KETENTUAN UMUM
Tujuan dari peraturan ini:
a. sebagai pedoman penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
b. terselenggaranya proses Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis; dan
c. terpilihnya penyidik Polri yang berkualitas dan memiliki integritas di bidang penyidikan.
a. profesional, yaitu Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan oleh tim seleksi yang mempunyai Kompetensi di bidangnya;
b. proporsional, yaitu proses penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan beban kerja;
c. bersih, yaitu tidak ada celah bagi panitia, pejabat, calon peserta untuk melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan gratifikasi dalam penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
d. transparan, yaitu penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan secara terbuka dengan membuka akses pengawasan secara luas;
e. akuntabel, yaitu hasil penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Polri dan anggota Polri; dan
f. humanis, yaitu memperlakukan calon peserta seleksi sebagai anggota Polri yang perlu dilayani dengan baik dan manusiawi selama mengikuti seleksi.
KEDUDUKAN DAN TUGAS PANITIA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4
a. Panpus di Mabes Polri;
b. Subpanpus di Biro Pengendalian Personel (Rodalpers) SSDM Polri; dan
c. Panda di Polda.
a. merencanakan penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
b. membentuk Subpanpus untuk menyeleksi para peserta yang berasal dari satuan organisasi di lingkungan Mabes Polri;
c. mengkoordinasikan dan mengarahkan sistem Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada Subpanpus dan Panda;
d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
e. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri melalui kegiatan supervisi;
f. merekap keputusan kelulusan hasil seleksi Subpanpus dan Panda;g. menerbitkan Keputusan Kapolri tentang penetapan calon peserta didik pengembangan spesialisasi penyidikan;
h. mengirim calon peserta didik pengembangan spesialisasi penyidikan kepada Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), bagi yang belum pernah mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) penyidikan tingkat dasar atau lanjutan; dan
i. mengirim peserta yang dinyatakan lulus seleksi tingkat Subpanpus kepada Kabareskrim untuk diterbitkan keputusan sebagai penyidik Polri bagi yang pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan atau yang pernah bertugas sebagai penyidik Polri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panpus bertanggung jawab kepada Kapolri.
a. menyelenggarakan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada Satuan kerja di tingkat Mabes Polri;
b. menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
c. mengoreksi dan menilai hasil seleksi;d. menentukan kelulusan peserta seleksi pada tingkat Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri dan melaporkan kepada As SDM Kapolri; dan
e. menerbitkan keputusan kelulusan dan mengirimkan kepada Panpus untuk diterbitkan keputusan kelulusan oleh Kapolri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subpanpus bertanggung jawab kepada As SDM Kapolri dan Panpus.
a. menyelenggarakan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri di tingkat Polda;
b. menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
c. mengoreksi dan menilai hasil seleksi;d. menentukan kelulusan peserta seleksi pada tingkat Polda, dan melaporkan kepada Kapolda dan Panpus;
e. menerbitkan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Kapolda dan mengirimkan kepada Panpus;
f. menerbitkan Keputusan Kapolda sebagai penyidik Polri bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan atau yang pernah bertugas sebagai penyidik; dan
g. mengirimkan daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan belum pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan untuk diikutkan dalam pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panda bertanggung jawab kepada Kapolda dan Panpus.
PENYELENGGARAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI
Bagian Kesatu
Calon Peserta
Persyaratan calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri meliputi:
a. berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipda);
b. berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah Strata 1 (S1) dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum;
c. memiliki minat di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan;d. mampu mengoperasionalkan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatfung atau dari lembaga kursus;
e. telah mendapatkan rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai dengan daftar penilaian kinerja;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; dan
g. tidak bermasalah baik pidana/pelanggaran yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).
Pendaftaran dan Rekomendasi
Pasal 11
(1) Pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dibuka untuk perwira pertama dan perwira menengah Polri yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penyidik Polri.
(2) Pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri untuk Perwira Polri yang berminat, dilaksanakan dengan cara:
a. perwira Polri yang bertugas di Polsek, pendaftaran dilaksanakan melalui Kapolsek dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Kapolres;
b. perwira Polri yang bertugas di Polres, pendaftaran dilaksanakan melalui Kapolres dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Kapolda;
c. perwira Polri yang bertugas di Polda, pendaftaran dilaksanakan melalui Kasatker dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Kapolda; dan
d. perwira Polri yang bertugas di Mabes Polri, pendaftaran dilaksanakan melalui Kasatker dan apabila disetujui membuat rekomendasi/usulan kepada Karodalpers SSDM Polri.
(1) Panpus menginformasikan kepada Subpanpus dan Panda tentang pembukaan pendaftaran Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
(2) Informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh:a. Subpanpus kepada seluruh Satker di lingkungan Mabes Polri; dan
b. Panda kepada seluruh Satker di lingkungan Polda maupun satuan kewilayahan (Satwil).
(3) Subpanpus dan Panda menerima pendaftaran dan memanggil peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
(4) Perwira Polri yang telah memenuhi persyaratan wajib mengikuti kegiatan seleksi sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Tahapan Seleksi
Pasal 14
a. pemeriksaan administrasi;
b. pemeriksaan kesehatan; dan
c. Assessment.
(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh:
a. ketua tim kesehatan tingkat Subpanpus yang dijabat oleh Kepala Bidang Kesehatan Kesamaptaan (Kabidkesmapta) Pusdokkes Polri; dan
b. ketua tim kesehatan tingkat Panda yang dijabat oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda.
a. pemeriksaan kesehatan fisik;
b. pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
c. pemeriksaan penunjang.
(3) Penilaian atas pemeriksaan kesehatan dinyatakan dengan penilaian:b. pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
c. pemeriksaan penunjang.
a. kualitatif yaitu MS atau TMS: dan
b. kuantitatif yaitu Baik (B) dengan nilai 70, 73, 75, 77, 80, Cukup (C) dengan nilai 60, 63, 65, 67, Kurang (K1) dengan nilai 53, 55, 57, Kurang sekali (K2) dengan nilai 50.
(4) Pemeriksaan kesehatan menggunakan sistem gugur yaitu peserta yang TMS tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
(1) Pemeriksaan Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh:
a. Ketua Tim Assessment Tingkat Subpanpus yang dijabat oleh Kepala Bagian Penilaian Kompetensi (Kabagpenkompeten) Robinkar SSDM Polri; dan
b. Ketua Tim Assessment Tingkat Panda yang dijabat oleh Kepala Biro (Karo) SDM Polda.
(2) Materi pemeriksaan Assessment disusun oleh tim Assessment berdasarkan golongan kepangkatan.
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN ASSESSMENT
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kesehatan
Paragraf 1
Prosedur Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 18
(1) Pemeriksaan kesehatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pengisian formulir pernyataan persetujuan (informed consent) dan riwayat kesehatan;
b. pemeriksaan fisik/badan; dan
c. rujukan (second opinion).
(2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengisian formulir Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI); dan
b. wawancara kesehatan jiwa (bila diperlukan).
(3) Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, antara lain pemeriksaan:
a. laboratorium, meliputi darah, urine, dan tes narkoba;
b. radiologis; dan
c. rekam jantung.
b. radiologis; dan
c. rekam jantung.
Penilaian Pemeriksaan Kesehatan
Assessment penyidik Polri terdiri dari:
a. Kompetensi utama;
b. Kompetensi pendukung; dan
c. Kompetensi teknis.
(1) Kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:
a. integritas;
b. berpikir analitis; dan
c. pengendalian diri.
b. berpikir analitis; dan
c. pengendalian diri.
(2) Kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:
a. perencanaan dan pengorganisasian;
b. mengambil keputusan;
c. kerja sama tim;
d. semangat berprestasi;
e. membangun hubungan;
f. objektif;
g. berorientasi pelanggan; dan
h. kepercayaan diri.
(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:b. mengambil keputusan;
c. kerja sama tim;
d. semangat berprestasi;
e. membangun hubungan;
f. objektif;
g. berorientasi pelanggan; dan
h. kepercayaan diri.
a. teknis dan taktis penyelidikan;
b. teknis dan taktis penyidikan;
c. administrasi penyidikan;
d. manajemen penyidikan; dan
e. pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
b. teknis dan taktis penyidikan;
c. administrasi penyidikan;
d. manajemen penyidikan; dan
e. pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
(4) Parameter penilaian Kompetensi utama, pendukung, dan teknis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Metode Assessment
(1) Prosedur Assessment dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. penilaian; dan
d. laporan.
