Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Kawasan Stratagis Nasional Tertentu (KSNT) selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan ini disatu sisi menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi, namun di sisi lain sangat penting untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena berada di beranda depan NKRI.

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil terluar merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistem dan lingkungannya. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan di PPKT, maka semakin tinggi pula perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan PPKT.

Kegiatan pengelolaan PPKT menghadapi berbagai ancaman, baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman tersebut, pemanfaatan PPKT harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Dari sudut pertahanan dan keamanan, PPKT memiliki arti penting sebagai pintu gerbang ke luar masuknya orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik, dan Batam yang juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, senjata, dan obat-obatan terlarang. PPKT memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI.

Wilayah PPKT juga memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya (resource based) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan. Selain itu, PPKT juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

Pengelolaan PPKT harus memperhatikan aspek lingkungan dan keterkaitan dengan wilayah lain dalam lingkup regional, misalnya kegiatan penambangan pasir di laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan tenggelamnya PPKT (misalnya Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau) sehingga akan mempengaruhi keberadaan Titik Dasar (Base Point) dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga.

Masalah geo-politik yang berkaitan dengan belum tuntasnya penetapan sebagian perbatasan maritim dengan negara tetangga, sampai saat ini masih menjadi potensi sumber sengketa. Penetapan batas maritim antarnegara dan pemeliharaan Titik Dasar (Base Point) di PPKT yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan harus segera dituntaskan dalam rangka mereduksi potensi permasalahan perbatasan dengan negara lain.

Dengan jumlah pulau dan potensi sumber daya alam yang besar serta lokasi yang tersebar sehingga sulit untuk mencapainya, maka sudah saatnya Pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu nasional yang berkaitan dengan pengelolaan PPKT, yaitu:

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat menjadi payung hukum dalam pemanfaatan PPKT yang lebih terarah dan optimal.