(1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, dan rekayasa genetik.

(2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

(3) Dalam hal cara rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan ternak transgenik, selain harus memenuhi ketentuan ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

(1) Pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal dengan cara persilangan yang menggunakan ternak introduksi harus tetap mempertahankan gen tetua SDG Hewan asli atau lokal.

(2) Dalam hal SDG Hewan asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status populasinya tidak aman, penyelenggaraan pemuliaannya harus memperoleh izin dari Menteri.

(1) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan masyarakat.

(2) Dalam hal pemuliaan dilakukan untuk menghasilkan bibit yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap suatu penyakit zoonosis, pemuliaan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan usaha yang memiliki fasilitas laboratorium terakreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan pemuliaan SDG Hewan asli atau lokal yang:

a. status populasinya tidak aman;
b. nilai ekonominya rendah;
c. nilai sosial budayanya tinggi; dan/atau
d. keragaman genetiknya tinggi.

(2) Status populasi tidak aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) SDG Hewan asli dan SDG Hewan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.

(2) Apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian SDG Hewan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penyelamatan SDG Hewan.

(3) Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan SDG Hewan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya harus melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan SDG Hewan yang bersangkutan.

a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah provinsi;
c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. lembaga pendidikan;
e. lembaga penelitian;
f. perorangan warga negara Indonesia;
g. lembaga swadaya masyarakat;
h. badan usaha;
i. lembaga pendidikan asing;
j. lembaga penelitian asing;
k. badan usaha asing; dan
l. warga negara asing.

(2) Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, atau badan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin eksplorasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Eksplorasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan asing, lembaga penelitian asing, badan usaha asing, dan warga negara asing wajib mendapatkan izin eksplorasi dari Menteri dan izin penelitian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerjasama dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam negeri.

(1) Pengajuan permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) harus disertai:

a. identitas pemohon;
d. surat keterangan, rekomendasi, atau persetujuan dari lembaga penjamin.

(2) Permohonan izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal dari pemilik SDG Hewan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

a. menyimpan SDG Hewan yang dikumpulkan sesuai dengan tata cara penyimpanan yang baik; dan

b. memperhatikan keberadaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, masyarakat hukum adat, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang mengelola SDG Hewan.

(1) Konservasi SDG Hewan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha.

(3) Konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:

b. konservasi lekat lahan; dan/atau
c. konservasi ex-situ

(1) Untuk melakukan konservasi SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) harus terlebih dahulu diketahui status populasinya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

(2) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ternyata terdapat SDG Hewan dalam status populasi ke arah kritis, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan peringatan dini dan tindakan tanggap darurat.

(3) Dalam hal status populasi SDG Hewan di habitatnya dalam kondisi kritis, konservasi harus dilakukan secara in-situ dan/atau ex-situ.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peringatan dini dan tindakan tanggap darurat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk keperluan konservasi in-situsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a ditetapkan kawasan pelestarian oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kawasan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

a. penyediaan benih dan bibit ternak;
b. peredaran benih dan bibit ternak;
c. pengawasan benih dan bibit ternak; dan/atau
d. kelembagaan perbibitan.

(3) Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perbibitan ternak asli, ternak lokal, dan ternak introduksi.

(1) Penyediaan benih dan/atau bibit ternak merupakan tanggungjawab Pemerintah.

a. pengadaan di dalam negeri; dan/atau
b. pemasukan dari luar negeri.

(1) Produksi benih dan/atau bibit dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

(1) Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota harus memproduksi benih dan/atau bibit.

(2) Dalam memproduksi benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan masyarakat.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada peternak dan perusahaan peternakan untuk memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak introduksi, dan rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

(2) Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui pemberian pedoman mengenai:

b. pembenihan dan/atau pembibitan yang baik;
c. promosi hasil pembenihan dan/atau pembibitan;
d. kemudahan dalam melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan.

(1) Setiap peternak atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak wajib memiliki izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan oleh Menteri.

(2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kawasan yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menghasilkan bibit dari suatu rumpun atau galur ternak berdasarkan usulan dari bupati atau gubernur.

(3) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan bagian dari suatu wilayah kabupaten, seluruh wilayah kabupaten, beberapa wilayah kabupaten dalam satu provinsi, atau seluruh wilayah provinsi.

(4) Penetapan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jenis dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Penetapan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan berdasarkan usulan dari:

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan penilaian kelayakan suatu wilayah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).

(1) Apabila di wilayah kewenangannya terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis, bupati atau gubernur sesuai dengan kewenangannya harus mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen mengenai asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetiknya.

(1) Rumpun atau galur ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan.

(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumpun atau galur ternak yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta diberi nama.

(1) Pelepasan rumpun atau galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan setelah adanya Keputusan Menteri tentang pelepasan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari perorangan, badan usaha, asosiasi, atau lembaga pemerintah yang menghasilkan rumpun atau galur baru.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen mengenai identitas pemohon, deskripsi rumpun atau galur, dan metode pemuliaan yang digunakan.

(1) Setiap benih atau bibit yang diedarkan wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

(2) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) belum ada, Menteri menunjuk lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.

(2) Menteri dalam menunjuk lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kompetensi sumberdaya manusia, peralatan, dan penguasaan metodologi yang sahih.

(1) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diberikan untuk benih atau bibit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.

a. menyertakan sertifikat layak benih atau bibit;
b. keterangan pemenuhan persyaratan teknis minimal benih atau bibit;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif.

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau
c. pencabutan izin usaha.

(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.

(4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

(2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

(2) Dalam hal SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa liar, izin pemasukan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Dalam hal SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satwa liar, izin pengeluaran diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

(1) Pemasukan dan pengeluaran SDG Hewan dilakukan melalui perjanjian alih SDG Hewan.

(2) Perjanjian alih SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing atau lembaga internasional.

(1) Pemerintah negara asing atau lembaga internasional yang akan melakukan alih SDG Hewan harus memenuhi persyaratan:

b. bekerjasama dengan lembaga penelitian di Indonesia;

(2) Perjanjian alih SDG Hewan dapat dilakukan setelah persetujuan atas dasar informasi awal telah disetujui.

(1) Rancangan perjanjian alih SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a yang disiapkan oleh pemerintah negara asing atau lembaga internasional diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan

(2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi SDG yang dibentuk oleh Menteri.

(4) Keanggotaan Komisi SDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari wakil-wakil kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan SDG Hewan.

(1) Menteri menolak atau menyetujui rancangan perjanjian alih SDG Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berdasarkan hasil evaluasi Komisi SDG.

(2) Penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada pemerintah negara asing atau lembaga internasional.

(1) Pemasukan benih dan bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b wajib memenuhi:

a. persyaratan mutu;
b. persyaratan kesehatan hewan;
c. kebijakan pewilayahan bibit; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

(2) Pemasukan benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri.

(4) Dalam hal pemasukan benih dan bibit ternak merupakan benih dan bibit yang berasal dari rumpun atau galur baru, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan saran dan pertimbangan komisi bibit ternak yang dibentuk Menteri.

(5) Benih dan/atau bibit asal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum diedarkan harus terlebih dahulu dilakukan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(1) Pengeluaran benih dan bibit dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan mempertimbangkan kepentingan nasional.

(2) Pengeluaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri.

(1) Menteri menyelenggarakan sistem dokumentasi dan jaringan informasi untuk kepentingan:

a. pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan; dan
b. perbibitan ternak.

(2) Penyelenggaraan sistem dokumentasi dan jaringan informasi untuk kepentingan pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian terkait, serta gubernur, dan bupati/walikota.

(3) Sistem dokumentasi dan jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO