BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

---

No. 76, 2012

PERATURANMENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



MEMUTUSKAN

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, diubah sebagai berikut:

BAB V
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 139Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 140
Pasal 141Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 142Deputi Bidang Pengembangan Kawasan terdiri atas:
a. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan;
b. Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan;
c. Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga;
d. Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan; dan
e. Asisten Deputi Evaluasi Kawasan .

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan

Pasal 143Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan.

Pasal 144Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, menyelenggarakan fungsí:
d. pelaksanaanpenyusunan perencanaan;dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 145Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, terdiri atas:
a. Bidang Strategi Pengembangan Kawasan;
b. Bidang Program dan Anggaran; dan
c. Bidang Pendataan dan Sosialisasi.

Pasal 146Bidang Strategi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang strategi pengembangan kawasan.

Pasal 147Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bidang Strategi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 148Bidang Strategi Pengembangan Kawasan terdiri atas:
a. Subbidang Analisa Strategi; dan
b. Subbidang Penyusunan Strategi.

Pasal 149
Pasal 150Bidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran pengembangan kawasan.

Pasal 151Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bidang Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

Pasal 152Bidang Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Anggaran.

Pasal 153
Pasal 154Bidang Pendataan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang data dan informasi, serta sosialisasi pengembangan kawasan.

Pasal 155Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Pendataan dan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 156Bidang Pendataan dan Sosialisasi terdiri atas:
a. Subbidang Data dan Informasi; dan
b. Subbidang Sosialisasi.

Pasal 157
Bagian Keempat
Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan

Pasal 158Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan meliputi: prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang penyediaan prasarana kawasan.

Pasal 159Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan, menyelenggarakan fungsí:
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 160Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan, terdiri atas:
a. Bidang Pendataan Lahan dan Prasarana;
b. Bidang Bina Penataan Prasarana;
c. Bidang Fasilitasi Penyiapan dan Pendayagunaan Lahan; dan
d. Bidang Fasilitasi Penyediaan Prasarana.

Pasal 161Bidang Pendataan Lahan dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan meliputi: prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pendataan lahan dan prasarana kawasan.

Pasal 162Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Pendataan Lahan dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

Pasal 163Bidang Pendataan Lahan dan Prasarana terdiri atas:
a. Subbidang Lahan Perumahan; dan
b. Subbidang Prasarana.

Pasal 164
Pasal 165Bidang Bina Penataan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan meliputi: prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang bina penataan prasarana.

Pasal 166Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Bina Penataan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

Pasal 167Bidang Bina Penataan Prasarana terdiri atas:
a. Subbidang Keterpaduan Prasarana; dan
b. Subbidang Keserasian Prasarana.

Pasal 168
Pasal 169Bidang Fasilitasi Penyiapan dan Pendayagunaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyiapan dan pendayagunaan lahan kawasan.

Pasal 170Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bidang Fasilitasi Penyiapan dan Pendayagunaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 171Bidang Fasilitasi Penyiapan dan Pendayagunaan Lahan terdiri atas:
a. Subbidang Penyiapan Lahan; dan
b. Subbidang Pendayagunaan Lahan.

Pasal 172
Pasal 173Bidang Fasilitasi Penyediaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk pengembangan kawasan.

Pasal 174Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bidang Fasilitasi Penyediaan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

Pasal 175Bidang Fasilitasi Penyediaan Prasarana terdiri atas:
a. Subbidang Prasarana Pemerintah; dan
b. Subbidang Prasarana Swasta dan Masyarakat.

Pasal 176
Bagian Kelima
Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga

Pasal 177Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembagamempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama antar lembaga untuk pengembangan kawasan.

Pasal 178Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsí:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 179Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga, terdiri atas:
a. Bidang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta;
b. Bidang Kerja Sama Pemerintah Pusat-Daerah dan Antar Daerah; dan
c. Bidang Kerja Sama Swasta dan Masyarakat.

Pasal 180Bidang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengembangan kawasan.

Pasal 181Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta menyelenggarakan fungsi:

Pasal 182Bidang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta terdiri atas:
a. Subbidang Analisa Kerja Sama; dan
b. Subbidang Penyiapan Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 183
Pasal 184Bidang Kerja Sama Pemerintah Pusat-Daerah dan Antar Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah pusat-daerah dan antar daerah dalam pengembangan kawasan.

Pasal 185Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Kerja Sama Pemerintah Pusat-Daerah dan Antar Daerah menyelenggarakan fungsi:

Pasal 186Bidang Kerja Sama Pemerintah Pusat-Daerah dan Antar Daerah terdiri atas:
a. Subbidang Kerja Sama Pemerintah Pusat-Daerah; dan
b. Subbidang Kerja Sama Antar Daerah.

Pasal 187
Pasal 188Bidang Kerja Sama Swasta dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama swasta dan masyarakat dalam pengembangan kawasan.

Pasal 189Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Kerja Sama Swasta dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

Pasal 190Bidang Kerja Sama Swasta dan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbidang Kerja Sama Swasta dan Koperasi; dan
b. Subbidang Kerja Sama Masyarakat dan Badan Nirlaba.

Pasal 191
Bagian Keenam
Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan

Pasal 192Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas kawasan.

Pasal 193Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, menyelenggarakan fungsí:
c. pelaksanaan penataan kawasan kumuh;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 194Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan, terdiri atas:
a. Bidang Prasarana Rumah Susun dan Rumah Tapak;
b. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas; dan
c. Bidang Bina Pemasaran dan Pelayanan Konsumen.

Pasal 195Bidang Prasarana Rumah Susun dan Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan rumah susun dan kawasan rumah tapak.

Pasal 196Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bidang Prasarana Rumah Susun dan Rumah Tapak, menyelenggarakan fungsi:

Pasal 197Bidang Prasarana Rumah Susun dan Rumah Tapak terdiri atas:
a. Subbidang Prasarana Rumah Susun; dan
b. Subbidang Prasarana Rumah Tapak.

Pasal 198
Pasal 199Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaanpembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana, sarana dan utilitas kawasanperumahan.

Pasal 200Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

Pasal 201Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas terdiri atas:
a. Subbidang Pembangunan Baru; dan
b. Subbidang Peningkatan Kapasitas.

Pasal 202
Pasal 203Bidang Bina Pemasaran dan Pelayanan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan pemasaran dan pelayanan konsumen dalam pengembangan kawasan.

Pasal 204Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bidang Bina Pemasaran dan Pelayanan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

Pasal 205Bidang Bina Pemasaran dan Pelayanan Konsumen terdiri atas:
a. Subbidang Bina Pemasaran; dan
b. Subbidang Bina Pelayanan Konsumen.

Pasal 206
Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Evaluasi Kawasan

Pasal 207Asisten Deputi Evaluasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi kawasan.

Pasal 208Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Asisten Deputi Evaluasi Kawasan, menyelenggarakan fungsí:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 209Asisten Deputi Evaluasi Kawasan, terdiri atas:
a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
b. Bidang Pengkajian Kawasan; dan
c. Bidang Analisa dan Pelaporan.

Pasal 210Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan.

Pasal 211Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Bidang Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 212Bidang Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbidang Pemantauan; dan
b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 213
Pasal 214Bidang Pengkajian Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian pengembangan kawasan.

Pasal 215Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bidang Pengkajian Kawasan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 216Bidang Pengkajian Kawasan terdiri atas:
a. Subbidang Kawasan Perkotaan; dan
b. Subbidang Kawasan Perdesaan.

Pasal 217
Pasal 218Bidang Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan dalam pengembangan kawasan.

Pasal 219Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Bidang Analisa dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 220Bidang Analisa dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbidang Analisa; dan
b. Subbidang Pelaporan.

Pasal 221
BAB VI
DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 222Deputi Bidang Perumahan Swadaya dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 223
Pasal 224Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Deputi Bidang Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 225Deputi Bidang Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya;
b. Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya;
c. Asisten Deputi Kemitraan Dan Keswadayaan Perumahan;
d. Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya; dan
e. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya

Pasal 226Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan swadaya.

Pasal 227Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 228Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Bidang Strategi Perumahan Swadaya;
b. Bidang Program dan Anggaran; dan
c. Bidang Pendataan dan Sosialisasi.

Pasal 229Bidang Strategi Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan dan strategi, serta penyusunan laporan di bidang strategi perumahan swadaya.

Pasal 230Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Strategi Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:

Pasal 231Bidang Strategi Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Subbidang Analisa Strategi; dan
b. Subbidang Penyusunan Strategi.

Pasal 232
Pasal 233Bidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyusunan program dan anggaran di bidang perumahan swadaya.

Pasal 234Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

Pasal 235Bidang Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Anggaran.

Pasal 236
Pasal 237Bidang Pendataan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi pendataan dan sosialisasi, serta penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi.

Pasal 238Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bidang Pendataan dan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 239Bidang Pendataan dan Sosialisasi terdiri atas:
a. Subbidang Data dan Informasi; dan
b. Subbidang Sosialisasi.

Pasal 240
Bagian Keempat
Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya

Pasal 241Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sumber daya swadaya.

Pasal 242Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 243Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya terdiri atas:
a. Bidang Pertanahan;
b. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
c. Bidang Sumber Daya Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 244Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pertanahan.

Pasal 245Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 246Bidang Pertanahan terdiri atas:
a. Subbidang Fasilitasi Pra Sertipikasi; dan
b. Subbidang Pendampingan Paska Sertipikasi.

Pasal 247
Pasal 248Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya.

Pasal 249Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:

Pasal 250Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas:
a. Subbidang Prasarana, dan
b. Subbidang Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 251
Pasal 252Bidang Sumber Daya Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ekonomi, sosial dan budaya perumahan swadaya.

Pasal 253Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bidang Sumber Daya Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

Pasal 254Bidang Sumber Daya Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas:
a. Subbidang Ekonomi; dan
b. Subbidang Sosial dan Budaya.

Pasal 255
Bagian Kelima
Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan

Pasal 256Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemitraan dan keswadayaan perumahan swadaya.

Pasal 257Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 258Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan terdiri atas:
a. Bidang Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Perumahan Swadaya;
b. Bidang Kemitraan Usaha Perumahan Swadaya; dan
c. Bidang Inisiatif Keswadayaan Perumahan.

Pasal 259Bidang Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemitraan pemerintah, lembaga perumahan swadaya, dan lembaga swadaya daerah dan adat.

Pasal 260Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bidang Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:

Pasal 261Bidang Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Subbidang Kemitraan Nasional dan Internasional; dan
b. Subbidang Kemitraan Lembaga Pusat-Daerah dan Komunitas.

Pasal 262
Pasal 263Bidang Kemitraan Usaha Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemitraan usaha perumahan swadaya.

Pasal 264Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang Kemitraan Usaha Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:

Pasal 265Bidang Kemitraan Usaha Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Subbidang Usaha Informal Swadaya; dan
b. Subbidang Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Pasal 266
Pasal 267Bidang Inisiatif Keswadayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inisiatif keswadayaan perumahan.

Pasal 268Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang Inisiatif Keswadayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 269Bidang Inisiatif Keswadayaan Perumahan terdiri atas:
a. Subbidang Inisiatif Usaha; dan
b. Subbidang Inisiatif Nirlaba.

Pasal 270
Bagian Keenam
Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya

Pasal 271Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaankebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi dan pemberdayaan komunitas swadaya.

Pasal 272Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 273Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya terdiri atas:
a. Bidang Fasilitasi Pembangunan;
b. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kualitas; dan
c. Bidang Pendampingandan Pemberdayaan.

Pasal 274Bidang Fasilitasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan pembangunan perumahan swadaya.

Pasal 275Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Fasilitasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 276Bidang Fasilitasi Pembangunan terdiri atas:
a. Subbidang StimulanPembangunan; dan
b. Subbidang StimulanPrasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 277
Pasal 278Bidang Fasilitasi Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya.

Pasal 279Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kualitas menyelenggarakan fungsi:

Pasal 280Bidang Fasilitasi Peningkatan Kualitas terdiri atas:
a. Subbidang StimulanPeningkatan Kualitas Rumah; dan
b. Subbidang StimulanPeningkatan Kualitas Lingkungan.

Pasal 281
Pasal 282Bidang Pendampingandan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi pendampingan dan pemberdayaan komunitas perumahan swadaya.

Pasal 283Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Pendampingandan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 284Bidang Pendampingandan Pemberdayaan terdiri atas:
a. Subbidang Pendampingan Komunitas; dan
b. Subbidang Pemberdayaan Komunitas.

Pasal 285
Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya

Pasal 286Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi perumahan swadaya.

Pasal 287Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 288Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
b. Bidang Pengkajian Perumahan Swadaya; dan
c. Bidang Analisa dan Pelaporan.

Pasal 289Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan swadaya.

Pasal 290Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Bidang Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 291Bidang Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:
a. Subbidang Pemantauan; dan
b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 292
Pasal 293Bidang Pengkajian Perumahan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian perumahan swadaya.

Pasal 294Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Bidang Pengkajian Perumahan Swadaya menyelenggarakan fungsi:

Pasal 295Bidang Pengkajian Perumahan Swadaya terdiri atas:
a. Subbidang Perumahan Perkotaan; dan
b. Subbidang Perumahan Perdesaan.

Pasal 296
Pasal 297Bidang Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan perumahan swadaya.

Pasal 298Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bidang Analisa dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 299Bidang Analisa dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbidang Analisa; dan
b. Subbidang Pelaporan.

Pasal 300
BAB VII
DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 301Deputi Bidang Perumahan Formal dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 302
Pasal 303Deputi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumahan formal;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 304Deputi Bidang Perumahan Formal terdiri atas:
a. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal;
b. Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak;
c. Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal;
d. Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan; dan
e. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal

Pasal 305Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan perumahan formal.

Pasal 306Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 307Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formalterdiri atas:
a. Bidang Strategi Perumahan Formal;
b. Bidang Program dan Anggaran; dan
c. Bidang Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan.

Pasal 308Bidang Strategi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang strategi perumahan formal.

Pasal 309Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Strategi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:

Pasal 310Bidang Strategi Perumahan Formal terdiri atas:
a. Subbidang Analisa Strategi; dan
b. Subbidang Penyusunan Strategi.

Pasal 311
Pasal 312Bidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran perumahan formal.

Pasal 313Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, bidang program dan anggaran menyelenggarakan fungsi:

Pasal 314Bidang Program dan Anggaran terdiri atas:
a. Subbidang Program; dan
b. Subbidang Anggaran.

Pasal 315
Pasal 316Bidang Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi kebijakan perumahan formal.

Pasal 317Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, bidang Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 318Bidang Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan terdiri atas:
a. Subbidang Data dan Informasi; dan
b. Subbidang Sosialisasi.

Pasal 319
Bagian Keempat
Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak

Pasal 320Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyediaan rumah susun dan rumah tapak.

Pasal 321Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 322Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak terdiri atas:
a. Bidang Rumah Susun;
b. Bidang RumahTapak; dan
c. Bidang Prasarana dan Sarana Rumah Susun dan Rumah Tapak.

Pasal 323Bidang Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perumahan susun.

Pasal 324Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

Pasal 325Bidang Rumah Susun terdiri atas:
a. Subbidang Rumah Susun Sewa; dan
b. Subbidang Rumah Susun Milik

Pasal 326
Pasal 327Bidang Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perumahan tapak.

Pasal 328Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bidang Rumah Tapak menyelenggarakan fungsi:

Pasal 329Bidang Rumah Tapak terdiri atas:
a. Subbidang Fasilitas Pemerintah; dan
b. Subbidang Fasilitas Badan Usaha.

Pasal 330
Pasal 331Bidang Prasarana dan Sarana Rumah Susun dan Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana, sarana dan utilitas rumah susun dan rumah tapak .

Pasal 332Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Bidang Prasarana dan Sarana Rumah Susun dan Rumah Tapak menyelenggarakan fungsi:

Pasal 333Bidang Prasarana dan Sarana Rumah Susun dan Rumah Tapak terdiri atas:
a. Subbidang Prasarana; dan
b. Subbidang Sarana.

Pasal 334
Bagian Kelima
Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal

Pasal 335Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis dan standardisasi perumahan formal.

Pasal 336Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 337Asisten Deputi Fasilitasi Standardisasi Perumahan Formal terdiri atas:
a. Bidang Rumah Susun;
b. Bidang Rumah Tapak; dan
c. Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 338Bidang Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi di bidang rumah susun.

Pasal 339Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Bidang Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

Pasal 340Bidang Rumah Susun terdiri atas:
a. Subbidang Rancang Bangun; dan
b. Subbidang Bahan Bangunan Strategis.

Pasal 341
Pasal 342Bidang Rumah Tapak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi rumah tapak.

Pasal 343Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Bidang Rumah Tapak menyelenggarakan fungsi:

Pasal 344Bidang Rumah Tapak terdiri atas:
a. Subbidang Rancang Bangun; dan
b. Subbidang Bahan Bangunan Strategis.

Pasal 345
Pasal 346Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perumusan fasilitasi pengembangan rancang bangun, teknik dan teknologi, industri bahan bangunan strategis serta standardisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal.

Pasal 347Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:

Pasal 348Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
a. Subbidang Prasarana; dan
b. Subbidang Sarana

Pasal 349
Bagian Keenam
Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan

Pasal 350Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan kerja sama dan kemitraan di bidang penyelenggaraan perumahan formal.

Pasal 351Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 352Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas:
a. Bidang Kerja Sama Pemerintah;
b. Bidang Kemitraan Badan Usaha; dan
c. Bidang Kemitraan Badan Nirlaba.

Pasal 353Bidang Kerja Sama Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemerintah.

Pasal 354Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Kerja Sama Pemerintah, menyelenggarakan fungsi:

Pasal 355Bidang Kerja Sama Pemerintah terdiri atas:
a. Subbidang Kerja Sama Antar Instansi Pusat; dan
b. Subbidang Kerja Sama Antar Pusat-Daerah.

Pasal 356
Pasal 357Bidang Kemitraan Badan Usahamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemitraan badan usaha.

Pasal 358Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bidang Kemitraan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

Pasal 359Bidang Kemitraan Badan Usaha terdiri atas:
b. Subbidang Kemitraan Badan Usaha Swasta dan Koperasi.

Pasal 360
Pasal 361Bidang Kemitraan Badan Nirlaba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemitraan badan nirlaba.

Pasal 362Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bidang Kemitraan Badan Nirlaba menyelenggarakan fungsi:

Pasal 363Bidang Kemitraan Badan Nirlaba terdiri atas:
a. Subbidang Yayasan; dan
b. Subbidang Perhimpunan dan Asosiasi.

Pasal 364
Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal

Pasal 365Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang evaluasi perumahan formal.

Pasal 366Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 365, Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 367Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal terdiri atas:
a. Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
b. Bidang Pengkajian Perumahan Formal; dan
c. Bidang Analisa dan Pelaporan.

Pasal 368Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan formal.

Pasal 369Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 368, Bidang Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 370Bidang Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:
a. SubbidangPemantauan; dan
b. SubbidangEvaluasi.

Pasal 371
Pasal 372Bidang Pengkajian Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian perumahan formal.

Pasal 373Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 372, Bidang Pengkajian Perumahan Formal menyelenggarakan fungsi:

Pasal 374Bidang Pengkajian Perumahan Formal terdiri atas:
a. SubbidangRumah Susun; dan
b. SubbidangRumah Tapak.

Pasal 375
Pasal 376Bidang Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisa dan pelaporan.

Pasal 377Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 376, Bidang Analisa dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 378Bidang Analisa dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbidang Analisa; dan
b. Subbidang Pelaporan.

Pasal 379
BAB XI
Pusat Pengembangan Perumahan

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 409(2) Pusat Pengembangan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 410Pusat Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan rumah susun sewa, pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus, pengelolaan dan serah terima aset.

Pasal 411Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Pusat Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan rumah susun sewa dan rumah khusus;
b. pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus;
c. pelaksanaan urusan pengelolaan dan serah terima aset; dan
d. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 412Pusat Pengembangan Perumahan terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan;
c. Bidang Pemanfaatan dan Penghunian; dan
d. Bidang Pengelolaan dan Serah Terima.

Pasal 413Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Perumahan dan pelaksanaan urusan administrasi aset.

Pasal 414Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi aset;
b. pelaksanaan urusan keuangan; dan

Pasal 415Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. SubbagianAdministrasi Aset;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum.

Pasal 416
Pasal 417Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan dan pengamanan terhadap rumah susun sewa danrumah khusus.

Pasal 418Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan pemeliharaan rumah susun sewa dan rumah khusus;
b. pelaksanaan urusan pengamanan rumah susun sewa dan rumah khusus; dan
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 419Bidang Pemeliharaan dan Pengamanan terdiri atas:
a. Subbidang Pemeliharaan; dan
b. Subbidang Pengamanan.

Pasal 420
Pasal 421Bidang Pemanfaatan dan Penghunian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemanfaatan dan penghunian rumah susun sewadan rumah khusus.

Pasal 422Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Bidang Pemanfaatan dan Penghunian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan pemanfaatan rumah susun sewa dan rumah khusus;
b. pelaksanaanurusan penghunian rumah susun sewa dan rumah khusus; dan
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 423Bidang Pemanfaatan dan Penghunian terdiri atas:
a. Subbidang Pemanfaatan; dan
b. Subbidang Penghunian.

Pasal 424
Pasal 425Bidang Pengelolaan dan Serah Terima mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan serah terima rumah susun sewadan rumah khusus.

Pasal 426Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Bidang Pengelolaan dan Serah Terima menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan pengelolaan rumah susun sewa dan rumah khusus;
b. pelaksanaanurusan serah terima rumah susun sewadan rumah khusus; dan
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 427Bidang Pengelolaan dan Serah Terima terdiri atas:
a. Subbidang Pengelolaan; dan
b. Subbidang Serah Terima.

Pasal 428
Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Menteri inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas