KETENTUAN UMUM
(1) Maksud peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas untuk melaksanakan Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
(2) Tujuan peraturan ini agar terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
a. legalitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. akuntabel, yaitu setiap tindakan petugas dalam pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan;
c. nesesitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dilaksanakan atas pertimbangan kepentingan yang tidak bisa dihindarkan karena situasi kondisi yang dihadapi; dan
d. kewajiban umum, yaitu setiap Petugas wajib melakukan tindakan pengaturan lalu lintas dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU
Pasal 4
(1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh:
a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
c. adanya pekerjaan jalan;
d. adanya kecelakaan lalu lintas;
(2) Tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu meliputi:b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
c. adanya pekerjaan jalan;
d. adanya kecelakaan lalu lintas;
e. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
f. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
g. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
h. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
b. mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
c. mempercepat arus lalu lintas;
d. memperlambat arus lalu lintas;
e. mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
f. menutup dan membuka arus lalu lintas.
b. mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
c. mempercepat arus lalu lintas;
d. memperlambat arus lalu lintas;
e. mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
f. menutup dan membuka arus lalu lintas.
(3) Tindakan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diutamakan daripada pengaturan yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
a. memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan;
b. memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah belakang;
c. memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan dan belakang;
d. menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
e. menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan Petugas;
f. menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan Petugas;
g. mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
h. mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah kanan Petugas;
i. memperlambat kendaraan yang datang dari depan Petugas;j. memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang Petugas;
k. memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri; dan
l. memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan tertentu.a. tiupan panjang satu kali berarti berhenti;
b. tiupan pendek dua kali berarti jalan; dan
c. tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 kali) untuk meminta perhatian pengguna jalan guna mempercepat laju kendaraan.
a. sinar panjang berarti berhenti;
b. sinar pendek 2 kali berarti berjalan; dan
c. sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali, berarti untuk meminta perhatian terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh Petugas.
a. surat perintah tugas;
b. peluit;
c. megaphone;
d. lampu senter dengan pancaran warna merah;
e. rambu lalu lintas sementara dan barikade untuk situasi khusus;
f. alat komunikasi (handy talky/HT);
g. kapur tulis;
h. rompi lalu lintas; dan
i. kelengkapan perorangan lainnya.
a. Jalan nasional;
b. Jalan provinsi;
c. Jalan kabupaten;
d. Jalan kota; dan
e. Jalan desa.
(1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta Jalan tol.
(2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
(3) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.
(4) Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
(5) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
(1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:
a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.
(2) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.
(1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.
(2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
b. waktu penyelenggaraan;
c. jenis kegiatan;
d. perkiraan jumlah peserta;
e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
f. surat rekomendasi dari:
b. waktu penyelenggaraan;
c. jenis kegiatan;
d. perkiraan jumlah peserta;
e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
f. surat rekomendasi dari:
1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.(4) Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.
(2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas.
(3) Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:
a. tidak merusak fungsi Jalan;
b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan; dan
c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TIMUR PRADOPO
pada tanggal 8 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
lamp
