KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
(1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman.
(2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.(3) Lingkup BSPS adalah :
a. PB atau PT;
b. PK; dan/atau
c. pembangunan PSU.
a. PB atau PT;
b. PK; dan/atau
c. pembangunan PSU.
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Jenis Bantuan
Pasal 3
(1) Jenis bantuan adalah :
a. dana; dan/atau
b. barang.
a. dana; dan/atau
b. barang.
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
a. bahan bangunan;
b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau
c. pembangunan PSU.
a. bahan bangunan;
b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau
c. pembangunan PSU.
(3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan.
(4) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
a. utilitas yang melekat pada rumah swadaya; dan/atau
b. PSU yang melayani komunitas penerima bantuan.
a. utilitas yang melekat pada rumah swadaya; dan/atau
b. PSU yang melayani komunitas penerima bantuan.
(5) Utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah :
a. penyambungan daya listrik;
b. penyambungan air bersih; dan/atau
c. kamar mandi/WC.
a. penyambungan daya listrik;
b. penyambungan air bersih; dan/atau
c. kamar mandi/WC.
(6) PSU yang melayani komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
a. sarana MCK umum/komunal;
b. jalan lingkungan;
c. jalan setapak;
d. saluran air hujan (drainage);
e. penerangan jalan umum;
f. sumber dan jaringan air bersih;
g. tempat pembuangan sampah;
h. sumber listrik ramah lingkungan,
i. jaringan listrik; dan/atau
j. sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.
a. sarana MCK umum/komunal;
b. jalan lingkungan;
c. jalan setapak;
d. saluran air hujan (drainage);
e. penerangan jalan umum;
f. sumber dan jaringan air bersih;
g. tempat pembuangan sampah;
h. sumber listrik ramah lingkungan,
i. jaringan listrik; dan/atau
j. sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.
Kriteria Bantuan
Paragraf 1
Kriteria Penerima Bantuan
Pasal 4
a. warga negara Indonesia;
b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata–rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
c. sudah berkeluarga;d. memiliki atau menguasai tanah;
e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan: h. memiliki tabungan bahan bangunan;
i. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
j. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; dan
k. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.
l. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
m.dapat bekerja secara kelompok.
Kriteria Obyek Bantuan
Kabupaten/kota yang akan mendapatkan alokasi BSPS harus memenuhi kriteria umum dan/atau kriteria khusus.
(1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
a. tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional;
b. jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional;
c. jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional;
d. daerah tertinggal; atau
e. daerah perbatasan negara.
a. tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional;
b. jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional;
c. jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional;
d. daerah tertinggal; atau
e. daerah perbatasan negara.
(2) Data tingkat kemiskinan, rumah tidak layak huni, kekurangan rumah (backlog), daerah tertinggal atau daerah perbatasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diperoleh dari Bappenas dan/atau Badan Pusat Statistik.
(1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
a. memiliki program khusus; dan/atau
b. terdapat perumahan dan permukiman kumuh.
a. memiliki program khusus; dan/atau
b. terdapat perumahan dan permukiman kumuh.
(2) Program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan direktif Presiden;
b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nasional; dan/atau
c. pelaksanaan kesepahaman (MoU) antara Menteri dengan gubernur, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah, dan/atau pimpinan lembaga non pemerintah.
a. pelaksanaan direktif Presiden;
b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nasional; dan/atau
c. pelaksanaan kesepahaman (MoU) antara Menteri dengan gubernur, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah, dan/atau pimpinan lembaga non pemerintah.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat permohonan dari MBR;
a. surat permohonan dari MBR;
b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.
8. fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
9. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi kartu keluarga;10.surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
11.GK dan RPD BSPS.(3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa, serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e terlampir sebagaimana Lampiran I; Lampiran II; Lampiran III Peraturan Menteri ini.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Bagian Kesatu
Deputi
Pasal 11
(1) Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS;
d. menetapkan lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan
e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS.
a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS;
b. koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat pusat dan daerah;
c. sosialisasi kebijakan BSPS; d. menetapkan lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan
e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dibantu oleh Asisten Deputi, dan dapat dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi perumahan dan/atau Kepala SKPD kabupaten/kota.
