[Aktifkan javascript untuk melihat halaman ini.]
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.
(2) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela atau mandatory.
(3) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat permohonan dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membatasi kegiatan usaha.
(4) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara mandatory sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada:
a. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi modal inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
c. Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB III
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR SECARA SUKARELA

Bagian Kesatu
Rencana dan Tahapan
Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR Secara Sukarela

Pasal 3
Rencana perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum.

Pasal 4
Pemberian persetujuan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan
b. persetujuan perubahan izin usaha, yaitu persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Komisaris, dalam hal terdapat perubahan; dan
c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR, dalam hal terdapat perubahan lokasi usaha Kantor Pusat atau perubahan prinsip usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi BPRS.
(3) Pihak-pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana penyesuaian kegiatan usahanya menjadi BPR.

Pasal 7
(1) Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi BPR.
(2) Penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:
a. perangkat hukum;
b. jenis kegiatan usaha;
c. infrastruktur;
d. pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan;
e. jaringan kantor; dan
f. kesiapan operasional.
(3) Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha dengan mengatasnamakan diri sebagai BPR sebelum mendapat persetujuan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 8
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip.

Bagian Ketiga
Persetujuan Perubahan Izin Usaha

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b. pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan penyesuaian kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11
(1) Bank Umum yang telah mendapat persetujuan perubahan izin usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha BPR paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal izin kegiatan usaha diberlakukan.
(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha BPR.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia c.q. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta. 10350.

BAB IV
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR SECARA MANDATORY

Pasal 14
(1) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang akan diberitahukan kepada Bank Umum.
(2) Bagi Bank Umum yang telah terdaftar di pasar modal, salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal.
(3) Bank Umum yang ditetapkan menjadi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memutuskan pelaksanaan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR;
b. melaksanakan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR, kecuali dalam rangka penyelesaian.

Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) serta Bank yang melanggar pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berupa:
a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000, - (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini; dan atau
b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR dalam rangka konsolidasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2008
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4823(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 35)


Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan "rencana bisnis" adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank Umum.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Persiapan perubahan kegiatan usaha dikatakan telah selesai apabila Bank telah melakukan penyesuaian kegiatan usaha menjadi BPR, antara lain:
1. memiliki akta perubahan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR, menyelesaikan kewajiban kepada kreditur/nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR, menyediakan dana sebesar kewajiban bank yang belum diselesaikan;
3. menyelesaikan perubahan sistem dan prosedur kerja, teknologi informasi, struktur organisasi dan susunan personalia;
4. menyelesaikan persiapan pelaporan Sistem Informasi Debitur, LBU dan laporan lain ke Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi BPR;
5. menyelesaikan penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BPR;
6. menyelesaikan persiapan beberapa dokumen seperti daftar aktiva tetap, bukti penguasaan kantor, contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari Bank Umum menjadi BPR.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Rancangan akta perubahan anggaran dasar hanya memuat hal-hal yang mengalami perubahan, misalnya:
1. nama yang menegaskan adanya perubahan dari Bank Umum menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Bank "A" menjadi PT BPR "A".
2. penegasan adanya perubahan kegiatan usaha dari kegiatan usaha Bank Umum menjadi kegiatan usaha BPR bahwa Bank akan mengubah kegiatan dan izin usahanya menjadi BPR.
Huruf f
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Komisaris secara sungguh-sungguh memenuhi fungsinya dalam mengawasi BPR.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Rencana struktur organisasi dan susunan personalia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Angka 1
Dalam hal tidak terdapat Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani oleh pemegang saham yang mewakili pemegang saham lain sehingga jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh perseratus).
Angka 2
Huruf a)
Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang merupakan Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani oleh para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut sehingga jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh perseratus). Surat pernyataan dari badan hukum Pemerintah Daerah dibuat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.
Huruf b)
Surat pernyataan dibuat oleh pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.
Huruf c)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan.
Yang dimaksud dengan perubahan lokasi usaha Kantor Pusat adalah pemindahan alamat Kantor Pusat yang bersifat lintas propinsi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek perangkat hukum mencakup antara lain dengan memastikan akta perubahan anggaran dasar badan hukum telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Huruf b
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek jenis kegiatan usaha mencakup antara lain dengan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR (seperti transaksi giro, transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta asing (valas), promes, surat utang, dan lain-lain), menyelesaikan kewajiban kepada kreditur/nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR serta menyediakan dana sebesar kewajiban bank yang belum diselesaikan.
Huruf c
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek infrastruktur mencakup antara lain dengan mempersiapkan perubahan sistem dan prosedur kerja, teknologi informasi, struktur organisasi dan susunan personalia.
Huruf d
Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan mencakup antara lain dengan mempersiapkan pelaporan Sistem Informasi Debitur, LBU dan laporan lain ke Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi BPR seperti mempersiapkan konversi penghitungan kolektibilitas, Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), Non Performing Loanmenjadi Kualitas Aktiva Produktif, Tingkat Kesehatan, Giro Wajib Minimum menjadi cash ratio, Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio),dan sebagainya.
Huruf e
dengan melakukan penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BPR.
Huruf f
dengan mempersiapkan beberapa dokumen seperti di antaranya daftar aktiva tetap, bukti penguasaan kantor, contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Angka 1
Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual.
Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut, status Bank Umum berubah dan oleh karena itu hanya dapat beroperasi sebagai BPR dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti transaksi kliring, devisa, operasional kantor cabang di luar provinsi, kecuali sebatas penyelesaian atas transaksi dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditujukan antara lain untuk memutuskan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Antara lain menghentikan transaksi giro, transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta asing (valas), promes, surat utang, dan lain-lain.

Pasal 15
Ayat (1)
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditujukan untuk memutuskan pula perubahan anggaran dasar dan ditindaklanjuti dengan pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimintakan pengesahan.
Ayat (2)
Kewajiban lain yang harus diselesaikan terkait dengan transaksi terdahulu sebagai Bank Umum antara lain meliputi:
1. penyelesaian kewajiban giro, sertifikat deposito, kliring, devisa;
2. penyesuaian pelaporan & pemenuhan ketentuan;
3. penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPR;
4. penyampaikan neraca akhir Bank Umum posisi Desember 2010;
5. perubahan Neraca akhir Bank Umum menjadi neraca awal BPR.
Ayat (3)
Terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut, status Bank Umum berubah dan oleh karena itu hanya dapat beroperasi sebagai BPR dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai Bank Umum, kecuali sebatas penyelesaian atas transaksi dimaksud.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

ke atas
(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali