bn178-2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;

b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan

d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4Kriteria pasar tradisional antara lain:
a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

a. penentuan lokasi;
b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
c. sarana pendukung.

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:
a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota;

b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan

c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:
a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan

e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. Sistem penarikan retribusi;
b. Sistem keamanan dan ketertiban;
c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
d. Sistem perparkiran;
e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
f. Sistem penteraan; dan
g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

(2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:
a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 14Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:
a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

(1) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 17

(1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
b. pengelola dan pedagang;
c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
d. sarana dan prasarana pasar.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 18(1) Bupati/walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b antara lain:
a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 21Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c antara lain:
a. pembenahan tata letak;
b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
c. peningkatan kualitas konstruksi;
d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
e. pembenahan sistem elektrikal;
f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 24

(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.

(2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

Pasal 25

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.

(2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

(2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

(3) Bupati/walikota melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.

Pasal 27Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;

b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pada tingkat nasional;

c. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; dan

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Pasal 28Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di provinsi;

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam wilayah provinsi.

Pasal 29Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi:

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota;

b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota dalam di wilayah kabupaten/kota;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota; dan

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

(2) Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten/kota di wilayahnya.

(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 32Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD atau menyusun rencana pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dalam renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD sampai dengan ditetapkan RPJMD periode berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas