a. importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan; dan/atau
b. pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sesuai dengan Undang-Undang Cukai.
(1) Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dilakukan secara terencana dilaksanakan secara selektif berdasarkan manajemen resiko.
(2) Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dilakukan sewaktu-waktu, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
(1) Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Audit.
(2) Susunan keanggotaan Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. PMA;
b. PTA;
c. Ketua Auditor; dan
d. seorang atau lebih Auditor.
b. PTA;
c. Ketua Auditor; dan
d. seorang atau lebih Auditor.
(3) Susunan keanggotaan Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan:
a. seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai selain Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan/atau
b. seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(1) PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dalam Tim Audit, dapat diganti jika yang bersangkutan dialihtugaskan, dianggap tidak mampu, atau atas permintaan sendiri.
(2) Jumlah anggota Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dapat ditambah, dalam hal diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.
(1) Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(2) Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(1) Setiap penerbitan surat tugas harus diikuti dengan penerbitan daftar kuesioner untuk Auditee.
(2) Daftar kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Auditee dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam amplop tertutup.
(3) Daftar kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Direktur Jenderal untuk menilai kinerja Tim Audit dan sistem audit.
a. meminta Data Audit;
b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Orang dan pihak lain yang terkait;
c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan Data Audit, ruangan tempat untuk menyimpan Sediaan Barang, dan ruangan tempat untuk menyimpan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai;
d. melakukan Tindakan Pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.
a. memperlihatkan tanda pengenal;
b. menyampaikan surat tugas atau surat perintah dan daftar kuesioner kepada Auditee;
c. menjelaskan maksud dan tujuan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai kepada Auditee;
d. menyampaikan surat tugas atau surat perintah kepada Auditee dalam hal terjadi perubahan susunan keanggotaan Tim Audit; dan
e. merahasiakan segala informasi yang telah diperoleh dari Auditee kepada pihak lain yang tidak berhak.
(1) Untuk kepentingan pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai, Auditee wajib:
a. menyerahkan Data Audit serta menunjukkan Sediaan Barang untuk diperiksa;b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
c. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Auditee apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
(2) Dalam hal pimpinan Auditee tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada yang mewakilinya.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Auditee atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Auditee dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan/atau cukai.
(1) Tim Audit dapat melakukan pencacahan fisik Sediaan Barang dalam pelaksanaan Pekerjaan Lapangan.
(2) Sebelum pelaksanaan pencacahan fisik terhadap Sediaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencacahan fisik kepada Auditee.
(3) Ketentuan mengenai pemberitahuan secara tertulis rencana pelaksanaan pencacahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk Audit Investigasi.
(4) Dalam hal pelaksanaan pencacahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Auditee wajib menyediakan peralatan dan/atau tenaga ahli tersebut.
(1) Permintaan Data Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan secara tertulis.
(2) Berdasarkan permintaan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditee wajib menyerahkan Data Audit secara lengkap.
(3) Terhadap penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. penyerahan Data Audit untuk Audit Umum harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang atas permohonan Auditee sebelum jangka waktu penyerahan Data Audit berakhir untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
b. penyerahan Data Audit untuk Audit Khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. penyerahan Data Audit untuk Audit Investigasi harus dilakukan pada saat diterimanya permintaan Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Dalam hal Auditee tidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap sesuai batas waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, Tim Audit menyusun LHA berdasarkan data yang diperoleh.
(2) Dalam hal Auditeetidak bersedia atau tidak menyerahkan Data Audit secara lengkap sesuai batas waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, Tim Audit dapat melakukan Tindakan Pengamanan dan/atau penindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai berupa:
a. penegahan alat angkut; dan/atau
b. penyegelan barang dan/atau alat angkut,
a. pimpinan Auditee atau yang mewakili tidak memberi kesempatan kepada Tim Audit untuk memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan Data Audit termasuk sarana/media penyimpan Data Elektronik, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, Sediaan Barang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting; dan/atau
b. diperlukan upaya untuk melakukan pengamanan Data Audit oleh Tim Audit.(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan Audit dalam hal:
a. Pekerjaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a tidak dapat dilaksanakan;
b. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai tidak dapat dilanjutkan setelah dilakukan Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
c. terdapat alasan selain alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(2) Dalam hal pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit menyusun LHA.
(3) Terhadap Auditee yang dilakukan penghentian Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1) Berdasarkan pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Tim Audit menyusun DTS.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:a. Audit Khusus yang dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai; atau
b. Audit Investigasi.(3) DTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Audit kepada Auditee untuk diberikan tanggapan.
(4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:a. menerima seluruh temuan audit dalam DTS;
b. menolak sebagian temuan audit dalam DTS; atau
c. menolak seluruh temuan audit dalam DTS.
b. menolak sebagian temuan audit dalam DTS; atau
c. menolak seluruh temuan audit dalam DTS.
(5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Auditee kepada Tim Audit dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya DTS, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Dalam hal Auditee tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Auditee dianggap menyetujui temuan dalam DTS.
(1) Dalam hal Auditee menolak sebagian atau seluruh temuan hasil Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai dalam DTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b dan huruf c, Tim Audit dan Auditee melakukan Pembahasan Akhir.
(2) Proses Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir.
(3) Risalah Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkum dalam Hasil Pembahasan Akhir dan ditutup dengan BAHA.
(4) Auditee dianggap menerima seluruh temuan audit dalam DTS, dalam hal:
a. Auditee tidak menghadiri Pembahasan Akhir;
b. Auditee hadir tetapi tidak melaksanakan Pembahasan Akhir; atau
c. Auditee melaksanakan Pembahasan Akhir tetapi tidak menandatangani Hasil Pembahasan Akhir.
(1) Hasil Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai dituangkan dalam LHA.
(2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PMA, PTA, dan Ketua Auditor.
(1) Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dituangkan dalam LHA dan disusun berdasarkan Data Audit yang telah diserahkan oleh Auditee pada saat pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.
(2) Auditee bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan Data Audit yang telah diserahkan kepada Tim Audit pada saat pelaksanaan Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.
a. penetapan Direktur Jenderal;
b. penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
b. penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
c. penerbitan surat tindak lanjut hasil Audit Kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan/atau
d. penerbitan surat tindak lanjut hasil Audit Cukai.(2) Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, bea ke luar, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
1. tata laksana audit termasuk penetapan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan audit;
2. sertifikasi keahlian;3. Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai;
4. evaluasi hasil Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai; dan
5. monitoring tindak lanjut hasil Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai,diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
pada tanggal 9 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDDIN
