KETENTUAN UMUM
Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
a. legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
c. keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
d. nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
e. akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KATEGORI DAN TAHAPAN PENINDAKAN
Pasal 4
a. penindakan terencana (deliberate assault); dan
b. penindakan segera (emergency assault/raid).
a. Kegiatan Pra Penindakan (Pre Assault), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan;
b. Kegiatan Aksi Penindakan (Assault in Action), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manejer Penindakan; dan
c. Kegiatan Paska Penindakan (After Assault), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manejer TKP.
a. bom aktif dan bahan peledak (Handak);
b. bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR);
c. perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
d. perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.
(1) Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi.
(2) Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a. kawasan pemukiman yang padat;
b. gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
d. sarana transportasi;b. gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
c. tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/
event tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);e. kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
f. kawasan hutan; dang. luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.
KEGIATAN PRA-PENINDAKAN
(1) Kadensus 88 AT Polri menunjuk Manajer Penindakan sebagai pengendali komando lapangan.
(2) Manajer penindakan dapat ditunjuk personel dari Densus 88 AT Polri atau Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satuan Kewilayahan (Satwil).
(3) Dalam hal Manajer Penindakan ditunjuk dari personel Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satwil, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil).
(4) Manajer Penindakan bertugas:a. menentukan posko di TKP;
b. menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman);
b. menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman);
c. mengkoordinir unsur-unsur pelaksana utama Pra Penindakan untuk dapat bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi:
1. Intelijen Polri;
2. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil;
3. Bidbanops Densus 88 AT Polri;
4. Tim penindak;
5. Tim evakuasi;
6. Tim pengamanan/penutupan TKP;
7. Tim negosiator; dan
8. Divhumas Polri atau Bidhumas Polda.
2. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil;
3. Bidbanops Densus 88 AT Polri;
4. Tim penindak;
5. Tim evakuasi;
6. Tim pengamanan/penutupan TKP;
7. Tim negosiator; dan
8. Divhumas Polri atau Bidhumas Polda.
d. mengkoordinasi pelibatan unsur-unsur pendukung penindakan sesuai kebutuhan di lapangan;
e. berkoordinasi dengan Kasatwil kepolisian sebelum, sesaat ataupun sesudah penindakan dilaksanakan; dan
f. mempertimbangkan dan melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan serta mengupayakan negosiasi sebelum memerintahkan Katim penindak melakukan penindakan.
a. melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan;
a. mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan;
b. mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi:
1. penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang:
a) misi yang akan dilaksanakan;
b) peta sasaran/blue print lokasi;
c) rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi;
d) situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya;
e) kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan);
2. memperhitungkan resiko;
3. penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan;
4. memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian.
c. menentukan penggunaan peralatan yang efektif; dan
d. memberikan perintah sesuai sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan.
(1) Tim Pengamanan/penutupan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 6 bertugas melakukan penutupan dan pengamanan area TKP.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi.
(1) Tim Negosiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 7, bertugas:
a. menyiapkan rencana negosiasi dengan tersangka; dan
(2) Negosiasi dilaksanakan dengan tujuan:b. melakukan komunikasi dengan tersangka, dengan menggunakan telepon, pengeras suara, atau secara langsung.
a. agar tersangka ke luar dan menyerahkan diri;
b. agar para sandera dikeluarkan/dibebaskan;
b. agar para sandera dikeluarkan/dibebaskan;
c. agar wanita, anak-anak, orang cacat maupun lanjut usia dikeluarkan dari lokasi pengepungan; dan
d. memberikan peringatan kepada para tersangka untuk menyerah secara sukarela sebelum tindakan upaya paksa dilakukan.
(3) Kegiatan negosiasi dikedepankan dan menjadi prioritas utama dalam hal penindakan menghadapi:
a. tersangka yang menggunakan sandera;
b. tersangka berada di lingkungan fasilitas umum dan objek vital; dan
b. tersangka berada di lingkungan fasilitas umum dan objek vital; dan
c. tersangka sedang bersama-sama dengan orang lain yang diduga tidak terkait tindak pidana terorisme.
(4) Tim Negosiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Manajer Penindakan.
(5) Setelah dilakukan upaya negosiasi dan peringatan dengan pertimbangan waktu cukup tidak berhasil, maka Tim Negosiator berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.
(6) Dalam situasi tertentu langkah negosiasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan masuknya Unit Penetrasi pada tahap aksi penindakan.
PROSEDUR PENINDAKAN
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka:
a. tanpa menggunakan senjata api;
b. menggunakan senjata api;
c. menggunakan bom;
d. menggunakan bom manusia (bom bunuh diri);
e. menggunakan sandera; dan
f. menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.
(1) Kegiatan aksi penindakan dilaksanakan oleh pelaksana utama kegiatan aksi penindakan antara lain:
a. Tim Penindak;
b. Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri; dan
c. Tim KBR Gegana Korbrimob Polri.
b. Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri; dan
c. Tim KBR Gegana Korbrimob Polri.
(2) Kegiatan aksi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Manajer Penindakan.
a. Katim Penindak;
b. Kanit/Panit Penindak;
c. Perwira Administrasi;
d. Unit Penetrasi;
e. Penembak Tepat;
f. Pembantu Penembak Tepat;
g. Pendobrak (Master Breacher);
h. Asisten Pendobrak (Breacher); dan
i. Medis.
(1) Katim Penindak bertugas memimpin dan mengendalikan Tim Penindak dalam pelaksanaan aksi penindakan.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Katim Penindak bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.
(1) Kanit/Panit Penindak bertugas membantu Katim Penindak dalam aksi penindakan, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan pendukung.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit/Panit Penindak bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
a. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam aksi penindakan;
d. menyiapkan peralatan penindakan; dan
e. membuat laporan pelaksanaan tugas.
b. mencatat dan mendokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan Tim Penindak;
c. menyusun rencana simulasi penindakan;d. menyiapkan peralatan penindakan; dan
e. membuat laporan pelaksanaan tugas.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Perwira Administrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.
(1) Unit Penetrasi bertugas memasuki sasaran, melumpuhkan tersangka, dan membebaskan sandera (bila ada sandera).
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Penetrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.
a. sebagai Tim Aju untuk mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran;
b. memberikan tembakan perlindungan kepada tim penetrasi; danc. melakukan penembakan terhadap tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah).
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (Sharp Shooter) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (Sharp Shooter) dibantu oleh Pembantu Penembak Tepat.
(4) Pembantu Penembak Tepat bertugas menganalisis sasaran, mengukur jarak tembak dan menentukan arah angin.
(1) Pendobrak (Master Breacher) bertugas menentukan jenis pendobrakan yang akan digunakan dalam membuat akses berdasarkan hasil analisis terhadap material yang akan didobrak.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master Breacher) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master Breacher) dibantu oleh Pembantu Pendobrak (Breacher).
(4) Pembantu Pendobrak (Breacher) bertugas menyiapkan jenis pendobrakan yang akan digunakan.
(1) Petugas Medis bertugas menangani tindakan awal medis pada saat aksi penindakan.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Medis bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
(1) Unit Jibom bertugas melakukan penjinakan bom dan mengamankan bahan peledak yang ditemukan di TKP, serta melakukan pembersihan (sterilisasi) TKP dari ancaman bom aktif maupun kemungkinan bom sekunder.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Jibom bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.
(1) Unit KBR bertugas melakukan penanganan terhadap ancaman zat-zat kimia, biologi dan radioaktif yang berbahaya di TKP, berdasarkan informasi intelijen Polri.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit KBR bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.
KEGIATAN PASKA PENINDAKAN
Pasal 33
a. pengamanan dan olah TKP;
b. pengumpulan dan penyitaan barang bukti;
c. evakuasi korban;
d. pemulihan situasi; dan
e. konsolidasi.
(1) Setelah Manajer Penindak menyatakan penindakan selesai dan situasi aman, tanggung jawab komando dan pengendalian di lapangan diserahkan kepada Manajer TKP yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri.
(2) Manajer TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pejabat dari Densus 88 AT Polri atau Satwil.
(3) Dalam hal Manajer TKP ditunjuk pejabat dari Satwil maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.
(4) Manajer TKP bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan pengamanan dan olah TKP, serta mengoordinasi unit pelaksana utama Paska Penindakan sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
a. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil;
c. Puslabfor Bareskrim Polri;b. Tim Status
Quo TKP;d. Pusinafis Bareskrim Polri;
e. DVI Pusdokes Polri;
f. Tim Medis;
g. Cyber Forensic Bareskrim Polri; dan
h. Bidcegah Densus 88 AT Polri.
(5) Manajer TKP bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.
(1) Bidcegah Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf h bertugas melakukan kegiatan pemulihan situasi dan kondisi, rehabilitasi, dan pelayanan psikologi traumatis paska penindakan.
(2) Dalam hal penunjukan Tim Pemulihan/rehabilitasi melibatkan personel Satwil setempat, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.
KEGIATAN DUKUNGAN PENINDAKAN
Pasal 43
a. internal Polri; dan
b. eksternal Polri.
(1) Dukungan dari pihak internal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a antara lain meliputi:
a. Baintelkam Polri;
b. Bareskrim Polri;
c. Baharkam Polri;
d. Korbrimob Polri;
e. Divhubinter Polri; dan
f. Satwil.
b. Bareskrim Polri;
c. Baharkam Polri;
d. Korbrimob Polri;
e. Divhubinter Polri; dan
f. Satwil.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(1) Dukungan dari pihak eksternal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b antara lain meliputi:
a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
d. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
e. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN);
f. Badan SAR Nasional (Basarnas);
g. Pemerintah Daerah (Pemda);
h. Dinas Kesehatan;
i. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
j. penyelenggara jasa telekomunikasi;
k. media;
l. tenaga ahli; dan
m. masyarakat.
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
d. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
e. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN);
f. Badan SAR Nasional (Basarnas);
g. Pemerintah Daerah (Pemda);
h. Dinas Kesehatan;
i. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
j. penyelenggara jasa telekomunikasi;
k. media;
l. tenaga ahli; dan
m. masyarakat.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dalam bentuk personel dan peralatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3) Dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain dinas pemadam kebakaran, dinas pekerjaan umum, dan perusahaan daerah air minum.
(4) Dukungan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain teknologi informasi, akademisi, psikologi, medis, dan konstruksi bangunan.
(5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, RT/RW, dan Pam Swakarsa.
(6) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i oleh Manajer Penindakan dan dilaporkan Kadensus 88 AT Polri.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 November 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TIMUR PRADOPO
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