Satuan Kerja
(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
a. melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
b. penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS;
c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
d. melaksanakan pembayaran;
e. mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyalur;
j. memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB.
a. melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
b. penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS;
c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
d. melaksanakan pembayaran;
e. mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyalur;
g. memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
h. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan;
i. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB; danj. memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB.
(2) Dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.
a. melakukan pengujian atas SPP dari PPK; dan
b. menerbitkan SPM-LS.
Tenaga Pendamping Masyarakat
(1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh PPK.
(2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 17
(1) Sebagai anggota tim teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.
Kepala Desa/Lurah
Pasal 18
a. membuat surat keputusan pembentukan KPB;
b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS. Kelompok Penerima Bantuan
(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
(2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil.
(3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
(4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota; dan
d. anggota.
(5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa/lurah.a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota; dan
d. anggota.
(6) Bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
Bank/Pos Penyalur
Pasal 21
(1) Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;
e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;
c. menyampaikan informasi kepada kepala SKPD kabupaten/kota atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS;
d. menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
f. melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.(2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank/pos penyalur harus melakukan hal-hal :
a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan
b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(3) Tata cara membuat laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.
Penyedia Barang
(1) Dana BSPS bersumber dari APBN; APBD provinsi; atau APBD kabupaten/kota.
(2) Dana BSPS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
(3) Pagu dana dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu tahun anggaran.
Besar Bantuan
Pasal 24
(1) Besar dana BSPS yang diberikan kepada MBR paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan minimal biaya pembangunan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni.
(2) Besar dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).
Penggunaan Dana
Pasal 25
(1) Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
(2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m2 (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
(3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh centimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester.
(4) Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
(5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai kualitasnya.
(6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah); plester dinding; plafon; pengecatan; upah kerja; dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
(7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen).
(8) Bahan dinding sisi dalam yang berasal dari swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD, dapat menggunakan bahan multiplek; GRC; dan/atau bilik bambu sesuai dengan kemampuan penerima bantuan.
(9) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana BSPS sepanjang tidak melebihi dari biaya rabat beton.
(10)Dalam hal perbaikan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memerlukan biaya melebihi dari biaya rabat beton, sisanya menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
(11)Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.
(2) Pedoman pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.
PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN
Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi
Pasal 27
(1) Penanganan PB atau PT dan PK dilakukan secara sistematik desa/kelurahan demi desa/kelurahan atau kecamatan demi kecamatan.
(2) Sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau backlog di desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi BSPS.
(1) Deputi menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS atas permohonan dari Kepala Satker.
(2) Satker melakukan identifikasi desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Identifikasi desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA.
(4) Desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala desa/kelurahan maupun kecamatan.
(5) Deputi menetapkan nama desa/kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lokasi BSPS sebelum tahun pelaksanaan kegiatan BSPS dengan istilah Tahun minus satu atau disingkat T-1.
Pendataan Calon Penerima Bantuan
Pasal 29
(1) Dalam melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kepala Satker dapat melibatkan pihak ketiga.
(2) Kepala Satker membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Satker atau unsur asisten deputi yang menangani pemberdayaan komunitas; pendataan; sosialisasi; dan sumber daya swadaya.
(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsur dari kabupaten/kota, yaitu :
a. kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
b. kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
c. kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
d. camat; dan/atau
e. kepala desa/lurah.
a. kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
b. kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
c. kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
d. camat; dan/atau
e. kepala desa/lurah.
(2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
(3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(4) Bentuk formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir sebagaimana Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
a. buku data BSPS per kecamatan atau per desa/kelurahan;
b. buku kelengkapan persyaratan administrasi per KPB;
c. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
a. buku data BSPS per kecamatan atau per desa/kelurahan;
b. buku kelengkapan persyaratan administrasi per KPB;
c. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
d. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan BSPS dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis.
(2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi :
a. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diketahui oleh Direktur atau salah satu Direksi yang membidangi pendataan.
b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh Direktur atau Direksi yang membidangi pendataan.
PENCAIRAN, PENYALURAN DANA DAN BARANG
Bagian Kesatu
Penetapan Penerima Bantuan
Pasal 33
(1) PPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS berdasarkan berita acara hasil pendataan.
