanja Lain-Lain
34. Bagian Anggaran 096 – Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri
35. Bagian Anggaran 097 – Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri
36. Bagian Anggaran 098 – Penerusan Pinjaman

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

ke atas
(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali