KETENTUAN UMUM
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DOB dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan memantapkan jalannya fungsi pemerintahan di DOB.
RUANG LINGKUP PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Fasilitasi Umum
(1) Fasilitasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB.
(2) Aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyusunan perangkat daerah;
b. pengisian personil;
c. pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.
b. pengisian personil;
c. pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.
(1) Fasilitasi umum terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah bersama gubernur provinsi induk untuk DOB provinsi.
(2) Fasilitasi umum terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dan huruf h dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah bersama gubernur provinsi induk untuk DOB provinsi, berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/pimpinan lembaga non kementerian terkait.
(1) Fasilitasi umum terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah bersama dengan gubernur dan bupati kabupaten induk untuk DOB kabupaten/kota.
(2) Fasilitasi umum terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dan huruf h dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah bersama gubernur dan bupati kabupaten induk untuk DOB kabupaten/kota, berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/pimpinan lembaga non kementerian terkait.
(1) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kegiatan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di DOB berdasarkan hasil EPDOB.
(2) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun.
(1) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB.
(2) Aspek penyelenggaraan pemerintahan di DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembentukan organisasi perangkat daerah;
b. pengisian personil;
c. pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
e. pembiayaan;
f. pengalihan aset, peralatan, dan dokumen;
g. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
h. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan/atau
i. penyiapan rencana umum tata ruang wilayah.
b. pengisian personil;
c. pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
e. pembiayaan;
f. pengalihan aset, peralatan, dan dokumen;
g. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
h. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan/atau
i. penyiapan rencana umum tata ruang wilayah.
(1) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah untuk DOB provinsi.
(2) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah bersama Gubernur untuk DOB kabupaten/kota.
(3) Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/pimpinan lembaga non kementerian terkait.
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi otonomi daerah dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membentuk Tim Fasilitasi Khusus DOB.
(2) Tim Fasilitasi Khusus DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
a. komponen yang membidangi pembentukan organisasi perangkat daerah;
b. komponen yang membidangi pengisian personil;
e. komponen yang membidangi pembiayaan;
f. komponen yang membidangi pengalihan aset, peralatan, dan dokumen;
g. komponen yang membidangi pelaksanaan penetapan batas wilayah;
h. komponen yang membidangi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. komponen yang membidangi pengisian personil;
c. komponen yang membidangi pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. komponen yang membidangi penyelenggaraan ususan wajib dan pilihan;e. komponen yang membidangi pembiayaan;
f. komponen yang membidangi pengalihan aset, peralatan, dan dokumen;
g. komponen yang membidangi pelaksanaan penetapan batas wilayah;
h. komponen yang membidangi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
i. komponen yang membidangi penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan/atau
j. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.(3) Tim fasilitasi khusus DOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4) Tim Fasilitasi Khusus DOB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Fasilitasi Khusus DOB Provinsi dan Tim Fasilitasi Khusus DOB Kabupaten/Kota.
(5) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Umum DOB Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur terdiri atas:
a. Penanggungjawab:Gubernur
b. Ketua:Sekretaris Daerah
c. Wakil Ketua:Asisten yang membidangi tugas pemerintahan
d. Sekretaris:Kepala Biro yang membidangi tugas pembinaan daerah otonom
e. Anggota:Unsur SKPD yang terkait dengan pembinaan daerah otonom
b. Ketua:Sekretaris Daerah
c. Wakil Ketua:Asisten yang membidangi tugas pemerintahan
d. Sekretaris:Kepala Biro yang membidangi tugas pembinaan daerah otonom
e. Anggota:Unsur SKPD yang terkait dengan pembinaan daerah otonom
(6) Susunan keanggotaan tim fasilitasi khusus DOB kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota terdiri atas:
a. Penanggungjawab:Bupati/Walikota
b. Ketua:Sekretaris Daerah
c. Wakil Ketua:Asisten yang membidangi tugas pemerintahan
d. Sekretaris:Kepala Bagian yang membidangi tugas pembinaan daerah otonom
e. Anggota:Unsur SKPD yang terkait dengan pembinaan daerah otonom
b. Ketua:Sekretaris Daerah
c. Wakil Ketua:Asisten yang membidangi tugas pemerintahan
d. Sekretaris:Kepala Bagian yang membidangi tugas pembinaan daerah otonom
e. Anggota:Unsur SKPD yang terkait dengan pembinaan daerah otonom
(1) Fasilitasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di DOB;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di DOB; dan
d. pendidikan dan pelatihan.(2) Fasilitasi umum dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah di DOB.
PELAPORAN
Pasal 18
(1) Direktur Jenderal yang membidangi Otonomi Daerah melaporkan kepada Menteri terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di DOB.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(1) Pendanaan terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan terhadap pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakartapada tanggal 16 Nopember 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
GAMAWAN FAUZI
pada tanggal 17 Nopember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
