BAB I
KETENTUAN UMUM
(1) Setiap peserta didik SD/MI dan SDLB berhak mengikuti US/M.
(2) Setiap peserta didik SD/MI dan SDLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras) berhak mengikuti UN.
(3) Untuk mengikuti US/M dan UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
a. telah berada pada tahun terakhir di SD/MI dan SDLB;
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SD/MI dan SDLB mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
(4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN Utama dapat mengikuti UN Susulan.
(5) Peserta didik yang belum lulus Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat mengikuti UN Tahun Pelajaran 2010/2011.
BAB III
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 3
Pasal 4
Hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan US/M diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
BAB IV
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
Pasal 7
(1) SKLUN Tahun Pelajaran 2010/2011 merupakan irisan dari pokok bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.
(2) Kisi-kisi soal UN disusun dan ditetapkan oleh BSNP berdasarkan SKLUN Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
(3) Penyiapan soal UN menggunakan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Setiap paket soal UN terdiri atas 25% (dua puluh lima persen) soal yang ditetapkan BSNP dan 75% (tujuh puluh lima persen) soal yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditetapkan BSNP.
(5) Soal UN yang ditetapkan BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2010/2011.
Pasal 8
(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat provinsi oleh perusahaan percetakan yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN menjadi tanggung jawab penyelenggara UN tingkat provinsi.
(3) Perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan kelayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 11
(1) Pengawas ruang UN ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(2) Pengawas ruang UN adalah guru SD/MI/SDLB yang diatur dengan sistem silang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan UN diatur dalam POS yang ditetapkan BSNP.
Pasal 14
(1) Penskoran dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan BSNP.
(2) Daftar nilai hasil UN setiap SD, MI dan SDLB dibuat oleh penyelenggara UN tingkat provinsi.
(3) Dokumen nilai UN dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan.
Pasal 17
(1) Pengisian nilai SKHUN dilakukan oleh penyelenggara UN tingkat provinsi.
(2) Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.
Pasal 18
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran:
1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
3) kelompok mata pelajaran estetika, dan
4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
c. lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus UN.
Pasal 21
(1) Peserta didik dinyatakan lulus US/M pada SD, MI, dan SDLB apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai S/M.
(2) Nilai S/M diperoleh dari rata-rata gabungan nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.
(1) Pemerintah provinsi melaporkan hasil UN kepada Menteri dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya.
(2) Menteri dan Menteri Agama menerima laporan hasil UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengumuman kelulusan.
BAB VI
BIAYA
Pasal 24
(1) Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
(2) Pemerintah dapat membantu biaya penyelenggaraan UN.
Pasal 25
BAB VII
SANKSI
Pasal 26
(1) Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan UN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN dinyatakan tidak lulus.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang ditetapkan BSNP.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 27
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MOHAMMAD NUH
pada tanggal 17 Januari 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
