KETENTUAN UMUM
Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman bagi:
a. Unit kerja dalam menyusun RKA, melaksanakan kegiatan dan anggaran serta melaporkan pelaksanaannya;
b. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Renortala) dan/atau Tim Anggaran dalam menilai usulan kegiatan dan anggaran unit-unit kerja; dan
c. Inspektorat dalam melakukan reviu.PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4
a. Perencanaan;
b. Reviu;
c. Penilaian.
(1) Penyusunan KAK/TOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
(2) Penyusunan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berpedoman pada satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Dalam hal satuan biaya untuk kegiatan tertentu tidak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dapat menggunakan satuan biaya berdasarkan data pasar setempat dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(1) Inspektorat melakukan Reviu terhadap KAK/TOR dan RAB yang disampaikan oleh Unit Kerja.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kesesuaian antara usulan KAK/TOR dan RAB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja yang direviu dan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Reviu mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas.
(1) Dalam menilai kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana dapat dibantu oleh Tim Anggaran.
(2) Keanggotaan Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
Pelaksanaan
(1) Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(2) Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengguna Anggaran (PA);
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);
d. Bendahara Pengeluaran (BP);
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
h. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
i. Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak, dalam hal diperlukan.
(3) Tim Pelaksana kegiatan terdiri atas:b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);
d. Bendahara Pengeluaran (BP);
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
f. Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
g. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);h. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
i. Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak, dalam hal diperlukan.
a. Penanggung Jawab Kegiatan; dan
b. Pelaksana Kegiatan.
b. Pelaksana Kegiatan.
(1) Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh Pejabat Eselon I.
(2) Pengusulan Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(3) Pejabat Pengelola Anggaran ditetapkan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.
(1) Pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijalankan sesuai dengan rencana kerja dan jadual kegiatan yang telah ditetapkan.
(2) Pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DIPA dan RKA yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
(1) Pencairan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
(1) Dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran, Pelaksana Kegiatan wajib menyampaikan laporan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. laporan pelaksanaan kegiatan;
b. laporan keuangan;
b. laporan keuangan;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.024/Ses/07/2003 tentang Pedoman Penilaian Usulan Kegiatan Pembangunan;
b. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011; dan
c. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ARMIDA S. ALISJAHBANA
Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Februari 2012
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ARMIDA S. ALISJAHBANA
pada tanggal 15 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
