UU 23-2009

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1) Realisasi anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp707.806.088.304.925 (tujuh ratus tujuh triliun delapan ratus enam miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp757.649.912.890.878 (tujuh ratus lima puluh tujuh triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta depalan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp49.843.824.585.953 (empat puluh sembilan triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

(2) Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp42.456.535.817.769 (empat puluh dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah). SiKPA tersebut ditutup dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2006.

(3) Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp13.370.514.138.408 (tiga belas triliun tiga ratus tujuh puluh miliar lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2006, yakni sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dikurangi dengan SiKPA Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.927.500.597.697 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

(5) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000 (delapan triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang dikelola di luar mekanisme APBN.

Pasal 4

(1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 menginformasikan jumlah Aset sebesar Rp1.600.211.672.865.025 (seribu enam ratus triliun dua ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.430.965.464.059.556 (seribu empat ratus tiga puluh triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), sehingga Ekuitas Dana adalah sebesar Rp169.246.208.805.469 (seratus enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan juta delapan ratus lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

(2) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 telah mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian negara/lembaga yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang mencakup inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Pasal 8

(1) Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, maka SAL dapat digunakan.

(2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pemerintah menerapkan sistem pemberian imbalan dan/atau penghargaan atas pencapaian prestasi kerja kementerian negara/lembaga berdasarkan tingkat akuntabilitas dan efisiensi anggaran yang dicapai.

(3) Pemerintah mengenakan sanksi administratif dan/atau menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai dugaan perbuatan pidana atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah melaporkan pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dimulai pada tahun 2010.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian imbalan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengenaan sanksi administratif dan/atau pelaporan dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

(6) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 5026

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 100)

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai penerimaan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama, seperti pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), over/under lifting, pajak daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Ayat (5)

Realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000 (delapan triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) berasal dari pengeluaran atas biaya-biaya dalam rangka Perjanjian Karya Production Sharing sebesar Rp8.225.390.000.000 (delapan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), pengeluaran pemindahbukuan rekening panas bumi, pertambangan dan perikanan, serta Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) sebesar Rp265.730.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 4

Ayat (1)

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Utang Pemerintah. Untuk pertama kalinya selama 4 (empat) tahun Pemerintah menyusun dan menyajikan LKPP, Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 menunjukkan nilai kekayaan bersih yang positif.

Ayat (2)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004, LKPP Tahun 2005, dan LKPP Tahun 2006, terdapat sebanyak 4.661 rekening yang belum dilaporkan dalam neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2004, per 31 Desember 2005, dan per 31 Desember 2006. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya penertiban rekening. Hasil penertiban rekening tersebut sampai dengan akhir tahun 2007 adalah mencakup pendataan, inventarisasi, dan pembahasan sebanyak 32.570 rekening dengan nilai nominal Rp36.755.489.989.392, USD685.736.071, dan Euro462.398.

Ayat (3)

Laporan Penertiban Rekening Pemerintah per 31 Desember 2007 adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2007 yang telah diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari sebanyak 81 LKKL, 16 LKKL mendapat opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)" atau unqualified, 31 LKKL mendapat opini "wajar dengan pengecualian (WDP)" atau qualified, 33 LKKL mendapat opini "tidak menyatakan pendapat (TMP)" atau disclaimer, dan 1 LKKL mendapat opini "tidak wajar (TW)" atau adverse. Rincian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKKL Tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/ Lembaga	Tahun 2007				Tahun 2006
No	Kementerian Negara/ Lembaga	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat		X				X
2	Dewan Perwakilan Rakyat		X				X
3	Badan Pemeriksa Keuangan	X					X
4	Mahkamah Agung			X				X
5	Kejaksaan Agung			X				X
6	Sekretariat Negara *)		X
7	Kepresidenan *)						X
8	Wakil Presiden *)						X
9	Departemen Dalam Negeri			X				X
10	Departemen Luar Negeri			X				X
11	Departemen Pertahanan			X				X
12	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia			X				X
13	Departemen Keuangan			X				X
14	Departemen Pertanian			X				X
15	Departemen Perindustrian		X					X
16	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral		X					X
17	Departemen Perhubungan			X				X
18	Departemen Pendidikan Nasional			X				X
19	Departemen Kesehatan			X				X
20	Departemen Agama			X				X
21	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi			X				X
22	Departemen Sosial		X					X
23	Departemen Kehutanan			X				X
24	Departemen Kelautan dan Perikanan			X				X
25	Departemen Pekerjaan Umum			X				X
26	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		X				X
27	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		X				X
28	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat		X				X
29	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata			X				X
30	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	X					X
31	Kementerian Negara Riset dan Teknologi		X				X
32	Kementerian Negara Lingkungan Hidup			X			X
33	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			X				X
34	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan		X				X
35	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara		X				X
36	Badan Intelijen Negara	X					X
37	Lembaga Sandi Negara		X				X
38	Dewan Ketahanan Nasional	X					X
39	Badan Pusat Statistik			X				X
40	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		X				X
41	Badan Pertanahan Nasional			X				X
42	Perpustakaan Nasional			X			X
43	Departemen Komunikasi dan Informatika				X		X
44	Kepolisian Negara Republik Indonesia			X				X
45	Bagian Anggaran 061 - Cicilan Bunga Utang	X						X
46	Bagian Anggaran 062 - Subsidi dan Transfer			X				X
47	Badan Pengawasan Obat dan Makanan		X				X
48	Lembaga Ketahanan Nasional	X					X
49	Badan Koordinasi Penanaman Modal		X				X
50	Badan Narkotika Nasional		X				X
51	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal		X				X
52	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional		X				X
53	Bagian Anggaran 069 - Belanja Lain-Lain			X				X
54	Bagian Anggaran 070 - Dana Perimbangan			X			X
55	Bagian Anggaran 071 - Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian			X		X
56	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia		X				X
57	Badan Meteorologi dan Geofisika		X					X
58	Komisi Pemilihan Umum			X				X
59	Mahkamah Konstitusi	X				X
60	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	X				X
61	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia		X				X
62	Badan Tenaga Nuklir Nasional		X				X
63	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi		X				X
64	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional		X				X
65	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional			X				X
66	Badan Standardisasi Nasional		X				X
67	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional		X				X
68	Lembaga Administrasi Negara	X					X
69	Arsip Nasional Republik Indonesia		X				X
70	Badan Kepegawaian Negara		X					X
71	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		X				X
72	Departemen Perdagangan			X				X
73	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	X				X
74	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga		X				X
75	Komisi Pemberantasan Korupsi	X				X
76	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias	X						X
77	Dewan Perwakilan Daerah	X				X
78	Bagian Anggaran 096 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri			X				X
79	Bagian Anggaran 097 - Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri	X						X
80	Bagian Anggaran 098 - Penerusan Pinjaman			X				X
81	Bagian Anggaran 099 - Penyertaan Modal Negara	X				X
82	Komisi Yudisial	X					X
83	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana **)			X
JUMLAH		16	31	33	1	7	37	36	-

Keterangan:

*) Pada tahun 2007, Bagian Anggaran Kepresidenan dan Bagian Anggaran Wakil Presiden tergabung dalam Bagian Anggaran Sekretariat Negara

**) Pada tahun 2006, Laporan Keuangan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana belum diberi opini pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat ini dirancang agar dapat diimplementasikan sampai ke tingkat satuan kerja anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Lampiran: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2007