BN 395-2011

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 395, 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 8/PRT/M/2011
TENTANG
PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI
USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (5) dan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi; dan

b. mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku internasional.

Pasal 3Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi di bidang jasa perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi.

BAB III
PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian I
Umum

Pasal 4

(1)  Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
a.  jasa perencanaan
b.  jasa pelaksanaan; dan
c.  jasa pengawasan

(2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

(1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.

(2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rancang bangun (design and build);

b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);

c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau

d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).

(3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 7

(1)  Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
b.  jasa desain arsitektural;
c.  jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
d.  jasa desain interior; dan
e.  jasa arsitektural lainnya.

(2)  Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik;
b.  jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
c.  jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
d.  jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
e.  jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
f.   jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
g.  jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
h.  jasa desain rekayasa lainnya.

(3)  Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
b.  jasa perencanaan wilayah;
c.  jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
d.  jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 8

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.

(2)  Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa (engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
b.  jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
c.  jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
d.  jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.

(3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
b.  jasa survey bawah tanah;
c.  jasa survey permukaan tanah;
d.  jasa pembuat peta;
e.  jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
f.   jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
g.  asa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
h.  jasa inspeksi teknikal.

Bagian Ketiga
Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 11

(1)  Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
b.  jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
c.  jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
d.  jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
e.  jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
f.    jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
g.  jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
h.  jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
i.    jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.

(2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;

b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;

c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;

d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;

e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;

f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;

g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;

h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;

i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;

j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;

k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor; dan

l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olah raga indoor dan fasilitas rekreasi.

(3)  Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrikal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi;
b.  jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya;
c.  jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
d.  jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
e.  jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
f.   jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;

g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);

h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;

i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);

j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);

k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;

l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;

m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;

n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;

o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;

p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;

q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;

r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;

s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;

t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan

u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.

(4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:

a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;

b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;

c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan

d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
a.  pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
b.  pekerjaan plesteran;
c.  pekerjaan pengecatan;
d.  pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
e.  pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper;
f.   pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
g.  pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
h.  Pekerjaan Pemasangan Ornamen;
i.   pekerjaan pemasangan gipsum;
j.   Pekerjaan Pemasangan plafon akustik; dan
k.  pemasangan curtain wall.

Bagian Keempat
Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Pasal 14Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha:
a.  jasa terintegrasi untuk infrastruktur tranportasi;
b.  jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
c.  jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
d.  jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB IV
PEMBAGIAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

(1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 15 selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

(2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 15 selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 17Kualifikasi badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
a.  kualifikasi usaha besar;
b.  kualifikasi usaha menengah; dan
c.  kualifikasi usaha kecil.

Pasal 18

(1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi:
a.  subkualifikasi kecil 1;
b.  subkualifikasi kecil 2;
c.  subkualifikasi menengah 1;
d.  subkualifikasi menengah 2; dan
e.  subkualifikasi besar.

(2)  Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi:
a.  subkualifikasi kecil 1;
b.  subkualifikasi kecil 2;
c.  subkualifikasi kecil 3;
d.  subkualifikasi menengah 1;
e.  subkualifikasi menengah 2;
f.   subkualifikasi besar 1; dan
g.  subkualifikasi besar 2.

Bagian Kedua
Pembagian Subkualifikasi Usaha Perencanaan Dan Pengawasan Konstruksi

Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi :
a.  kekayaan bersih;
b.  pengalaman;
c.  penanggung jawab klasifikasi (PJK);
d.  penanggung jawab teknik (PJT);
e.  penanggung jawab badan usaha (PJBU);
f.   kemampuan melaksanakan pekerjaan;
g.  jumlah paket sesaat;
h.  batasan nilai satu pekerjaan; dan
i.   maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21Terhitung sejak tanggal diundangkan, sampai dengan 1 Agustus 2012, penerbitan dan perpanjangan sertifikat usaha jasa konstruksi mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010, Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor IK.02.02-Kk/112 serta subklasifikasi dan subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11A Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12A Tahun 2008.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

(1)  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Pelaksanaan penerbitan sertifikat usaha jasa konstruksi harus sudah mengacu kepada Peraturan Menteri ini paling lambat 1 Agustus 2012.

(3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR