Teks tidak dalam format asli.
Kembali


LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 50, 1982

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN,
KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI,
KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN KECAMATAN BENOWO DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, oleh karena itu perlu dibentuk 15 (lima belas) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Mengingat:     1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG, KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN, KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI, KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN KECAMATAN BENOWO DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1
Membentuk Kecamatan Gedangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi wilayah:
a. Desa Gedangan
b. Desa Segaran,
c. Desa Sumberejo,
d. Desa Sidodadi,
e. Desa Sindurejo;
f. Desa Gajahrejo,
g. Desa Tumpakrejo;

Pasal 2
Membentuk Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi:
a. Desa Gadungsari;
b. Desa Taman Kuncaran
c. Desa Wonoagung
d. Desa Tamansatriyan;
e. Desa Ampelgading
f. Desa Sukorejo;
g. Desa Tlogosari;
h. Desa Jogomulyan;
i. Desa Tirtoyudo,
y. Desa Kepatihan,
k. Desa Sumbertungkil,
1. Desa Pujiharjo.

Pasal 3
Membentuk Kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pasuruan, yang meliputi wilayah:
a. Desa Tosari;
b. Desa Balidono,
c. Desa Wonokitri;
d. Desa Sedaeng
e. Desa Podokoyo;
f. Desa Ngadiwono;
g. Desa Mororejo;
h. Desa Kandangan.

Pasal 4
Membentuk Kecamatan Sawahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, yang meliputi wilayah:
a. Desa Sawahan,
b. Desa Klumpit;
C. Desa Kajang
d. Desa Cabean
e. Desa Krokeh
f. Desa Lebakayu
g. Desa Bakur,
h. Desa Pacungrejo;
i. Desa Pule
y. Desa Golan
k. Desa Kanung
1. Desa Rejosari;
m. Desa Sidomulyo.
Pasal 5
Membentuk Kecamatan Wonoasri di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, yang meliputi wilayah:
a. Desa Wonoasri;
b. Desa Banyukambang,
c. Desa Buduran;
d. Desa Bancong,
e. Desa Jatirejo;
f. Desa Klitik,
g. Desa Ngadirejo
h. Desa Plumpangrejo;
i. Desa Purwosari.
y. Desa Sidomulyo.

Pasal 6
Membentuk Kecamatan Tarokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, yang meliputi wilayah:
a. Desa Bulusari;
b. Desa Tarokan;
c. Desa Kalirong;
d. Desa Kaliboto;
e. Desa Sumberduren;
f. Desa Kedungsari;
g. Desa Cengkok;
h. Desa Jati;
i. Desa Blimbing;
y. Desa Kerep.

Pasal 7
Membentuk Kecamatan Kunjang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, yang meliputi wilayah:
a. Desa Kunjang;
b. Desa Kapi;
c. Desa Kapas;
d. Desa Klepek;
c. Desa Parelor;
f. Desa Pakis;
g. Desa Juwet;
h. Desa Tenggedor;
i. Desa Wonorejo;
y. Desa Balungjeruk;
k. Desa Kawik;
1. Desa Dungus;
Pasal 8
Membentuk Kecamatan Pitu di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, yang meliputi wilayah:
a. Desa Dumpelengan;
b. Desa Selopurno;
c. Desa Pitu;
d. Desa Kalang;
e. Desa Karenggeneng;
f. Desa Bangunrejo Lor;
g. Desa Banjarbangi;
h. Desa Papungan;
i. Desa Cantel;
y. Desa Ngancar.

Pasal 9
Membentuk Kecamatan Bringin di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, yang meliputi wilayah:
a. Desa Bringin;
b. Desa Mojo;
c. Desa Krompol;
d. Desa Sumberbening;
e. Desa Kenongorejo;
f. Desa Logowetan;
g. Desa Dero;
h. Desa Gendong;
i. Desa Suruh;
y. Desa Dampit.

Pasal 10
Membentuk Kecamatan Pangkur di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, yang meliputi wilayah:
a. Desa Pangkur;
b. Desa Paras;
c. Desa Sumber;
d. Desa Gandri;
e. Desa Pleset;
f. Desa Pahkonyal;
g. Desa Ngompro;
h. Desa Waruktengah;
i. Desa Babadan.

Pasal 11
Membentuk Kecamatan Temayang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, yang meliputi wilayah:
a. Desa Temayang;
b. Desa Buntalan;
c. Desa Pancur;
d. Desa Yono;
e. Desa Ngujung;
f. Desa Belun;
g. Desa Pandantoyo;
h. Desa Papringan;
i. Desa Kedungsari;
y. Desa Kedungsumber;
k. Desa Bakulan;
1. Desa Soko;
Pasal 12
Membentuk Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang meliputi wilayah:
a. Desa Tlogosari;
b. Desa Plalangan;
c. Desa Tamansari;
d. Desa Kalirejo;
e. Desa Sumberargo;
f. Desa Tamankursi;
g. Desa Taman;
h. Desa Alastengah;
i. Desa Baderan.

Pasal 13
Membentuk Kecamatan Lakarsantri di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
a. Kelurahan Lakarsantri;
b. Kelurahan Beringin;
c. Kelurahan Sambikerap;
d. Kelurahan Made;
e. Kelurahan Lontar;
f. Kelurahan Lidahwetan;
g. Kelurahan Lidahkulon;
h. Kelurahan Jeruk;
i. Kelurahan Sumurwelut;
y. Kelurahan Bangkingan.

Pasal 14
Membentuk Kecamatan Kenjeran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
a. Kelurahan Tambakwedi;
b. Kelurahan Bulakbanteng;
c. Kelurahan Kedungcowek;
d. Kelurahan Tanahkalikedinding;
e. Kelurahan Sidotopo Wetan;
f. Kelurahan Bulak;
g. Kelurahan Kenjeran;
h. Kelurahan Sukolilo.

Pasal 15
Membentuk Kecamatan Benowo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah:
a. Kelurahan Kandangan;
b. Kelurahan Klakarejo;
c. Kelurahan Babat Jerawat;
d. Kelurahan Sememi;
e. Kelurahan Pakal;
f. Kelurahan Benowo;
g. Kelurahan Sumberejo;
h. Kelurahan Tambak Dono;
i. Kelurahan Tambak Osowilangan;
y. Kelurahan Romokalisari.

Pasal 16
(1) Pusat Pemerintahan Kecamaaan Gedangan berkedudukan di Desa Gedangan.
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tirtoyudo berkedudukan di Desa Tirtoyudo.
(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tosari berkedudukan di Desa Tosari.
(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sawahan berkedudukan di Desa Sawahan.
(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wonoasri berkedudukan di Desa Wonoasri.
(6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tarokan berkedudukan di Desa Tarokan.
(7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kunjang berkedudukan di Desa Kunjang.
(8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pitu berkedudukan di Desa Pitu.
(9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bringin berkedudukan di Desa Bringin.
(10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkur berkedudukan di Desa Pangkur.
(11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Temayang berkedudukan di Desa Temayang.
(12) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sumbermalang berkedudukan di Desa Sumbermalang.
(13) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lakarsantri berkedudukan di Kelurahan Lidahkulon.
(14) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kenjeran berkedudukan di Kelurahan Tanahkalikedinding.
(15) Pusat Pemerintahan Kecamatan Benowo berkedudukan di Kelurahan Sememi.

Pasal 17
Setiap perubahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini, baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama, dan batas-batas desa/kelurahan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18
Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 15 (lima belas) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diatur oleh Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah pada tahap sekarang ini.

Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO S.H .