KETENTUAN UMUM
(1) Berdasarkan Peraturan ini, dibentuk Majelis Kehormatan.
(2) Majelis Kehormatan menjalankan tugasnya secara independen.
(3) Majelis Kehormatan berkedudukan di Kantor Pusat BPK.
a. 3 (tiga) orang Anggota BPK;
b. 1 (satu) orang dari unsur profesi; dan
c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
b. 1 (satu) orang dari unsur profesi; dan
c. 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
(2) Susunan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
(3) Ketua Majelis Kehormatan dipilih dan ditetapkan oleh Sidang BPK.(1) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Sidang BPK.
(2) Masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(1) Anggota Majelis Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib mengundurkan diri.
(2) Sidang BPK menunjuk pengganti Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Sementara Majelis Kehormatan.
(3) Anggota Sementara Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas hingga ditetapkannya Putusan Majelis Kehormatan atas dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk melanjutkan sisa masa jabatan apabila Majelis Kehormatan memutuskan bahwa Anggota bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
a. Anggota Majelis Kehormatan mengalami sakit jasmani atau rohani secara terus menerus dan/atau berhalangan tetap; atau
b. Anggota Majelis Kehormatan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.(2) Pengganti Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan tugas hingga sisa masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan yang digantikan berakhir.
(1) Apabila Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Kehormatan, maka penggantinya melaksanakan tugas sebagai Anggota Sementara Majelis Kehormatan hingga ditetapkannya Putusan.
(2) Anggota Majelis Kehormatan, termasuk Anggota Sementara Majelis Kehormatan, melakukan pemilihan Ketua Sementara Majelis Kehormatan secara musyawarah mufakat.
(3) Ketua Sementara Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas sebagai Ketua Majelis Kehormatan hingga ditetapkannya Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(4) Setelah Majelis Kehormatan memutuskan bahwa Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Sidang BPK segera mengangkat Ketua Majelis Kehormatan hingga sisa masa jabatan Ketua Majelis Kehormatan yang digantikannya berakhir.
(1) Majelis Kehormatan melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
a. Ketua BPK;
b. Wakil Ketua BPK;
c. Anggota BPK;
d. Pemeriksa; dan
e. Pelaksana BPK lainnya.
b. Wakil Ketua BPK;
c. Anggota BPK;
d. Pemeriksa; dan
e. Pelaksana BPK lainnya.
(2) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pemeriksa atau Pelaksana BPK Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, Anggota Majelis Kehormatan yang membawahi satuan kerja para pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dimaksud.
(3) Majelis Kehormatan dapat membentuk Tim Kode Etik yang bersifat ad hocguna melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan dari Panitera.
(1) Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:
a. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama, serta Pejabat Struktural Eselon II, III, IV:
Ketua:salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota:4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon I, 1 (satu) orang dari unsur profesi, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
Ketua:salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota:4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon I, 1 (satu) orang dari unsur profesi, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
b. untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemeriksa BPK dengan jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda, serta Pelaksana BPK non Struktural:
Ketua:salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota:4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 1 (satu) orang dari unsur profesi, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
Ketua:salah seorang Anggota BPK yang menjadi Anggota Majelis Kehormatan.
Anggota:4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon II, 1 (satu) orang dari unsur profesi, dan 1 (satu) orang dari unsur akademisi.
(2) Anggota Tim Kode Etik yang berasal dari unsur profesi dan akademisi adalah Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan atas dugaaan pelanggaran Kode Etik; dan
b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.
b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.
a. memanggil dan meminta keterangan dan/atau data kepada:
1. pelapor;
2. pihak yang dilaporkan; dan/atau
3. para saksi.
2. pihak yang dilaporkan; dan/atau
3. para saksi.
b. memberikan rekomendasi kepada Sidang BPK mengenai penjatuhan dan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melanggar Kode Etik.
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Kode Etik berwenang untuk meminta keterangan dan/atau data kepada:
a. pelapor;.
b. pihak yang dilaporkan; dan/atau
c. para saksi.
b. pihak yang dilaporkan; dan/atau
c. para saksi.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kode Etik bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan.
a. merahasiakan:
1) identitas pelapor, pihak yang dilaporkan, dan saksi kepada siapapun; dan
2) informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik.
b. mengundurkan diri dari pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik apabila terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan tersebut.
PANITERA MAJELIS KEHORMATAN
(1) Panitera mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi:
a. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
b. menatausahakan laporan dan bukti awal yang diajukan;
c. meneliti kejelasan:
b. menatausahakan laporan dan bukti awal yang diajukan;
c. meneliti kejelasan:
1. identitas pelapor;
2. identitas pihak yang dilaporkan; dan
3. kasus yang dilaporkan.
2. identitas pihak yang dilaporkan; dan
3. kasus yang dilaporkan.
d. menguraikan posisi kasus tentang dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan;
e. meneliti dan melengkapi bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan penugasan Majelis Kehormatan;
f. menyusun dan melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d kepada Majelis Kehormatan;
g. menyampaikan Keputusan Ketua Majelis Kehormatan mengenai penunjukan Anggota Tim Kode Etik kepada yang bersangkutan.
h. menyampaikan surat panggilan sidang Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik kepada para pihak;
i. mempersiapkan persidangan Majelis Kehormatan dan/atau Tim Kode Etik;j. membuat berita acara persidangan Majelis Kehormatan dan/atau Tim Kode Etik;
k. menyiapkan konsep hasil sidang pemeriksaan Tim Kode Etik untuk disampaikan kepada Majelis Kehormatan;
l. menyiapkan konsep putusan sidang Majelis Kehormatan; danm. menyampaikan Putusan Majelis Kehormatan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera dibantu oleh Sekretariat Panitera yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
(3) Panitera bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan.TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Laporan Pelanggaran Kode Etik
Pasal 21
(1) Laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan, antara lain:
a. pejabat/pegawai dari entitas pemeriksaan BPK.
b. rekan sejawat; atau
c. masyarakat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan:b. rekan sejawat; atau
c. masyarakat.
a. identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan; dan
b. perbuatan yang dilaporkan.
b. perbuatan yang dilaporkan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitera untuk diberi nomor registrasi perkara.
(4) Anggota BPK atau satuan kerja pelaksana BPK yang menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneruskan laporan tersebut kepada Panitera.
(1) Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik menetapkan waktu Sidang Majelis Kehormatan atau Sidang Tim Kode Etik guna melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
(2) Sidang Majelis Kehormatan diselenggarakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil penelitian dari Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f.
(3) Sidang Tim Kode Etik diselenggarakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(4) Panitera menyampaikan surat panggilan kepada pelapor serta pihak yang dilaporkan untuk mengikuti persidangan Majelis Kehormatan.
(5) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang dilaksanakan.
(6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam Sidang Majelis Kehormatan atau Sidang Tim Kode Etik yang bersifat tertutup.
(2) Pemeriksaan terhadap pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan dilakukan dalam waktu yang berbeda.
(3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan Majelis Kehormatan atau di Kantor Perwakilan BPK.
(2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang dilaporkan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.
(1) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir pada waktu sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
(2) Panitera menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
(3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum waktu sidang.
(4) Apabila pihak yang dilaporkan tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, maka Panitera menyampaikan surat panggilan ketiga.
(5) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak hadir untuk ketiga kalinya tanpa alasan yang patut dan wajar, Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang bersangkutan.
(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Majelis Kehormatan atau Ketua Tim Kode Etik berkewajiban:
a. memimpin Sidang Majelis Kehormatan atau Sidang Tim Kode Etik;
b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; dan
b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; dan
c. mengatur Anggota Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, atau saksi.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik dapat:
a. mengajukan pertanyaan kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, dan/atau saksi untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; atau
b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik baik diminta maupun tidak.
PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
Pasal 29
(1) Majelis Kehormatan mengambil putusan dalam Sidang Majelis Kehormatan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan atau Tim Kode Etik.
(2) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh 4 (empat) orang Anggota Majelis Kehormatan.
(3) Anggota Majelis Kehormatan yang membawahi Pemeriksa atau Pelaksana BPK yang diduga melanggar Kode Etik tidak diikutsertakan dalam pengambilan putusan.
(4) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
a. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik; atau
b. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan tidak terbukti melanggar Kode Etik.
b. menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan tidak terbukti melanggar Kode Etik.
(2) Putusan Majelis Kehormatan dibacakan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang dihadiri pihak yang dilaporkan.
(3) Dalam hal pihak yang dilaporkan tidak menghadiri Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Kehormatan menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
(4) Apabila pihak yang dilaporkan tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, maka Putusan Majelis Kehormatan dibacakan dalam Sidang Majelis Kehormatan tanpa kehadiran yang bersangkutan.
(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Sidang BPK setelah dibacakan dalam Sidang Majelis Kehormatan.
(1) Putusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
(2) Format Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(1) Dalam hal Putusan menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka BPK mengadakan Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan.
(2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh pihak yang dilaporkan yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
a. terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; dan
b. terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang belum dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan, maka pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
HADI POERNOMO
Diundangkan di JakartaPada tanggal 25 April 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
HADI POERNOMO
Pada tanggal 25 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
Lampiran:1 2
