KETENTUAN UMUM
Ruang lingkup pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah meliputi:
a. jenis anggaran Transfer ke Daerah;
b. penetapan alokasi anggaran Transfer ke Daerah;
c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah;
d. dokumen pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
e. tata cara pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
f. Rekening Kas Umum Daerah; dan
g. penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah.
JENIS ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
Pasal 3
(1) Anggaran Transfer ke Daerah meliputi Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
(2) Dana Perimbangan terdiri atas:a. Dana Bagi Hasil (DBH);
b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
(3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri atas:b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
a. Dana Otonomi Khusus; dan
b. Dana Penyesuaian.
b. Dana Penyesuaian.
a. DBH Pajak;
b. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);
c. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
(2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:b. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);
c. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
(3) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:b. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21).
a. DBH SDA Kehutanan;
b. DBH SDA Pertambangan Umum;
c. DBH SDA Perikanan;
d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
e. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
f. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.
b. DBH SDA Pertambangan Umum;
c. DBH SDA Perikanan;
d. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
e. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
f. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.
(4) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
d. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
(5) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan jenis anggaran Transfer ke Daerah yang diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN.
PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH
(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.
(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. menyusun DIPA Transfer ke Daerah sebagai dokumen pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah;
b. menerbitkan SKP-RTD atas beban DIPA Transfer ke Daerah;c. menetapkan pejabat yang bertanggungjawab untuk menerbitkan SPP atas beban DIPA Transfer ke Daerah;
d. menetapkan pejabat yang bertanggungjawab untuk melakukan pengujian SPP dan menandatangani SPM atas beban DIPA Transfer ke Daerah; dan
e. menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah.
(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melimpahkan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah kepada pejabat eselon II yang ditunjuk.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH
Bagian Kesatu
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Pasal 7
(1) Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah menyusun DIPA Transfer ke Daerah berdasarkan Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) DIPA Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat rincian alokasi Transfer ke Daerah per provinsi dan kabupaten/kota, kecuali DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah.
(3) DIPA Transfer ke Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah.
(4) DIPA Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
(1) Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah dapat menyusun perubahan atau revisi DIPA Transfer ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perubahan atau revisi DIPA Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
(3) Perubahan atau revisi DIPA Transfer ke Daerah yang telah mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.
(4) Perubahan atau revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Surat Kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah.
(5) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah pada setiap awal tahun anggaran.
(6) Perubahan atau revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran lebih besar dari pagu DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal akhir tahun anggaran berkenaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan atau revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah,
Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar
dan Surat Perintah Pencairan Dana
(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan Lembar Konfirmasi atas penyaluran anggaran Transfer ke Daerah kepada Kepala Daerah setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
(2) Kepala Daerah menyampaikan kembali Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Lembar Konfirmasi diterima dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan kembali Lembar Konfirmasi dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir, maka Daerah dianggap sudah menerima dana yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4) Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan bagi daerah atas penyaluran anggaran Transfer ke Daerah.
(5) Format Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN
TRANSFER KE DAERAH
Bagian Kesatu
Dana Bagi Hasil Pajak
Pasal 11
(1) Penyaluran DBH PBB Bagian Pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
a. tahap I pada bulan April;
b. tahap II pada bulan Agustus; dan
c. tahap III pada bulan November.
b. tahap II pada bulan Agustus; dan
c. tahap III pada bulan November.
(2) Penyaluran DBH PBB Bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. penyaluran tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi sementara; dan
b. penyaluran tahap III didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.
(3) Dalam hal sampai dengan akhir bulan November, alokasi definitif belum ditetapkan, penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara.
(4) Penyaluran DBH PBB Bagian Pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan pada bulan November berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
(1) Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan SP2D atas beban Bank Operasional III.
(2) Penyaluran DBH PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi Bagian Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan SP2D atas beban Bank Operasional I.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
a. Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau Kepala Seksi Bendahara Umum sebagai Verifikator dan Penandatangan SPP, Surat Ketetapan Pembagian (SKP) dan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah; dan
b. Kepala Subbagian Umum sebagai Verifikator dan Penandatangan SPM, SKP dan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah.
(1) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling lambat pada bulan Maret;
b. triwulan II paling lambat pada bulan Juni;
c. triwulan III paling lambat pada bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat pada bulan Desember.
b. triwulan II paling lambat pada bulan Juni;
c. triwulan III paling lambat pada bulan September; dan
d. triwulan IV paling lambat pada bulan Desember.
(2) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. penyaluran triwulan I, triwulan II, dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi sementara; dan
b. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
(3) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan belum ditetapkan alokasi definitif, penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara.
(4) Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran pada triwulan berikutnya dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.
(5) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DBH Pajak lainnya.
(6) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH PBB dan DBH Pajak lainnya tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DBH SDA.
(7) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH PBB, DBH pajak lainnya dan DBH SDA tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DAU.
(8) Perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan untuk DBH SDA 0,5% (nol koma lima persen) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.
a. kelebihan penyaluran karena realisasi penyaluran DBH PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi triwulan I sampai dengan triwulan III yang didasarkan atas alokasi sementara lebih besar daripada alokasi definitif; dan/atau
b. kelebihan penyaluran akibat kelebihan pembayaran PBB sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
(1) Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan rekonsiliasi data realisasi penerimaan PBB serta penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah.
(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat pada minggu ketiga setelah triwulan berkenaan berakhir.
a. triwulan I pada bulan Maret;
b. triwulan II pada bulan Juni;
c. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan Desember.
b. triwulan II pada bulan Juni;
c. triwulan III pada bulan September; dan
d. triwulan IV pada bulan Desember.
(2) bPenyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. penyaluran triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi sementara;
b. penyaluran triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi sementara; dan
c. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
(3) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan alokasi definitif belum ditetapkan, penyaluran triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebesar sisa pagu alokasi sementara.
(4) Penyaluran DBH CHT triwulan IV dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I tahun anggaran berjalan dari Gubernur.
(5) Dalam hal laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan dana, penyaluran DBH CHT triwulan IV ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT yang menunjukkan adanya realisasi penggunaan dana.
(6) DBH CHT yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disalurkan kembali setelah disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBH CHT sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pasal 21
(1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA tahun anggaran berjalan.
(2) Dalam hal DBH SDA yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan SDA melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN atau APBN Perubahan, maka dapat dilakukan penyaluran sesuai dengan realisasi penerimaan SDA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(1) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran DBH SDA jenis tertentu, maka kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan terhadap penyaluran DBH SDA jenis yang sama pada triwulan berikutnya dan/atau tahun anggaran berikutnya.
(2) Perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan penyaluran DBH SDA pada triwulan berikutnya sebesar jumlah kelebihan penyaluran dimaksud.
(3) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH SDA jenis yang sama tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DBH SDA jenis lainnya.
(4) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH SDA jenis lainnya tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DBH Pajak.
(5) Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam penyaluran DBH SDA jenis lainnya dan DBH Pajak tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan terhadap penyaluran DAU.
(6) Perhitungan kelebihan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan untuk DBH SDA 0,5% (nol koma lima persen) Minyak Bumi dan Gas Bumi dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi.
a. kelebihan penyaluran karena realisasi penyaluran DBH SDA triwulan I dan triwulan II yang didasarkan atas pagu perkiraan alokasi lebih besar dari pada realisasi penerimaan SDA; dan/atau
b. kelebihan penyaluran akibat kekurangan pembayaran PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
Dana Alokasi Umum
Pasal 25
(1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.
Dana Alokasi Khusus
Pasal 26
(1) Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
a. tahap I paling cepat pada bulan Februari, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan, Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III tahun anggaran sebelumnya, dan Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK;
b. tahap II paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK; dan
c. tahap III paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK.
(2) Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi DAK;
b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK; dan
c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi DAK.
(3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DAK kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah penggunaan DAK telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK sampai dengan tahap sebelumnya.
(5) Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
(6) Format Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I, tahap II, atau tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Format Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Laporan Realisasi Penyerapan DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilengkapi dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK beserta softcopy data Rekapitulasi SP2D dalam format Excel.
(2) Format Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Setelah tahun anggaran berakhir, daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, yaitu:
a. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III; dan
b. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK.
b. Laporan Penyerapan Penggunaan DAK.
(2) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan realisasi atas penyerapan DAK Tahap III yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(3) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan kumulatif penyerapan DAK yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(4) Format Laporan Penyerapan Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut.
(2) Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
(3) Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan.
(4) Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.
(5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai.
(6) Format Laporan Penggunaan Sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Pasal 30
(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh serta Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara bertahap, yaitu:
a. tahap I pada bulan Maret;
b. tahap II pada bulan Juli; dan
c. tahap III pada bulan Oktober.
b. tahap II pada bulan Juli; dan
c. tahap III pada bulan Oktober.
(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. penyaluran tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
b. penyaluran tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
c. penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
(3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
(4) Penyaluran Dana Penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemotongan, Penundaan dan/atau Pembayaran Kembali
Anggaran Transfer ke Daerah
Pasal 31
(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali penyaluran anggaran Transfer ke Daerah untuk suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemotongan, penundaan dan/atau pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya surat permintaan dari instansi/unit yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan instansi/unit yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Pasal 32(1) Pemotongan dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan karena adanya lebih salur dan/atau kewajiban finansial daerah yang tidak dipenuhi, antara lain berupa pembayaran pinjaman daerah.
(2) Penundaan dalam penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan karena adanya kewajiban non finansial daerah yang tidak dipenuhi, antara lain berupa penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD.
(3) Pembayaran kembali penyaluran anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan setelah dicabutnya sanksi penundaan atau dipenuhinya kewajiban daerah dalam tahun anggaran berjalan.
(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan besarnya pemotongan dan/atau penundaan anggaran Transfer ke Daerah yang berasal dari permintaan pimpinan instansi/unit yang berwenang antara lain dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, alokasi dan lebih salur anggaran Transfer ke Daerah, serta kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penundaan, dan pembayaran kembali penyaluran anggaran Transfer ke Daerah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Penyaluran Akhir Tahun Anggaran
Pasal 33
(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menetapkan langkah-langkah akhir tahun dalam rangka penyaluran anggaran Transfer ke Daerah pada akhir tahun anggaran.
(2) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menginformasikan mengenai tata cara penyampaian dan penerimaan laporan realisasi penggunaan dana dari daerah dan batas akhir penyaluran anggaran Transfer ke Daerah.
(3) Langkah-langkah akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan.
REKENING KAS UMUM DAERAH
Pasal 34
(1) Dalam rangka penyaluran anggaran Transfer ke Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dengan nama depan Rekening Kas Umum Daerah yang diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan.
(2) Setelah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan:
a. asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
b. salinan Keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung Rekening Kas Umum Daerah.
(3) Nomor rekening, nama rekening, dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan hanya satu kali sepanjang tidak ada perubahan.
(4) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan perubahan tersebut dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Perubahan nomor rekening dan/atau nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah definitif.
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DAERAH
Pasal 35
(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.
(2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.
(3) Laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
(4) Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Untuk melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunjuk pejabat eselon II yang sesuai dengan bidang tugasnya.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