(2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan desa/kelurahan demi desa/kelurahan yang diurut berdasarkan KPB.
(3) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada bank/pos penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.
Pencairan Dana
Pasal 34
(1) PPK menerbitkan SPP paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak ditetapkan Surat Keputusan Penerima Dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
(2) PP-SPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penyaluran Dana
Pasal 36
(1) Bank/pos penyalur menyalurkan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ke penerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D atau sejak dana masuk ke rekening penampungan.
(2) Bank/pos penyalur menyerahkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BSPS per KPB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan.
(3) Bank/pos penyalur harus melayani penarikan tabungan per KPB paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB mengajukan penarikan dana BSPS.
(4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-LS.
Penyaluran Barang
Pasal 37
(1) BSPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan kepada penerima bantuan melalui pengadaan barang.
(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing penerima bantuan yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepala desa/lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.
(2) Dalam hal barang BSPS berupa pembangunan PSU yang melekat kepada komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), penyedia barang menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada ketua KPB yang disaksikan oleh kepala desa/lurah dan kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuknya dengan dibuktikan berita acara serah terima barang.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DANA
Bagian Kesatu
Penarikan Dana Tabungan
Pasal 39
(2) Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan dana tabungan.
(3) Penerima dana BSPS menarik dana BSPS pada tabungannya 2 (dua) tahap.(4) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap I dari tabungan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
(5) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap II dari tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau sudah membelanjakan dana BSPS tahap I sebesar 100% (seratus persen) dan sudah mulai membangun.
(6) Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dengan Petunjuk Teknis Deputi.
(1) Penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap I yang telah disahkan oleh PPK.
(2) Penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap II yang disahkan oleh PPK.
(3) PPK mengesahkan DRPB2 tahap II setelah mengevaluasi laporan progres pembangunan fisik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan bukti asli pembelian bahan bangunan tahap I.
(4) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
(5) PPK mengesahkan DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB menyelesaikan DRPB2 tahap I dan DRPB2 tahap II.
(6) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dengan berpedoman pada GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a.
(2) Dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan GK, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam GK.
Pelaksanaan Pembangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan
Pasal 42
(1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
(3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
(1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
(2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.
Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Pasal 45
(1) Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima.
(2) Dalam hal penerima dana BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima.
(3) Penarikan kembali dana BSPS dari tabungan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPK melalui surat perintah kepada bank/pos penyalur untuk memindahbukukan dana BSPS dari rekening tabungan penerima ke rekening penampungan atas nama Satker untuk kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
(4) Penyetoran dana BSPS ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Penerima BSPS dianggap ingkar janji melaksanakan pernyataannya apabila :
a. tidak menarik dana tahap I dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4);
a. tidak menarik dana tahap I dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4);
b. tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
c. tidak menarik dana tahap II dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila penerima BSPS melaksanakan ajaran agama/kepercayaan, adat istiadat, atau karena dalam keadaan musibah/tertimpa bencana.
Larangan
Pasal 48
(2) Bank/pos penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dana BSPS dengan surat kuasa.
(3) Bank/pos penyalur dilarang menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam melayani penarikan tabungan dana BSPS.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima dana BSPS hanya dapat memberi kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.
PELAPORAN
Pasal 49
(1) Bank/pos penyalur dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progres 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satker dan tembusan kepada Deputi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
(4) Kepala Satker wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputi, yaitu :
a. laporan berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya.
b. laporan tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
a. laporan berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya.
b. laporan tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
(5) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50
(1) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan tertulis.
(2) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi membayar kembali kerugian akibat kelalaian dimaksud.
(3) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi admistrasi berupa pembayaran bunga yang besarnya sesuai dengan bunga pasar yang berlaku pada bank/pos penyalur.
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
(1) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:
a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
c. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Provinsi;
d. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
e. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 61/DS/Tahun 2012 perihal Perubahan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
(2) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan berikut ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, yaitu:
a. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 54 Tahun 2012 perihal Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
b. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 81/DS/TAHUN 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
c. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan; dan
d. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/SE/DPS/2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana BSPS.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
DJAN FARIDZ
pada tanggal 11 Juni 2013
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
Lampiran: bn904-2013
