KETENTUAN UMUM
(1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan dalam rangka program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup:
a. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi;
b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi;
c. Pengelolaan dan Pengadministrasian Dana Dekonsestrasi
b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi;
c. Pengelolaan dan Pengadministrasian Dana Dekonsestrasi
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dalam Petunjuk Teknis Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012.
(3) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, dan merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
(4) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana pada ayat (3) antara lain berupa fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, serta pelaporan.
(5) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai.
(6) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing.
(1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Barang Milik Negara.
(2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11
(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
a. laporan manajerial; dan
b. laporan akuntabilitas.
(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:b. laporan akuntabilitas.
a. perkembangan realisasi kegiatan dekonsentrasi;
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.
(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Barang.
(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:a. Neraca
b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
(1) Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).
(2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
(3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Barang Milik Negara (BMN) hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
(4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang bersumber dari anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W).
(5) Sekretariat UAPPA/B-W sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di SKPD provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi.
(6) Organisasi dan tata kerja Sekretariat UAPPA/B-W ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
(1) Koordinasi pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan Dana Dekonsentrasi.
PEMERIKSAAN
(1) SKPD provinsi yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;
b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; atau
c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; atau
c. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.
PENUTUP
Pasal 17
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
LINDA AMALIA SARI
Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Februari 2012
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
LINDA AMALIA SARI
pada tanggal 12 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
