[Aktifkan javascript untuk melihat halaman ini.]
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

Pasal 3
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 4
(1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 4813(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 15)


Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perhitungan PNBP berdasarkan formula, dengan contoh sebagai berikut:
a. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk tambang terbuka yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka horizontal)
  • Luas wilayah perjanjian = 50.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2006-2036
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi = 12.500 ha, dengan rincian:
    Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan) = 800 ha
    Luas bukaan tambang = 1.400 ha
    Penimbunan material/waste dump = 2.400 ha
    Areal yang belum dibuka = 7.900 ha
    Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi dapat ditentukan pada tahun 2035, menjelang penutupan tambang.
  • Perhitungan PNBP tahun pertama adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(800 ha +1400 ha) x Rp2.400.000] + (2400 ha x 4 x Rp2.400.000) + (0 ha x Rp2.400.000) = Rp5.280.000.000 + Rp23.040.000.000 + Rp0 = Rp28.320.000.000
  • Perhitungan PNBP tahun kedua adalah:
    Reklamasi telah dilaporkan oleh perusahaan kepada Menteri Kehutanan, berhasil dilakukan pada areal seluas = 100 ha. Pertambahan bukaan tambang tahun kedua seluas 200 ha, sehingga luas bukaan tambang adalah 1400 ha -100 ha + 200 ha = 1500 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang.
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(800 ha + 1500 ha) x Rp2.400.000] + (2400 ha x 4 x Rp2.400.000) + (0 ha x Rp2.400.000) = Rp5.520.000.000 + Rp23.040.000.000 + Rp0 = Rp28.560.000.000
b. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk tambang terbuka yang bergerak secara vertikal
  • Luas wilayah perjanjian = 20.000 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2006-2036
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi 5.000 ha, dengan rincian:
    Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan) = 1000 ha
    Luas bukaan tambang yang dapat direklamasi = 200 ha
    Luas lokasi penimbunan material/waste dump = 400 ha
    Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi = 250 ha
    Areal yang belum dibuka = 3.150 ha
  • Perhitungan PNBP tahun pertama adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(1000 ha + 200 ha) x Rp1.800.000] + (400 ha x 4 x Rp1.800.000) + (250 ha x 2 x Rp1.800.000) = Rp2.160.000.000 + Rp2.880.000.000 + Rp900.000.000 = Rp5.940.000.000
  • Perhitungan PNBP tahun kedua adalah:
    Reklamasi telah dilaporkan oleh perusahaan kepada Menteri Kehutanan, berhasil dilakukan pada areal seluas = 20 ha. Pertambahan bukaan tambang = 0 ha, sehingga luas bukaan tambang adalah 200 - 20 = 180 ha. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tambang.
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(1000 ha + 180 ha) x Rp1.800.000] + (400 ha x 4 x Rp1.800.000) + (250 ha x 2 x Rp1.800.000) = Rp2.124.000.000 + Rp2.880.000.000 + Rp900.000.000 = Rp5.904.000.000
c. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk tambang bawah tanah
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi = 53 ha, dengan rincian:
    Jalan = 4 ha
    Tailing = 10 ha
    Mulut tambang, ventilasi, tempat pembuangan/waste = 2 ha
    pengolahan = 6 ha
    Base camp dan sarana pendukung = 1 ha
    Daerah penyangga = 30 ha
    Perhitungan PNBP adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(4 ha + 10 ha + 2 ha + 6 ha + 1 ha) x Rp1.800.000] + (0 ha x 4 x Rp1.800.000) + (0 ha x 2 x Rp1.800.000) = Rp41.400.000
d. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk migas atau panas bumi
  • Luas wilayah perjanjian = 17,60 ha yang operasional tambangnya dari tahun 2006-2036
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi = 17,60 ha, dengan rincian:
    Sarana prasarana (jalan, perumahan, sarana pengolahan) = 17,60 ha
    Luas bukaan tambang = 0 ha
    Luas penimbunan material/waste dump = 0 ha
    Bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi = 0 ha
    Areal yang belum dibuka = 0 ha
  • Perhitungan PNBP adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = (17,6 ha x Rp1.200.000) + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp21.120.000 + Rp0 + Rp0 = Rp21.120.000
e. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk pembangunan jaringan telekomunikasi
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi = 0,54 ha, dengan rincian:
    Jalan masuk = 0,5 ha
    Tapak tower = 0,04 ha
    Bukaan tambang = 0 ha
  • Perhitungan PNBP adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = (0,54 ha x Rp1.200.000) + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp648.000 + Rp0 + Rp0 = Rp648.000
f. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk pembangunan jaringan listrik
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi = 7,2 ha, dengan rincian:
    Jaringan listrik = 7,2 ha (30 m x 2.400 m)
    Bukaan tambang = 0 ha
  • Perhitungan PNBP adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(7,2 ha + 0 ha) x Rp1.200.000] + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp8.640.000 + Rp0 + Rp0 = Rp8.640.000
g. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk pembangunan jalan tol
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi 150 ha, dengan rincian:
    Luas jalan: 150 ha (100 m x 15.000 m)
    Areal yang belum dibuka = 0 ha
  • Perhitungan PNBP adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(150 ha+0 ha) x Rp1.200.000] + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp180.000.000 + Rp0 + Rp0 = Rp180.000.000
h. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk PLTA
  • Luas izin pinjam pakai kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tahun 2006-2011 teridentifikasi = 307 ha, dengan rincian:
    Jalan dan jaringan listrik = 5 ha
    Dam dan bendungan = 101 ha
    Base camp dan sarana pendukung = 1 ha
    Daerah penyangga = 200 ha
  • Perhitungan PNBP adalah:
    (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) = [(5 ha +101 ha+ 1 ha) x Rp1.200.000] + (0 ha x 4 x Rp1.200.000) + (0 ha x 2 x Rp1.200.000) = Rp128.400.000 + Rp0 + Rp0 = Rp128.400.000
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas
Teks dalam format PDF
ke atas
(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali