(1) Dalam hal Pemrakarsa demonstration activities akan melakukan implementasi penyelenggaraan karbon hutan, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan dari Menteri.

(2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal terkait untuk melakukan penilaian permohonan demonstration activities sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penilaian terhadap permohonan demonstration activities sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan.

(4) Penyelenggara karbon hutan yang berasal dari penyelenggaraan melalui demonstration activitiesdan penyelenggaraan baru tanpa melalui demonstration activities, adalah sebagai berikut:

a. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam;
b. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
c. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem;
d. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat;
e. pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
f. pemegang izin pengelolaan hutan desa;
g. pemegang izin pemanfaatan hasil hutan non kayu;
h. pemegang izin usaha penyediaan sarana/jasa wisata alam;
i. pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan;
k. pengelola hutan konservasi;
l. pengelola kesatuan pengelolaan hutan produksi;
m. pengelola kesatuan pengelolaan hutan lindung;
n. pengelola hutan adat;
o. pengelola/pemilik hutan hak.

(1) Izin penyelenggaraan karbon hutan terintegrasi dengan izin yang melekat pada pemanfaatan hutan/hasil.

(2) Penyelenggaraan karbon hutan dilakukan melalui Izin Penyelenggaraan Karbon Hutan.

(3) Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kesatuan pengelolaan hutan produksi atau hutan lindung dapat diberikan sepanjang areal kesatuan pengelolaan hutan tersebut belum dibebani perizinan.

(4) Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah dalam bentuk izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

(5) Pengelola/pemilik hutan hak wajib mengajukan izin penyelenggaraan karbon hutan kepada Menteri.

(6) Tatacara pemberian izin penyelenggaraan karbon hutan pada hutan hak dan kawasan hutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan dapat memperdagangkan karbon hutan pada wilayah kerjanya secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dengan hasil hutan yang diusahakannya.

(2) Karbon hutan yang diperdagangkan pada pasar karbon hutan dalam negeri maupun pasar karbon hutan internasional baik pasar sukarela maupun pasar yang bersifat mengikat, adalah karbon hutan yang telah mendapat sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pasar perdagangan karbon.

(3) Karbon hutan yang diperdagangkan adalah selisih antara potensi karbon hutan pada tahun tertentu dengan potensi awal karbon hutan (baseline), dan/atau memelihara dan/atau mengamankan stock karbon hutan.

(4) Tatacara perdagangan karbon hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

(5) Untuk memenuhi target komitmen penurunan emisi Indonesia, maka pembeli karbon hutan yang berasal dari negara lain memperoleh nilai penurunan emisi karbon maksimal sebesar 49 %.

(6) Dalam rangka meningkatkan potensi pertambahan karbon hutan, pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan wajib menjaga potensi hutan yang ada di areal kerjanya dari kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan tidak melakukan pemanenan hutan secara berlebihan, serta melakukan pengelolaan hutan secara lestari.