KETENTUAN UMUM
Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Program Diklat tertentu bagi PNS.
UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI
Pasal 3
a. Tenaga Kediklatan;
b. Program Diklat;
c. Fasilitas Diklat.
a. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah;
b. Widyaiswara.
(2) Program Diklat meliputi komponen-komponen:b. Widyaiswara.
a. Kurikulum;
b. Bahan Diklat;
c. Metode Diklat;
d. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
e. Peserta Diklat;
f. Panduan Diklat.
(3) Fasilitas Diklat meliputi komponen-komponen:b. Bahan Diklat;
c. Metode Diklat;
d. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
e. Peserta Diklat;
f. Panduan Diklat.
a. Sarana Diklat;
b. Prasarana Diklat.
b. Prasarana Diklat.
PENILAIAN
Bagian Kesatu
PEMBOBOTAN UNSUR AKREDITASI
(1) Penilaian terhadap komponen pengelola Lembaga Diklat Pemerintah meliputi kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat, kompetensi penyelenggara Diklat, pengalaman menyelenggarakan Program Diklat, dan pembagian tugas dan tanggung jawab.
(2) Penilaian kompetensi pimpinan penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat Management of Training (MoT).
(3) Penilaian kompetensi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Training Officer Course (TOC).
(4) Penilaian pengalaman menyelenggarakan Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah frekuensi pengalaman pengelola dan penyelenggara dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.
(5) Penilaian pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pengelola dan penyelenggara untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir 1a pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
Penilaian Komponen Widyaiswara
Pasal 7
(1) Penilaian terhadap komponen Widyaiswara meliputi pendidikan formal, kompetensi Widyaiswara, pengalaman mengajar, dan bidang spesialisasi.
(2) Penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.
(3) Penilaian kompetensi Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah Widyaiswara yang memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT).
(4) Penilaian terhadap pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi pengalaman mengajar Widyaiswara dengan Program Diklat yang diselenggarakan.
(5) Penilaian terhadap bidang spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah relevansi bidang spesialisasi Widyaiswara dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.
(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) menggunakan formulir 1a pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
(1) Besarnya nilai unsur Tenaga Kediklatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi dengan jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2a pada Lampiran 1 Peraturan ini.
(2) Nilai unsur Tenaga Kediklatan menunjukkan kelayakan Tenaga Kediklatan.(3) Nilai kelayakan unsur Tenaga Kediklatan menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.
UNSUR PROGRAM DIKLAT
Paragraf 1
Penilaian Komponen Kurikulum
(1) Penilaian terhadap komponen bahan Diklat meliputi modul dan handout.
(2) Penilaian terhadap modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(3) Penilaian terhadap handout sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian handout (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
Penilaian Komponen Metode Diklat
Pasal 11
(1) Penilaian terhadap komponen metode Diklat meliputi kesesuaian dan efektivitas metode Diklat.
(2) Penilaian terhadap kesesuaian metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(3) Penilaian terhadap efektivitas metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi peserta Diklat dengan Widyaiswara, dan antar sesama peserta Diklat.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
Penilaian Komponen Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat
(1) Penilaian terhadap komponen peserta Diklat meliputi persyaratan administratif dan akademis, dan jumlah peserta Diklat.
(2) Penilaian terhadap persyaratan administratif dan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.
(3) Penilaian terhadap jumlah peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1b pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
Penilaian Komponen Panduan Pelaksanaan Program Diklat
Pasal 14
(1) Penilaian terhadap komponen panduan pelaksanaan Program Diklat meliputi kelengkapan, kejelasan dan kualitas panduan.
(2) Penilaian terhadap kelengkapan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.
(3) Penilaian terhadap kejelasan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejelasan panduan bagi peserta Diklat, Widyaiswara dan penyelenggara.
(4) Penilaian terhadap kualitas panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.
(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir 1b pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
(1) Penilaian terhadap komponen sarana Diklat meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana Diklat.
(2) Penilaian terhadap ketersediaan sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
(3) Penilaian terhadap kesesuaian sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1c pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
Penilaian Komponen Prasarana Diklat
Pasal 17
(1) Penilaian terhadap komponen prasarana Diklat meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana Diklat.
(2) Penilaian terhadap ketersediaan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.
(3) Penilaian terhadap kesesuaian prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian prasarana Diklat dengan kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir 1c pada Lampiran 1 dan instrumen penilaian pada Lampiran 2 peraturan ini.
(1) Besarnya nilai unsur Fasilitas Diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan Komponen dibagi jumlah Komponen, dengan menggunakan formulir 2c pada Lampiran 1 Peraturan ini.
(2) Nilai unsur Fasilitas Diklat menunjukkan kelayakan Fasilitas Diklat.(3) Nilai kelayakan unsur Fasilitas Diklat menggunakan skala 0 - 100 dengan nilai minimal 71,00.
TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI
Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:
a. Lembaga Diklat Pemerintah mengajukan usulan akreditasi secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pembina dengan melampirkan data Unsur dan Komponen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini;
b. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data Unsur dan Komponen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. Lembaga Diklat Pemerintah yang tidak memenuhi data Unsur dan Komponen akreditasi diberitahukan secara tertulis, selanjutnya dapat mengajukan akreditasi kembali setelah melengkapi data Unsur dan Komponen akreditasi;
d. Lembaga Diklat Pemerintah yang memenuhi data Unsur dan Komponen akreditasi, usul akreditasinya akan diproses lebih lanjut oleh Tim Verifikasi;
e. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Penilai;f. Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap data Unsur dan Komponen akreditasi dan selanjutnya menetapkan nilai akreditasi;
g. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina;
h. Kepala LAN menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI
Pasal 21
(1) Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Tenaga Kediklatan, Program Diklat, dan Fasilitas Diklat sesuai dengan bobot masing-masing, sebagaimana tertera dalam formulir 3 pada Lampiran 1 Peraturan ini.
(2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai minimal 71,00.
(3) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah terakreditasi terdiri atas 3 kategori yaitu:
a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100;
b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99;
c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.
b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99;
c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99.
(4) Lembaga Diklat Pemerintah yang nilai akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan layak, yang ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi, selanjutnya dapat disebut sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
(5) Lembaga Diklat Pemerintah yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan tidak layak, dan mengenai hal ini diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat Pemerintah yang bersangkutan.
(1) Instansi Pembina melakukan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi secara periodik atau sesuai kebutuhan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
(1) Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi wajib berkoordinasi dengan Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dan/atau Instansi Teknis untuk meningkatkan kualitas Program Diklat yang diselenggarakan.
(2) Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan Program Diklat kepada Instansi Pembina, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan/atau Instansi Teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PENUTUP
Pasal 26
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala LAN Nomor 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008
SUNARNO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 19 Juni 2008
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,SUNARNO
pada tanggal 1 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA
