PP 36-1980

BAB I
KETENTUAN UMUM

Rehabilitasi Penderita Cacat bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pisik, mental, dan sosial penderita cacat agar dapat berfungsi dalam masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuan, bakat, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 3Usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.

BAB II
REHABILITASI MEDIS

Pasal 4

(1) Rehabilitasi medis meliputi usaha penyembuhan/pemulihan kesehatan penderita cacat, pemberian alat-alat pengganti dan atau alat pembantu tubuh.

(2) Rehabilitasi media sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penderita cacat yang tidak mampu, pembiayaannya ditanggung oleh Negara.

Usaha rehabilitasi sosial penderita cacat meliputi:
a. bimbingan sosial ;
b. pemenuhan kebutuhan pokok;
c. pemberian ketrampilan ;
d. pendidikan;
e. pemberian bantuan/fasilitas;
f. pembinaan lanjutan.

Pasal 7Bimbingan Sosial meliputi usaha:

a. pemberian bimbingan sosial kepada penderita cacat baik di dalam maupun di luar Panti Rehabilitasi Penderita Catat;

b. pemberian bimbingan sosial pada Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial bagi Penderita Cacat;

c. pemberian bimbingan dan penyuluhan sosial terhadap masyarakat dalam hal usaha rehabilitasi sosial bagi penderita cacat.

Pasal 8Pemenuhan kebutuhan pokok meliputi usaha untuk mendapatkan:
a. pemenuhan kebutuhan akan pangan;
b. pemenuhan kebutuhan akan sandang;
c. pemenuhan kebutuhan akan papan;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan pendidikan;
f. kesempatan kerja.

Usaha pendidikan meliputi usaha pemberian fasilitas dan sarana guna mendapatkan pendidikan formal maupun non formal.

Pasal 11Bantuan/fasilitas meliputi usaha-usaha:
a. penempatan kerja penderita cacat pada instansi Pemerintah atau swasta;

b. pemberian bantuan permodalan atau fasilitas yang diperlukan untuk usaha wiraswasta.

(1) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam bab ini kecuali untuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Yang disamakan dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus untuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disamakan dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Menteri Yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan, dengan memperhatikan petunjuk tehnis Menteri.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Pasal 14Bantuan sosial diberikan kepada penderita cacat dengan maksud agar mereka dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Bentuk, jumlah, tatacara, dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 14 diatur lebih lanjut oleh Menteri, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

BAB V
PENDIRIAN PANTI REHABILITASI PENDERITA CACAT

Pasal 17

(1) Panti Rehabilitasi Penderita Cacat dapat didirikan oleh Pemerintah atau Badan Sosial.

(2) Badan Sosial yang dapat mendirikan Panti Rehabilitasi Penderita Cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Badan Sosial yang berbentuk Badan Hukum dan yang telah memperoleh pengakuan dari Menteri.

(3) Tatacara dan persyaratan pendirian Panti sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Menteri.

(4) Pendirian Panti Rehabilitasi Penderita Cacat khusus untuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan Panti yang ditetapkan Menteri.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 18

(1) Penderita cacat yang telah direhabilitasi atau telah sanggup melaksanakan suatu pekerjaan dapat disalurkan ke suatu lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat pendidikan, kemampuan, dan kesempatan kerja yang tersedia.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

a. penyaluran untuk mendapatkan pekerjaan di Instansi Pemerintah atau Swasta;
b. diaktifkan kembali ke instansi semula sesuai dengan kemampuannya;

c. Penyaluran untuk melaksanakan usaha sendiri atau pemulangan kepada keluarganya.

(1) Tatacara dan syarat-syarat penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c diatur oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri dapat memberikan bantuan peralatan kerja.

Pasal 21Pelaksanaan penyaluran ke Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a khusus untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang disamakan dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan, dengan memperhatikan petunjuk Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenaga kerjaan.

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi penderita cacat.

Pasal 24Badan Sosial yang menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial bagi penderita cacat dapat diberikan bantuan berupa subsidi.

Pasal 25Bentuk, jumlah, tatacara, dan pelaksanaan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatur oleh Menteri.

Pasal 26Pengawasan terhadap usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 27

(1) Kebijaksanaan di bidang usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah.

(2) Dalam menetapkan kebijaksanaan, Menteri dibantu oleh sebuah badan koordinasi, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28Segala ketentuan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.