kp15-1984

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Pasal 1Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa, dan agraria.

Pasal 3Departemen Dalam Negeri terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretaris Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Sosial Politik;
5.  Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
6.  Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah;
7.  Direktorat Jenderal Pembangunan Desa;
8.  Direktorat Jenderal Agraria;
9.  Badan Penelitian dan Pengembangan;
10.Badan Pendidikan dan Latihan;
11.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4Sekretaris Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum;
5.  Biro Perlengkapan;
6.  Biro Umum;
7.  Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 5Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri;
3.  Inspektur Kepegawaian;
4.  Inspektur Agraria;
5.  Inspektur Wilayah I;
6.  Inspektur Wilayah II;
7.  Inspektur Wilayah III;
8.  Inspektur Wilayah IV;
9.  Inspektur Wilayah V;
10.Inspektur Wilayah VI;
11.Inspektur Wilayah VII;
12.Inspektur Wilayah VIII;
13.Inspektur Wilayah IX;
14.Inspektur Wilayah X;

Pasal 6Direktorat Jenderal Sosial Politik terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Umum;
3.  Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa;
4.  Direktorat Pembinaan Ketertiban Umum dan Pertahan Sipil;
5.  Direktorat Pembinaan Masyarakat;
6.  Direktorat Pengamanan.

Pasal 7Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah;
3.  Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan;
4.  Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan;
5.  Direktorat Keuangan Daerah;
6.  Direktorat Investasi dan Kekayaan Daerah.

Pasal 8Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
3.  Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
4.  Direktorat Pembinaan Program Pembangunan Daerah.

Pasal 9Sekretariat Jenderal Pembangunan Desa terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pengembangan Desa;
3.  Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa;
4.  Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan;
5.  Direktorat Pemukiman dan Prasarana Desa.

Pasal 10Direktorat Jenderal Agraria terdiri diri :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Tata Guna Tanah;
3.  Direktorat Landreform;
4.  Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah;
5.  Direktorat Pendaftaran Tanah.

Pasal 11Direktorat Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
3.  Pusat Penelitan dan Pengembangan Pertanahan.

Pasal 12Badan Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
3.  Pusat Pendidikan dan Latihan Ilmu Pemerintahan.

Pasal 13Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Dalam Negeri di wilayah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
Pasal 14Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintah an Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 15Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelengga rakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangun an di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 16Departemen Luar Negeri terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Politik;
5.  Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
6.  Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
7.  Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
8.  Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri;
9.  Sekretariat Nasional ASEAN;
10.Pusat.

Pasal 17Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Organisasi;
6.  Biro Umum.

Pasal 18Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Perlengkapan;
5.  Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 19Direktorat Jenderal Politik terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Asia Pasifik;
3.  Direktorat Eropa;
4.  Direktorat Amerika;
5.  Direktorat Afrika dan Timur Tengah;
6.  Direktorat Organisasi Internasional;
7.  Direktorat Perjanjian Internasional.

Pasal 20Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral;
3.  Direktorat Hubungan Ekonomi Antar Negara Berkembang;
4.  Direktorat Hubungan Perdagangan Internasional;
5.  Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan;
6.  Direktorat Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi.

Pasal 21Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Hubungan Sosial Budaya;
3.  Direktorat Pengamanan dan Pembinaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
4.  Direktorat Penerangan Luar Negeri;
5.  Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Pasal 22Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Protokol;
3.  Direktorat Konsuler;
4.  Direktorat Fasilitas Diplomatik.

Pasal 23Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri;
4.  Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 24Sekretariat Nasional ASEAN, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Umum ASEAN;
2.  Biro Ekonomi ASEAN;
3.  Biro Sosial Budaya ASEAN;
4.  Biro Pengembangan dan Analisis ASEAN.

Pasal 25Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Komunikasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Pasal 26Departemen Kehakiman sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 27Tugas pokok Departemen Kehakiman adalah menyelenggara kan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 28Departemen Kehakiman terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
5.  Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum;
6.  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
7.  Direktorat Jenderal Imigrasi;
8.  Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9.  Pusat;
10.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 29Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Hubungan Masyarakat;
6.  Biro Umum.

Pasal 30Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Proyek Pembangunan;
5.  Inspektur Pembinaan Hukum dan Badan Peradilan Umum;
6.  Inspektur Pemasyarakatan;
7.  Inspektur Keimigrasian;
8.  Inspektur Umum.

Pasal 31Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Perdata;
3.  Direktorat Pidana;
4.  Direktorat Tata Negara;
5.  Direktorat Pembinaan Hukum Internasional;
6.  Direktorat Paten dan Hak Cipta;
7.  Direktorat Penyuluhan Hukum.

Pasal 32Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Ketatalaksanaan Pengadilan;
3.  Direktorat Pembinaan Sarana Pengadilan;
4.  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan.

Pasal 33Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan;
3.  Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan;
4.  Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Untuk Anak;
5.  Direktorat Rumah Tahanan Negara;
6.  Direktorat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pasal 34Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Lintas Antar Negara dan Perizinan;
3.  Direktorat Pengendalian Status Orang Asing;
4.  Direktorat Pengawasan dan Penanggulangan;
5.  Direktorat Penjejakan Kegiatan Keimigrasian.

Pasal 35Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3.  Pusat Dokumentasi Hukum;
4.  Pusat Perencanaan Hukum;
5.  Pusat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 37Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di wilayah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PENERANGAN
Pasal 38Departemen Penerangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 39Tugas pokok Departemen Penerangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penerangan.

Pasal 40Departemen Penerangan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Penerangan Umum;
5.  Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film;
6.  Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika;
7.  Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan;
8.  Pusat;
9.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 41Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Hukum;
6.  Biro Tata Usaha.

Pasal 42Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Penerangan Umum;
5.  Inspektur Radio, Televisi dan Film;
6.  Inspektur Pers dan Grafika.

Pasal 43Direktorat Jenderal Penerangan Umum terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri;
3.  Direktorat Penerangan Daerah;
4.  Direktorat Penerangan Rakyat;
5.  Direktorat Pembinaan Hubungan Masyarakat;
6.  Direktorat Pameran.

Pasal 44Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Radio;
3.  Direktorat Televisi;
4.  Direktorat Pembinaan Film dan Rekaman Video.

Pasal 45Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Pers;
3.  Direktorat Pembinaan Kewartawanan;
4.  Direktorat Pembinaan Grafika;
5.  Direktorat Publikasi.

Pasal 46Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Penerangan;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Media Penerangan;
4.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Penerangan;
5.  Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 47Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Pembinaan Sarana Teknik Radio, Televisi, dan Film.

Pasal 48Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Penerangan di wilayah.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KEUANGAN
Pasal 49Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 50Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

Pasal 51Departemen Keuangan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Anggaran;
5.  Direktorat Jenderal Pajak;
6.  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7.  Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri;
8.  Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri;
9.  Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
10.Pusat;
11.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 52Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
6.  Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7.  Biro Umum.

Pasal 53Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Perlengkapan;
5.  Inspektur Pajak;
6.  Inspektur Bea dan Cukai;
7.  Inspektur Umum.

Pasal 54Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Anggaran Rutin;
3.  Direktorat Pembinaan Anggaran Pembangunan;
4.  Direktorat Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Penyelenggaraan Keuangan;
5.  Direktorat Kas Negara;
6.  Direktorat Tata Usaha Anggaran;
7.  Direktotat Perbendaharaan Negara.

Pasal 55Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pajak Langsung;
3.  Direktorat Pajak Tidak Langsung;
4.  Direktorat Perencanaan, Penerimaan, dan Penagihan;
5.  Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah;
6.  Direktorat Peraturan Perpajakan;
7.  Direktorat Iuran Pembangunan Daerah.

Pasal 56Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pabean;
3.  Direktorat Cukai;
4.  Direktorat Pengetahuan Barang dan Harga;
5.  Direktorat Pemberantasan Penyelundupan;
6.  Direktorat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai.

Pasal 57Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri terdiri
dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Lembaga Keuangan;
3.  Direktorat Pembinaan Badan Usaha Negara;
4.  Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
5.  Direktorat Urusan Pangan dan Penerimaan Bukan Pajak;
6.  Direktorat Dana Investasi.

Pasal 58Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri terdiri
dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Dana Luar Negeri;
3.  Direktorat Hubungan Keuangan Internasional;
4.  Direktorat Penerimaan Minyak;
5.  Direktorat Neraca Pembayaran dan Administrasi Bantuan Luar Negeri.

Pasal 59Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
3.  Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran;
4.  Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan Iuran Pendapatan Daerah;
5.  Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai;
6.  Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum.

Pasal 60Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan;
2.  Pusat Pembukuan Keuangan Negara.

Pasal 61Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direkto rat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Perwakilan Departemen Keuangan di Wilayah.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERDAGANGAN
Pasal 62Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintah an Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertang gung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 63Tugas pokok Departemen Perdagangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perdagangan.

Pasal 64Departemen Perdagangan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
5.  Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
6.  Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
7.  Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan;
8.  Pusat;
9.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 65Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum;
5.  Biro Hubungan Masyarakat;
6.  Biro Organisasi;
7.  Biro Umum.

Pasal 66Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Perdagangan Dalam Negeri;
5.  Inspektur Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 67Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Industri dan Pertambangan;
3.  Direktorat Pengadaan dan Penyaluran Hasil Pertanian dan Kehutanan;
4.  Direktorat Bina Usaha Perdagangan;
5.  Direktorat Metrologi.

Pasal 68Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan;
3.  Direktorat Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan;
4.  Direktorat Impor;
5.  Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri;
6.  Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 69Badan Pengembangan Ekspor Nasional terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian;
3.  Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Industri;
4.  Pusat Pengembangan Pemasaran Hasil Kerajinan.

Pasal 70Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 71Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pengujian Mutu Barang;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Niaga.

Pasal 72Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan di Wilayah.

BAB VII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERTANIAN
Pasal 73Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 74Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggara kan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.

Pasal 75Departemen Pertanian terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan;
5.  Direktorat Jenderal Perikanan;
6.  Direktorat Jenderal Peternakan;
7.  Direktorat Jenderal Perkebunan;
8.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9.  Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian;
10.Pusat;
11.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 76Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum dan Organisasi;
5.  Biro Hubungan Masyarakat;
6.  Biro Kerjasama Luar Negeri;
7.  Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan;
8.  Biro Tata Usaha;
9.  Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 77Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Tanaman Pangan;
5.  Inspektur Tanaman Perkebunan;
6.  Inspektur Peternakan;
7.  Inspektur Perikanan.

Pasal 78Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan;
4.  Direktorat Bina Produksi Hortikultura;
5.  Direktorat Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
6.  Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan;
7.  Direktorat Perluasan Areal Pertanian;
8.  Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan.

Pasal 79Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Bina Produksi Perikanan;
4.  Direktorat Bina Usaha Petani Nelayan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
5.  Direktorat Bina Sumber Hayati;
6.  Direktorat Bina Prasarana Perikanan;
7.  Direktorat Bina Penyuluhan Perikanan.

Pasal 80Direktorat Jenderal Peternakan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Bina Produksi Peternakan;
4.  Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan;
5.  Direktorat Kesehatan Hewan;
6.  Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
7.  Direktorat Penyuluhan Peternakan.

Pasal 81Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Bina Produksi Perkebunan;
4.  Direktorat Bina Usaha Perkebunan dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
5.  Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan;
6.  Direktorat Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan;
7.  Direktorat Penyuluhan Perkebunan.

Pasal 82Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Pengolahan Data dan Statistik;
3.  Pusat Perpustakaan Pertanian dan Biologi;
4.  Pusat Penelitian Tanah;
5.  Pusat Penelitian Agro Ekonomi;
6.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
7.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri;
8.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
9.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
10.Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Pasal 83Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pertanian;
3.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
4.  Pusat Penyuluhan Pertanian.

Pasal 84Pusat ialah Pusat Karantina Pertanian.

Pasal 85Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departe men Pertanian di Wilayah.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
Pasal 86Departemen Perindustrian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 87Tugas Pokok Departemen Perindustrian adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian.

Pasal 88Departemen Perindustrian terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Industri Mesin dan Logam Dasar;
5.  Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar;
6.  Direktorat Jenderal Aneka Industri;
7.  Direktorat Jenderal Industri Kecil;
8.  Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
9.  Pusat;
10.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 89Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum dan Masyarakat;
5.  Biro Hukum dan Organisasi;
6.  Biro Kerjasama Luar Negeri;
7.  Biro Umum.

Pasal 90Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Umum;
5.  Inspektur Pembangunan.

Pasal 91Direktorat Jenderal Industri Mesin dan Logam Dasar terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Industri Mesin;
4.  Direktorat Industri Logam Dasar;
5.  Direktorat Industri Mesin Listrik dan Elektronika;
6.  Direktorat Industri Alat Angkutan Darat dan Udara;
7.  Direktorat Industri Perkapalan.

Pasal 92Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Industri Selulosa dan Karet;
4.  Direktorat Industri Agro Kimia;
5.  Direktorat Industri Kimia Organik;
6.  Direktorat Industri Kimia Anorganik;

Pasal 93Direktorat Jenderal Aneka Industri terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Industri Pangan;
4.  Direktorat Industri Tekstil;
5.  Direktorat Industri Kimia;
6.  Direktorat Industri Alat Listrik dan Logam;
7.  Direktorat Bahan Bangunan dan Umum.

Pasal 94Direktorat Jenderal Industri Kecil terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Industri Pangan;
4.  Direktorat Industri Sandang dan Kulit;
5.  Direktorat Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
6.  Direktorat Industri Kerajinan Umum;
7.  Direktorat Industri Logam.

Pasal 95Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian Industri;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perekayasaan Industri;
4.  Pusat Pengembangan Iklim Industri;
5.  Pusat Peragaan dan Visualisasi Industri.

Pasal 96Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan dan Kejuruan Industri.
3.  Pusat Standardisasi Industri;
4.  Pusat Pengolahan dan Analisis Data.

Pasal 97Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Wilayah.

BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 98Departemen Pertambangan dan Energi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 99Tugas pokok Departemen Pertambangan dan Energi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 100Departemen Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
5.  Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
6.  Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
7.  Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru;
8.  Pusat;
9.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 101Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum;
5.  Biro Kerjasama Luar Negeri;
6.  Biro Umum.

Pasal 102Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Perlengkapan;
5.  Inspektur Tugas Umum;
6.  Inspektur Pembangunan.

Pasal 103Direktorat Jenderal Pertambangan Umum terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Teknik Pertambangan;
3.  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
4.  Direktorat Batubara.

Pasal 104Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Sumber Daya Mineral;
3.  Direktorat Geologi Tata Lingkungan;
4.  Direktorat Vulkanologi.

Pasal 105Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
3.  Direktorat Eksplorasi dan Produksi Panas Bumi;
4.  Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
5.  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 106Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Program Kelistrikan;
3.  Direktorat Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan;
4.    Direktorat Pengembangan Energi Baru.

Pasal 107Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pengembangan Teknologi Mineral;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi;
3.  Pusat Pengembangan Geologi Kelautan;
4.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS";
5.  Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi.

Pasal 108Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Wilayah.

BAB X
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Pasal 109Departemen Pekerjaan Umum sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 110Tugas Pokok Departemen Pekerjaan Umum adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 111Departemen Pekerjaan Umum terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pengairan;
5.  Direktorat Jenderal Bina Marga;
6.  Direktorat Jenderal Cipta Karya;
7.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
8.  Pusat;
9.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 112Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Hukum;
6.  Biro Bina Sarana Perusahaan;
7.  Biro Kerjasama Luar Negeri;
8.  Biro Umum.

Pasal 113Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Wilayah I;
3.  Inspektur Wilayah II;
4.  Inspektur Wilayah III;
5.  Inspektur Wilayah IV;
6.  Inspektur Wilayah V;
7.  Inspektur Wilayah VI;
8.  Inspektur Tugas Umum;
9.  Inspektur Urusan Khusus.

Pasal 114Direktorat Jenderal Pengairan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program Pengairan;
3.  Direktorat Sungai;
4.  Direktorat Rawa;
5.  Direktorat Irigasi I;
6.  Direktorat Irigasi II;
7.  Direktorat Peralatan.

Pasal 115Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program Jalan;
3.  Direktorat Pembinaan Jalan Kota;
4.  Direktorat Pelaksana Barat;
5.  Direktorat Pelaksana Tengah;
6.  Direktorat Pelaksana Timur;
7.  Direktorat Peralatan Jalan.

Pasal 116Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Pembinaan Tata Kota dan Daerah;
4.  Direktorat Perumahan;
5.  Direktorat Tata Bangunan;
6.  Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
7.  Direktorat Air Bersih.

Pasal 117Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan;
4.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman.

Pasal 118Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Pembinaan Latihan Ketrampilan Jasa Konstruksi;
3.  Pusat Pengolahan Data dan Pemetaan;
4.  Pusat Pembinaan Peralatan.

Pasal 119Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Wilayah.

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Pasal 120Departemen Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 121Tugas Pokok Departemen Perhubungan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.

Pasal 122Departemen Perhubungan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5.  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6.  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7.  Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8.  Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan;
9.  Badan Search and Rescue Nasional disingkat Badan SAR Nasional;
10.Badan Meteorologi dan Geofisika;
11.Pusat;
12.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 123Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
6.  Biro Umum;
7.  Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 124Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Peralatan;
5.  Inspektur Tugas Umum;
6.  Inspektur Proyek Pembangunan.

Pasal 125Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3.  Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
4.  Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

Pasal 126Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut;
3.  Direktorat Perkapalan dan Pelayaran;
4.  Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
5.  Direktorat Navigasi;
6.  Direktorat Jasa Maritim;
7.  Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Pasal 127Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Udara;
3.  Direktorat Keselamatan Penerbangan;
4.  Direktorat Pelabuhan Udara;
5.  Direktorat Telekomunikasi dan Navigasi Udara.

Pasal 128Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut;
4.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara;
5.  Pusat Data Informasi Perhubungan.

Pasal 129Badan Penelitian dan Latihan Perhubungan terdiri dari:
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Darat;
3.  Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Laut;
4.  Pusat Pendidikan da atihan Perhubungan Udara;

Pasal 130Badan SAR Nasional terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Bina Fasilitas SAR;
3.  Pusat Operasi SAR.

Pasal 131Badan Meteorologi dan Geofisika terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Analisis dan Pengolahan;
3.  Pusat Bina Operasi.

Pasal 132Pusat ialah Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran.

Pasal 133Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang dikoordinasikan oleh Perwakilan Departemen Perhubungan.

BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 134Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 135Tugas Pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 136Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5.  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6.  Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga;
7.  Direktorat Jenderal Kebudayaan;
8.  Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
9.  Pusat;
10.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 137Sekretaris Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Organisasi;
6.  Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7.  Biro Kerjasama Luar Negeri;
8.  Biro Tata Usaha.

Pasal 138Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspktur Kepegawaian;
3.  Inspektur Wilayah I;
4.  Inspektur Wilayah II;
5.  Inspektur Wilayah III;
6.  Inspektur Wilayah IV;
7.  Inspektur Wilayah V;
8.  Inspektur Wilayah VI;
9.  Inspektur Wilayah VII;
10.Inspektur Wilayah VIII;
11.Inspektur Wilayah IX;
12.Inspektur Wilayah X;
13.Inspektur Pembangunan.

Pasal 139Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pendidikan Dasar;
3.  Direktorat Pendidikan Menengah Umum;
4.  Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan;
5.  Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis;
6.  Direktorat Sarana Pendidikan;
7.  Direktorat Sekolah Swasta;
8.  Direktorat Pembinaan Kesiswaan.

Pasal 140Direktorat Jenderal Pendidikan inggi terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Sarana Akademis;
3.  Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
4.  Direktorat Perguruan Tinggi Swasta;
5.  Direktorat Kemahasiswaan.

Pasal 141Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pendidikan Masyarakat;
3.  Direktorat Keolahragaan;
4.  Direktorat Pembinaan Generasi Muda;
5.  Direktorat Pendidikan Tenaga Teknis.

Pasal 142Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional;
3.  Direktorat Kesenian;
4.  Direktorat Permuseuman;
5.  Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
6.  Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 143Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan;
3.  Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan;
4.  Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan;
5.  Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan dan Kebudaya an;
6.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian.

Pasal 144Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Pembinaan Perpustakaan;
3.  Pusat Kesegaran Jasmani dan rekreasi;
4.  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;
5.  Pusat Penelitian Arkeologi Nasional;
6.  Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan;
7.  Pusat Grafika Indonesia.

Pasal 145Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah.

BAB XIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KESEHATAN
Pasal 146Departemen Kesehatan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 147Tugas Pokok Departemen Kesehatan adalah menyelenggara kan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 148Departemen Kesehatan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyara- kat;
5.  Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;
6.  Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
7.  Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
8.  Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9.  Pusat;
10.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 149Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
6.  Biro Organisasi;
7.  Biro Umum.

Pasal 150Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Perlengkapan;
5.  Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 151Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Kesehatan Keluarga;
3.  Direktorat Bina Upaya Kesehatan Puskesmas;
4.  Direktorat Bina Gizi Masyarakat;
5.  Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat.

Pasal 152Direktorat Jenderal Pelayanan Medik terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan;
3.  Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta;
4.  Direktorat Kesehatan Gigi;
5.  Direktorat Kesehatan Jiwa;
6.  Direktorat Instalasi Medik.

Pasal 153Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang;
3.  Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung;
4.  Direktorat Epidemiologi dan Immunisasi;
5.  Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
6.  Direktorat Penyehatan Air.

Pasal 154Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pengawasan Obat;
3.  Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman;
4.  Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan;
5.  Direktorat Pengawasan Obat Tradisional;
6.  Direktorat Pengawasan Narkotika dan Bahan Berhaya.

Pasal 155Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Ke- sehatan;
3.  Pusat Penelitian Penyakit Menular;
4.  Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan;
5.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi;
6.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi;
7.  Pusat Penelitian Penyakit Tidak Menular.

Pasal 156Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan;
3.  Pusat Data Kesehatan;
4.  Pusat Laboratorium Kesehatan;
5.  Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 157Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Wilayah.

BAB XIV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN AGAMA
Pasal 158Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 159Tugas Pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama.

Pasal 160Departemen Agama terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;
5.  Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6.  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan;
7.  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8.  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha;
9.  Badan Penelitian dan Pengembangan;
10.Pusat;
11.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 161Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Organisasi;
6.  Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7.  Biro Umum.

Pasal 162Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Perlengkapan;
5.  Inspektur Tugas Umum;
6.  Inspektur Pembangunan.

Pasal 163Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Urusan Agama Islam;
3.  Direktorat Penerangan Agama Islam;
4.  Direktorat Penyelenggaraan Urusan Haji;
5.  Direktorat Pembinaan Urusan Haji.

Pasal 164Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri;
3.  Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
4.  Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Pasal 165Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Urusan Agama Protestan.

Pasal 166Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Urusan Agama Katolik.

Pasal 167Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Urusan Agama Hindu;
3.  Direktorat Urusan Agama Buddha.

Pasal 168Badan Penelitian dan Pengembangan Agama terdiri dari:
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur agama;
4.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama.

Pasal 169Pusat terdiri dari Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 170Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Agama di Wilayah.

BAB XV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN TENAGA KERJA
Pasal 171Departemen Tenaga Kerja sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 172Tugas Pokok Departemen Tenaga Kerja adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 173Departemen Tenaga Kerja terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
5.  Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja;
6.  Pusat;
7.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 174Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaa;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum;
5.  Biro Hubungan Masyarakat;
6.  Biro Umum.

Pasal 175Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan;
4.  Inspektur Perlengkapan;
5.  Inspektur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
6.  Inspektur Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja.

Pasal 176Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
4.  Direktorat Bina Padat Karya dan Usaha Mandiri;
5.  Direktorat Bina Keahlian dan Kejuruan;
6.  Direktorat Bina Instruktur dan Program Latihan Swasta.

Pasal 177Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Bina Hubungan Tenaga Kerja;
4.  Direktorat Pengurusan Persyaratan Kerja;
5.  Direktorat Bina Norma Keselamatan Kerja dan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja;
6.  Direktorat Bina Norma Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 178Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Antarkerja dan Antarnegara;
2.  Pusat Latihan Kerja;
3.  Pusat Produktivitas Nasional;
4.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
5.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
6.  Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;
7.  Pusat Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 179Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di Wilayah.

BAB XVI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN SOSIAL
Pasal 180Departemen Sosial sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 181Tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 182Departemen Sosial terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial;
5.  Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial;
6.  Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial;
7.  Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial;
8.  Pusat;
9.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 183Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Perlengkapan;
5.  Biro Hubungan Masyarakat;
6.  Biro Hukum dan Organisasi;
7.  Biro Tata Usaha.

Pasal 184Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Kesejahteraan Sosial;
5.  Inspektur Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.

Pasal 185Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
3.  Direktorat Bina Masyarakat Terasing;
4.  Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia;
5.  Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis ke merdekaan;
6.  Direktorat Bina Karang Taruna.

Pasal 186Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Rehabilitasi Penderita Cacat;
3.  Direktorat Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkotika;
4.  Direktorat Urusan Tuna Sosial;

Pasal 187Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial terdiri dari:
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Sumbangan Sosial;
3.  Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial;
4.  Direktorat Urusan Korban Bencana;
5.  Direktorat Bina Organisasi Sosial.

Pasal 188Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial terdiri dari:
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.

Pasal 189Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial.

Pasal 190Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Sosial di Wilayah.

BAB XVII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KOPERASI
Pasal 191Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192Tugas Pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggara- kan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi.

Pasal 193Departemen Koperasi terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi;
5.  Direktorat Jenderal Bina Usaha Lembaga Koperasi;
6.  Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
7.  Pusat;
8.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 194Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum dan Organisasi;
5.  Biro Umum.

Pasal 195Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Perkoperasian;
5.  Inspektur Pembangunan.

Pasal 196Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi terdiri dari:
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan;
3.  Direktorat Bina Usaha Perikanan dan Peternakan;
4.  Direktorat Bina Usaha Permodalan;
5.  Direktorat Bina Usaha Industri dan Jasa;
6.  Direktorat Bina Usaha Kelistrikan.

Pasal 197Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Organisasi Koperasi;
3.  Direktorat Bina Tata Laksana Koperasi;
4.  Direktorat Bina Pengawasan Koperasi;
5.  Direktorat Penyluhan Koperasi.

Pasal 198Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Unit Desa;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Perkota an.

Pasal 199Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 200Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Wilayah.

