bn117-2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi pemberi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, tarif pelayanan kesehatan, dan tata laksana pelayanan kesehatan.

BAB II
PEMBERI, JENIS, DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 3(1) Setiap peserta berhak mendapat pelayanan kesehatan.

(2) Pelayanan kesehatan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. PPK Tingkat Pertama; dan
a. PPK Tingkat Lanjutan.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(1) Besaran tarif maksimum pelayanan kesehatan untuk PPK Tingkat Pertama yang pembayarannya dilakukan dengan sistem kapitasi dibedakan atas klasifikasi:

a. puskesmas tanpa dokter atau dengan 1 (satu) orang dokter;
b. puskesmas dengan 2 (dua) orang dokter atau lebih; dan
c. dokter keluarga.

(2) Persyaratan dokter keluarga sebagai PPK Tingkat Pertama ditentukan antara PT Askes (Persero) dengan dinas kesehatan setempat sesuai dengan ketentuan penilaian PT Askes (Persero).

(3) Besaran biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi peserta mengacu kepada tarif maksimum dengan mempertimbangkan kemampuan PT Askes (Persero) dan tarif umum pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

(4) Besaran tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat menerima pelayanan kesehatan di dalam PPK dan di luar PPK.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat rujukan.

(3) Pembayaran kepada peserta atas biaya pelayanan kesehatan di luar PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem reimburse.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu
Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 8

(1) Komponen tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama terdiri dari tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK Tingkat Pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.

(3) Tarif atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Bagian Kedua
Rawat Inap Tingkat Pertama

(1) Tarif paket rawat inap tingkat pertama meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas puskesmas rawat inap, akomodasi, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.

(3) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Kesatu
Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

Paragraf 1
Pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Spesialistik

Pasal 11

(1) Biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket dan tarif luar paket.

(2) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balkesmas dan Rumah Sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi dan/atau pelayanan medis lainnya.

(4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

(5) Jenis pelayanan yang dapat diberikan di Balkesmas dan Rumah Sakit meliputi pelayanan Paket Pemeriksaan (P I), Paket Pemeriksaan Laboratorium (P II A), Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (P II B), Paket Pemeriksaan Elektromedik (P II C), Paket Tindakan Medis (P III), dan pelayanan kesehatan luar paket.

(6) Besaran tarif maksimum pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(7) Besaran tarif pelayanan di Balkesmas disetarakan dengan besaran tarif pelayanan Rumah Sakit Daerah kelas D.

Paragraf 2
Pelayanan di Unit Gawat Darurat

(1) Biaya pelayanan satu hari (one day care) dibayarkan untuk biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Untuk biaya tindakan pada pelayanan satu hari (one day care) dibayarkan sesuai dengan tarif tindakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(3) Tarif paket pelayanan satu hari (one day care) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Ketiga
Rawat Inap Tingkat Lanjutan

Paragraf 1
Pelayanan di Ruang Rawat Inap

Pasal 14

(1) Biaya rawat inap tingkat lanjutan ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.

(2) Tarif pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.

(4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, laboratorium paket II A, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

(1) Ruang rawat inap khusus terdiri dari:

a. Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU); dan

b. High Care Unit (HCU).

(2) Biaya pelayanan di ruang rawat inap khusus ditetapkan berdasarkan tarif paket perawatan per hari rawat dan tarif luar paket.

(3) Tarif pelayanan di ruang rawat inap khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.

(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, pelayanan medis lainnya, dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

Bagian Keempat
Penunjang Diagnostik

Paragraf 1
Paket Penunjang Diagnostik (P II)

Pasal 17

(1) Paket penunjang diagnostik (P II) dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.

(2) Pelayanan paket penunjang diagnostik (P II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:

a. paket pemeriksaan laboratorium (P II A);
b. paket pemeriksaan radiodiagnostik (P II B); dan
c. paket pemeriksaan elektromedik (P II C).

(3) Tarif Paket II (P II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Balkesmas dan Rumah Sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.

(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan paket penunjang diagnostik.

Paragraf 2
Penunjang Diagnostik Luar Paket

Pasal 18

(1) Tarif pelayanan penunjang diagnostik luar paket, ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan untuk setiap jenis pelayanan per kali pelayanan.

(2) Pelayanan penunjang diagnostik luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:

a. pemeriksaan laboratorium luar paket;
b. pemeriksaan radiodiagnostik luar paket; dan/atau
c. pemeriksaan elektromedik luar paket.

(3) Tarif pelayanan luar paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai.

(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan penunjang diagnostik luar paket.

Bagian Kelima
Tindakan Medis

Paragraf 1
Paket Tindakan Medis (P III)

(1) Tindakan medis operatif merupakan tindakan yang dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal di kamar operasi.

(2) Jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan kompleksitas operasi.

(3) Tarif paket tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas operasi serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan operasi.

(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya jasa bagi tim medis operatif.

(6) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

(7) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen) atau sesuai dengan tarif dan paket tindakan operatif kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif.

Paragraf 3
Tindakan Radioterapi

Pasal 21(1) Tindakan Radioterapi meliputi pelayanan:

a. Radiasi Eksterna;
b. Paket Brachytherapy; dan/atau
c. Radiasi Interna.

(2) Tarif tindakan radioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(3) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam tindakan radioterapi.

(4) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan tindakan radioterapi.

BAB V
OBAT

(1) Pelayanan persalinan normal dapat dilakukan di Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Rumah Sakit.

(2) Pelayanan persalinan dengan penyulit dilakukan di Rumah Sakit.

Pasal 24

(1) Pelayanan persalinan meliputi tindakan persalinan dan perawatan ibu dan bayi.

(2) Perawatan ibu dan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rawat gabung, kecuali atas indikasi medis.

(3) Tarif tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya.

(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan persalinan dan pelaksana administrasi pelayanan.

(6) Tarif perawatan bayi di ruang perawatan biasa dihitung sejak hari kelahiran dengan besaran 50 (lima puluh) persen dari tarif ruang perawatan sesuai hak ibu.

Pasal 25Biaya pelayanan persalinan peserta ditanggung oleh PT Askes (Persero) sampai dengan anak kedua yang hidup.

BAB VII
PELAYANAN ESWL, CT SCAN, MRI, MSCT
DAN RADIOLOGI INTERVENSI

Pasal 26

(1) Jenis pelayanan Extra-corporal Shock Wave Litotripsy (ESWL), CT Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Multi Slice Computer Tomography (MSCT), dan radiologi intervensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Besaran tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII
PELAYANAN TRANSPLANTASI ORGAN

Pasal 27(1) Pelayanan transplantasi organ dilakukan di PPK Tingkat Lanjutan.

(2) Jenis pelayanan transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(3) Besaran tarif transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(4) Besaran tarif transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya pelayanan kesehatan untuk resipien dan pendonor.

BAB IX
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

Pasal 28(1) Pelayanan transfusi darah dilakukan di PPK tingkat lanjutan.

(2) Besaran biaya penggantian atas pengolahan dan penggunaan darah ditetapkan berdasarkan kesepakatan PT Askes (Persero) dan Unit Transfusi Darah/Unit Donor Darah yang bersangkutan.

BAB X
PELAYANAN JANTUNG

Pasal 29

(1) Pelayanan jantung dilakukan di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas pelayanan penyakit jantung.

(2) Pelayanan jantung meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.

(3) Tarif atas pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4) Tarif atas jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penggunaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit, akomodasi, serta bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya.

(5) Tarif atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka pelayanan jantung dan/atau pelaksana administrasi pelayanan.

(6) Jenis pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(7) Besaran tarif maksimum pelayanan jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XI
PELAYANAN DIALISIS

Pasal 30Pelayanan dialisis di Rumah Sakit terdiri dari pelayanan Hemodialisis (HD) dan pelayanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD).

Pasal 31

(1) Pelayanan Hemodialisis (HD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan pelayanan proses pencucian darah dengan menggunakan mesin cuci darah dan sarana hemodialisis.

(2) Sarana hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas consumable set dan cairan hemodialisis yang disediakan oleh PT Askes (Persero) berdasarkan permintaan dari Rumah Sakit.

(3) Consumable set sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bloodline, AV Fistula, Dialisat Bicarbonat Powder/Cairan, dan Hollow Fiber.

(4) Cairan hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi cairan re-use, heparin, dan NaCl.

(5) Dalam hal pasien menderita penyakit tertentu, consumable set dapat digunakan secara single use.

(6) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

a. HIV/AIDS; dan
b. Hepatitis.

Pasal 32

(1) Pelayanan CAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pelayanan pemasangan alat CAPD di tubuh pasien dan secara berkala penggantian pemakaian cairan CAPD.

(2) Cairan untuk pelaksanaan pelayanan CAPD diberikan oleh PT Askes (Persero) kepada peserta.

Pasal 33Besaran tarif atas jasa pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan pelayanan pemasangan alat CAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XII
PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Pasal 34

(1) Jenis pelayanan kedokteran forensik terdiri dari pembuatan visum et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinik), pemeriksaan psikiatri forensik, atau pemeriksaan jenazah.

(2) Jenis pelayanan pemeriksaan jenazah terdiri atas pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 35

(1) Besaran tarif maksimum visum et repertum forensik klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sesuai Paket III A (P III A) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Besaran tarif maksimum pemeriksaan psikiatri forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang memerlukan observasi perawatan ditentukan sesuai dengan tarif rawat inap dan tindakan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(3) Besaran tarif maksimum pelayanan pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB XIII
PELAYANAN SUPLEMEN

Pasal 36

(1) PT Askes (Persero) memberikan penggantian biaya pelayanan suplemen antara lain terdiri dari alat bantu hidrocephalus / VP Shunt, kaca mata, Intra Oculer Lens (IOL), alat bantu dengar, prothesa gigi, prothesa mandibula, vitrektomi set, penyangga leher (collar neck), jaket penyangga patah tulang belakang (Corset), mesh, anus buatan/ colostomi / pesarium / DJ Stent, double lumen kateter untuk CAPD, triple lumen kateter untuk CAPD, implan lain, vaskuler graft, pen, screw, prothesa alat gerak, tulang buatan, sendi buatan, dan colon set.

(2) Biaya pelayanan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta oleh PT Askes (Persero).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi PT Askes (Persero).

BAB XIV
REKAM MEDIS

Pasal 37PT Askes (Persero) dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada PPK sesuai kebutuhan.

BAB XV
KELAS PERAWATAN

Pasal 38Kelas Perawatan untuk rawat inap bagi peserta terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas II;

b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Golongan IV dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;

c. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan I, Golongan II, di Ruang Kelas II;

d. Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dengan golongan pada saat pensiun Golongan III, Golongan IV, di Ruang Kelas I;

e. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Prajurit Dua, Prajurit Satu, Prajurit Kepala, Kopral Dua, Kopral Satu, Kopral Kepala, Sersan Dua, Sersan Satu, Sersan Kepala, Sersan Mayor, Pembantu Letnan Dua dan Pembantu Letnan Satu, di Ruang Kelas II;

f. Penerima Pensiun TNI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Letnan Dua, Letnan Satu, Kapten, Mayor, Letnan Kolonel, Kolonel, Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal dan Jenderal, di Ruang Kelas I;

g. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Bhayangkara Dua, Bhayangkara Satu, Bhayangkara Kepala, Ajun Bragadir Polisi Satu, Ajun Brigadir Polisi Dua, Ajun Brigadir Polisi, Brigadir Polisi Dua, Brigadir Polisi Satu, Brigadir Polisi Kepala, Ajun Inspektur Polisi Dua dan Ajun Inspektur Polisi Satu, di Ruang Kelas II;

h. Penerima Pensiun POLRI dan anggota keluarganya dengan pangkat terakhir mulai Inspektur Polisi II, Inspektur Polisi Satu, Ajun Komisaris Polisi, Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Besar Polisi, Brigadir Jenderal Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi dan Jenderal Polisi, di Ruang Kelas I;

i. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;

j. Pejabat Negara, Penerima Pensiunnya dan anggota keluarganya di Ruang Kelas I;

k. Dokter PTT di Ruang Kelas I; dan
l. Bidan PTT di Ruang Kelas II.

Pasal 39Peserta Golongan IV c, Golongan IV d, Golongan IV e, penerima pensiunnya beserta anggota keluarganya, dapat dirawat inap di Kelas VIP dengan membayar selisih tarif paket ruang perawatan dan PT Askes (Persero) akan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai haknya.

BAB XVI
URUN BIAYA

Pasal 40

(1) Peserta tidak dikenakan urun biaya untuk pelayanan di unit gawat darurat dan rawat inap yang sesuai dengan prosedur dan haknya.

(2) PPK dapat mengenakan urun biaya pada pelayanan rawat jalan Paket I (P I) paling banyak sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) per kunjungan.

(3) Bagi peserta yang karena permintaannya sendiri naik kelas perawatan maka peserta dikenakan urun biaya.

(4) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara tarif kelas perawatan yang diberikan oleh PPK di kelas yang diinginkan peserta dikurangi dengan tarif kelas perawatan yang ditetapkan sesuai hak peserta berdasarkan Peraturan ini dan PT Askes (Persero) akan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai haknya.

(5) Besaran urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada peserta oleh PT Askes (Persero) dan/atau PPK.

BAB XVII
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 41Tata laksana pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) di Puskesmas, Balkesmas, dan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB XVIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 42

(1) PT Askes (Persero) melakukan pembayaran kepada PPK atas biaya jasa sarana dan jasa pelayanan yang telah diberikan.

(2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimum sebesar 44% (empat puluh empat persen).

(3) PPK melakukan pengelolaan atas penerimaan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43Menteri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan tarif atas pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) di Puskesmas, Dokter Keluarga, Balkesmas, dan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44Perjanjian kerja sama antara PT Askes (Persero) dengan PPK disesuaikan berdasarkan Peraturan ini paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.

Pasal 45Pembayaran dengan sistem kapitasi untuk PPK Tingkat Pertama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya kapitasi per jiwa per bulan untuk seluruh Puskesmas sejumlah Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) mulai 1 Maret 2011.

b. Biaya kapitasi per jiwa per bulan sesuai ketentuan tarif maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dilaksanakan secara bertahap paling lambat 31 Desember 2011 yang secara teknis operasional akan diatur oleh PT Askes (Persero) bekerja sama dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

(1) Jenis pelayanan dan tarif yang belum diatur, dapat disetarakan dengan jenis pelayanan dan tarif yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

(2) Jenis pelayanan dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan masukan dari Dewan Pertimbangan Medik PT Askes (Persero) dan dituangkan dalam kesepakatan antara PT Askes (Persero) dengan PPK.

(3) Penyetaraan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada penyetaraan yang telah dibuat oleh Rumah Sakit rujukan tertinggi di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 47Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 474/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah; dan

c. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dan Rumah Sakit Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : 1