(2) Tahapan persiapan, meliputi:b. pelaksanaan;
c. penilaian; dan
d. laporan.
a. penentuan metode Assessment yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menggunakan:
1. paling sedikit 2 (dua) metode untuk Kompetensi utama; dan
b. penyusunan jadwal;2. paling sedikit 2 (dua) metode untuk Kompetensi pendukung dan Kompetensi teknik.
c. penyiapan sarana dan prasarana; dan
d. penentuan dan pengarahan kepada asesi (peserta).
a. psikometri;
(4) Tahap penilaian, meliputi:b. mengukur kompetensi peserta dengan menggunakan 2 (dua) metode atau lebih dari:
1. metode 1 (Kompetensi utama);
2. metode 2 (Kompetensi pendukung);
3. metode 3 (Kompetensi teknik); dan
c. wawancara atau LGD (bila diperlukan).2. metode 2 (Kompetensi pendukung);
3. metode 3 (Kompetensi teknik); dan
a. memberikan penilaian secara objektif terhadap metode yang digunakan pada tahap pelaksanaan;
b. mengkompulir dan mengintegrasikan hasil penilaian masing-masing metode;c. memberikan penilaian secara objektif hasil wawancara atau LGD (bila digunakan); dan
d. membuat kesimpulan Kompetensi asesi yang didasarkan atas hasil Assessment berupa MS atau TMS sebagai penyidik Polri.
a. pembuatan laporan hasil Assessment oleh Tim Assessment; dan
b. penyerahan laporan hasil Assessment kepada ketua panitia seleksi Subpanpus untuk peserta dari Satker Mabes Polri dan Panda untuk peserta dari Polda/Satwil.
a. hasil uji Kompetensi utama berada sama atau di atas dari bobot yang dipersyaratkan;
b. paling banyak 3 (tiga) Kompetensi pendukung hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan; dan
c. paling banyak 1 (satu) Kompetensi teknis hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan.
a. 1 (satu) Kompetensi utama hasil penilaian berada di bawah dari bobot yang dipersyaratkan;
b. 4 (empat) atau lebih Kompetensi pendukung hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan; dan
c. 2 (dua) Kompetensi teknis hasil penilaian berada di bawah bobot yang dipersyaratkan.
PENETAPAN SEBAGAI PENYIDIK POLRI
Pasal 26
(1) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan pernah mengikuti Dikbangspes dasar atau lanjutan, ditetapkan sebagai penyidik Polri dengan:
a. Keputusan Kabareskrim Polri untuk tingkat Subpanpus; dan
b. Keputusan Kapolda untuk tingkat Panda.
b. Keputusan Kapolda untuk tingkat Panda.
(2) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan belum mengikuti Dikbangspes dasar atau lanjutan ditetapkan sebagai penyidik Polri dengan keputusan Kabareskrim Polri setelah mengikuti pendidikan di Pusdik yang berada di jajaran Lemdikpol dan dinyatakan lulus.
(3) Dikbangspes dasar atau lanjutan dilaksanakan di Pusdik yang berada di jajaran Lemdikpol.
(4) Dalam hal kapasitas Pusdik yang berada di jajaran Lemdikpol tidak dapat menampung jumlah peserta didik pengembangan spesialisasi dasar, pendidikan dapat diselenggarakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda yang ditunjuk.
(5) Penyelenggaraan Dikbangspes dasar di SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan DIPA Polri dengan tenaga pendidik dari Polda dan SPN yang memiliki kualifikasi akta atau Kompetensi bidang penyidikan dan peraturan perundang-undangan.
(6) Peserta didik pengembangan spesialisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dinyatakan lulus, keputusan penetapan sebagai penyidik Polri diterbitkan oleh Kapolda.
a. terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik yang telah berkekuatan hukum mengikat; dan
b. alih tugas atau mendapat jabatan di luar pengemban fungsi penyidikan.PENGAWASAN
Pasal 28
a. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk tingkat Panpus, Subpanpus dan Panda, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri;
b. Panpus untuk tingkat Subpanpus dan Panda, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri; dan
c. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda untuk tingkat Panda, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.
(2) Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya proses Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri secara objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI
Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 Januari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI
pada tanggal 12 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