BAB XVIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KEHUTANAN
Pasal 201Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 202Tugas Pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggara kan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan.

Pasal 203Departemen Kehutanan terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
5.  Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
6.  Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;
7.  Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
8.  Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
9.  Pusat;
10.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 204Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum dan Organisasi;
5.  Biro Umum.

Pasal 205Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Administrasi;
3.  Inspektur Pengusahaan Hutan;
4.  Inspektur Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
5.  Inspektur Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam;

Pasal 206Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Eksploitasi Hutan;
4.  Direktorat Pengolahan Hasil Hutan;
5.  Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 207Direktoat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Reboisasi;
4.  Direktorat Konservasi Tanah;
5.  Direktorat Penghijauan dan Pengendalian Perladangan.

Pasal 208Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Perlindungan Hutan;
4.  Direktorat Pelestarian Alam;
5.  Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata.

Pasal 209Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari:
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Inventarisasi Hutan;
3.  Pusat Pengukuran dan Perpetaan;
4.  Pusat Pemolaan Tata Guna Hutan.

Pasal 210Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari :
1.  Sekretariat Badan;
2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan;
3.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.

Pasal 211Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan.

Pasal 212Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Wilayah.

BAB XIX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 213Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh se- orang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 214Tugas Pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomuni kasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 215Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Pariwisata;
5.  Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6.  Pusat;
7.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 216Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum dan Organisasi;
5.  Biro Umum;
6.  Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 217Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Administrasi;
3.  Inspektur Pembangunan;
4.  Inspektur Tugas Umum.

Pasal 218Direktorat Jenderal Pariwisata terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Pemasaran;
3.  Direktorat Bina Hubungan Lembaga Wisata Inter - nasional;
4.  Direktorat Bina Perjalanan Wisata;
5.  Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata.

Pasal 219Direktorat Jenderal Pos, dan Telekomunikasi terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Pos dan Giro;
3.  Direktorat Telekomunikasi;
4.  Direktorat Pengendalian Frekuensi.

Pasal 220Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Pasal 221Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di Wilayah.

BAB XX
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
Pasal 222Departemen Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpim oleh seorang Menteri yang ber tanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 223Tugas Pokok Departemen Transmigrasi adal;ah menyeleng garakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang transmigrasi.

Pasal 224Departemen Transmigrasi terdiri dari :
1.  Menteri;
2.  Sekretariat Jenderal;
3.  Inspektorat Jenderal;
4.  Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman;
5.  Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan;
6.  Pusat;
7.  Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 225Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.  Biro Perencanaan;
2.  Biro Kepegawaian;
3.  Biro Keuangan;
4.  Biro Hukum dan Organisasi;
5.  Biro Umum.

Pasal 226Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.  Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.  Inspektur Kepegawaian;
3.  Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.  Inspektur Penyiapan Pemukiman;
5.  Inspektur Pengerahan dan Pembinaan.

Pasal 227Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman terdiri dari:
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Penyiapan Areal Pemukiman;
4.  Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman;
5.  Direktorat Penyiapan Lahan Pemukiman;
6.  Direktorat Penyiapan Bangunan Pemukiman.

Pasal 228Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan terdiri dari :
1.  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.  Direktorat Bina Program;
3.  Direktorat Pelaksanaan Pemindahan Transmigrasi;
4.  Direktorat Bina Sosial Budaya;
5.  Direktorat Bina Usaha Ekonomi;
6.  Direktorat Transmigrasi Swakarsa.

Pasal 229Pusat terdiri dari :
1.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi;
2.  Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 230Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi di Wilayah.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 231Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Departe men Pertahanan Keamanan diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 232Perumusan kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen yang lebih rendah daripada Biro, Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, di- tetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 233Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini , semua Keputusan Menteri mengenai perumusan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi departemennya masing-masing yang tingkatnya lebih rendah daripada unit organisasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 beserta Lampiran-lampirannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasar Keputusan Presiden ini.

Pasal 234Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO