(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.  memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
b.  rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
d.  ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

(2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. pola pengangkutan;
b. sarana pengangkutan; dan
c. rute pengangkutan.

a.  pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA dengan syarat sumber sampah lebih besar dari 300 liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak; dan

(1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. dump truck/tipper truck;
b. armroll truck;
c. compactor truck;
d. street sweeper vehicle; dan
e. trailer.

(2) Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
a. umur teknis peralatan;
b. kondisi jalan daerah operasi;
c. jarak tempuh;
d. karakteristik sampah; dan
e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

(2) Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

(4) Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkutnya.

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi; dan
d. mengubah sampah menjadi sumber energi.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
a. karakteristik sampah;
b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
c. keselamatan kerja; dan
d. kondisi sosial masyarakat.

(3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
d.  teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan

(4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.

(5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

(1 Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh:
a.  setiap orang pada sumbernya;
c.  pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
a. TPS 3R;
b. SPA;
c. TPA; dan/atau
d. TPST.

(1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
a.  luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²;
b.  tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
d.  jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
e.  penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
f.   luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
g.  lokasinya mudah diakses;
h.  tidak mencemari lingkungan; dan
i.   memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.

(3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

(1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan hunian.

(2) SPA skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
a.  luas SPA lebih besar dari 20.000 m²;
b.  produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari
c.  penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;
e.  pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan
f.   lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km.

(3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
a. luas SPA paling sedikit 600 m²;
b. produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari;
c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;
d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan
e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
a. penimbunan/pemadatan;
b. penutupan tanah;
c. pengolahan lindi; dan
d. penanganan gas.

b.  Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
1). limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
2). limbah yang berkatagori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3). limbah medis dari pelayanan kesehatan.

c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

(1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.

(2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
c.  kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
f.   tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
g.  bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dihindari TPA direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan hidrogeologi serta pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perbaikan tanah bawah.

(4) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10^-6 cm/detik.

(5) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:
a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;
b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

(1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.

(1) Prasarana dan sarana TPA meliputi:
a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasional; dan
d. fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jalan masuk;
b. jalan operasional;
c. listrik atau genset;
d. drainase;
e. air bersih;
f.  pagar; dan
g. kantor.

(3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lapisan kedap air;
b. saluran pengumpul lindi;
c. instalasi pengolahan lindi;
d. zona penyangga;
e. sumur uji atau pantau; dan
f.  penanganan gas.

(4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alat berat;
b. truk pengangkut tanah; dan
c. tanah.

(5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bengkel;
b. garasi;
c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
e. jembatan timbang;
f.  laboratorium; dan
g. tempat parkir.

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam hal kondisi khusus atau terdapat kerjasama penanganan sampah lintas kabupaten/kota pemerintah provinsi dapat menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(3) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota:
a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
b. mengacu pada SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah;
c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
d. menyusun rancangan teknis.

(1) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan atau PTMP, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

(2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. gambar teknis;
b. spesifikasi teknis;
c. memo disain;
d. volume pekerjaan;
e. standar operasi dan prosedur;
f.  rencana anggaran biaya; dan
g. jadwal pelaksanaan.

(1) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.

(2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. persiapan pembangunan;
b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material;
c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (trial run);
d. uji coba sistem (Commisioning Test);
e. masa pemeliharaan; dan
f.  serah terima pekerjaan.

(3) Kegiatan pembangunan harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK) dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

(1) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
a. pengoperasian; dan
b. pemeliharaan.

(2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

b.  kegiatan penyapuan dan penyiraman secara teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan kebersihan baik di dalam maupun di sekitar SPA; dan

c. semua air yang bercampur dengan sampah dikategorikan terkontaminasi dan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa menuju pengolahan lindi.

(1) Pengoperasian TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi kegiatan:
a. penampungan sampah;
b. pemilahan sampah;
c. pengolahan sampah organik;
d. pendaur ulangan sampah non organik;
e. pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f.  pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.

(2) Pengolahan sampah organik dan pendaur ulangan sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dapat dilakukan melalui teknologi sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3).

(3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah residu dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan.

(1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemadatan sampah, penutupan sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.

(2) Pemadatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan sampah minimal 600 kg/m³ dengan kemiringan timbunan sampah maksimum 30⁰.

(3) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air.

(4) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tujuh hari untuk metode lahan urug terkendali dan setiap hari untuk metode lahan urug saniter.

(1) Pengoperasian pengolahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menurunkan kadar pencemar lindi.

(2) Penurunan kadar pencemar lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh:
a. proses operasional TPA;
b. curah hujan;
c. dimensi instalasi pengolah lindi (IPL);
d. waktu detensi; dan
e. kedalaman kolam pengolahan.

(4) Pengolahan lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.

(1) Penanganan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara :
a.  gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi di TPA tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka; dan

(1) Dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:
a. menggunakan air;
b. menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan
c. mengatasi oksigen kontak langsung sampah.

(2) Dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan berdasarkan pada :
a. skala kelongsoran;
b. korban kelongsoran; dan
c. kerusakan fasilitas.

(3) Dalam hal penanganan evakuasi korban bencana perlu melakukan koordinasi dengan instasi terkait penanganan bencana di kabupaten kota terkait.

(2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeliharaan rutin; dan
b. pemeliharaan berkala.

(3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai PSP tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.

(4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai PSP dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

(2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a bertujuan mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan non teknis penyelenggaraan PSP.

(2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kondisi dan fungsi PSP;
b. operasional PSP; dan
c. kualitas lingkungan.

(3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kelembagaan;
b. manajemen;
c. keuangan;
d. peran masyarakat; dan
e. hukum.

(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan PSP.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan PSP.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi penyelenggaraan PSP maupun data elektronik lainnya.

(1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan PSP.

(2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan Standar, Pedoman, Manual serta SNI, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

(1) Penyelenggara PSP menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai berikut:
a. penyelenggara tingkat nasional menyerahkan laporan kepada Menteri.
b. penyelenggara tingkat provinsi menyerahkan laporan kepada Gubernur; dan
c. penyelenggara tingkat kabupaten/kota menyerahkan laporan kepada Bupati/Walikota.

(2) Laporan penyelenggaraan PSP meliputi laporan volume dan jumlah timbulan, karakteristik sampah, sampling kualitas effluen instalasi pengolahan lindi, sumur pantau dan udara.

(3) Penyelenggara menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan pengelolaan sampah disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai database untuk pengembangan sistim informasi persampahan.

(1) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kota/kabupaten; dan/atau
c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.

(2) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
a.  TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
b.  TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
c.  TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
d.  pemerintah kota / kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;
f.   TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 Ha;
g.  lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
i.   kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.

(1) Menteri melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penilaian indeks risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) untuk kota metropolitan, kota besar, dan TPA regional.

(3) Gubernur melakukan penilaian indeks risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan mengeluarkan rekomendasi penutupan atau rehabilitasi TPA untuk kota sedang dan kecil.

(4) Pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan penutupan atau rehabilitasi TPA paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan rekomendasi.

(1) Kegiatan penutupan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) meliputi:
a. penyusunan rancangan teknis penutupan;
b. pra penutupan;
c. pelaksanaan penutupan; dan
d. pasca penutupan.

(2) Rancangan teknis penutupan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum TPA ditutup.

d. sosialisasi rencana penutupan TPA melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi TPA dan media massa setempat.

(2) Dalam hal belum tersedia instalasi pengolahan lindi diperlukan pembangunan instalasi pengolahan lindi yang didahului dengan penelitian dan perencanaan teknis.

(3) Dalam hal sudah tersedia instalasi pengolahan lindi perlu dilakukan evaluasi jaringan pengumpul, sistem pengolahan dan kualitas efluen.

(1) Pengendalian gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f dilakukan dengan menggunakan perpipaan vertikal dan horisontal.

(2) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpasang perlu membuat sistem penangkap gas vertikal sampai dengan ventilasi akhir.

(3) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang dapat disambung sampai dengan ventilasi akhir.

(4) Ventilasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan perpipaan horisontal ke sarana pengumpul gas.

(1) Kegiatan pasca penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari pengoperasian TPA selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) Kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berupa :
a.  inspeksi rutin;
b.  pemeliharaan penghijauan;
c.  pemeliharaan saluran drainase dan instalasi pengolahan lindi;
d.  pemantauan penurunan lapisan sampah dan stabilitas lereng; dan

(3) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.

(1) Kegiatan rehabilitasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:
a. pembuatan rencana tindak terhadap rencana rehabilitasi;
b. pengukuran kondisi fisik lahan pasca operasi;
c. perencanaan dan disain rehabilitasi;
d. penyediaan tanah penutup minimum dan tanah penutup final;
e. pengendalian lindi;
f.  pengendalian gas;
g. rehabilitasi dan/atau pembangunan sistem drainase;
h. kontrol pencemaran air; dan
i. kontrol kualitas lingkungan lain.

(3) TPA yang sudah di rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.

(4) Kompos dari penambangan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e tidak boleh digunakan pada tanaman pangan.

(1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PSP Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan :

(2) Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan koordinasi antar lembaga litbang lainnya, perguruan tinggi, badan usaha dan/atau LSM yang bergerak di bidang penanganan sampah.

(1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan penyelenggaraan PSP yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.  pemberian laporan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
b.  pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi;

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

(1) Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan swasta/badan usaha dalam penyelenggaraan PSP.

(2) Kemitraan dapat dilakukan pada tahap pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan.

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan PSP;
c. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan PSP;
d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
e. fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan PSP; dan/atau
f.  fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan PSP.

(3) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PSP melalui:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan PSP;
d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan PSP; dan/atau
e. fasilitasi penyelesaian perselisihan penyelenggaraan PSP antar kabupaten/kota.

(2) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan PSP lintas wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

(3) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan PSP wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(1) Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan residu dapat dibuang ke TPA sampai dengan tahun 2025.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO