PP 13-2010

BAB I
KETENTUAN UMUM

(1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

(2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:

a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/atau

b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

(3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

a. perencanaan WP; dan
b. penetapan WP.

BAB II
PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)huruf a disusun melalui tahapan:
a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
b. penyusunan rencana WP.

Bagian Kedua
Inventarisasi Potensi Pertambangan
Pasal 4

(1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.

(2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

a. pertambangan mineral; dan
b. pertambangan batubara.

(3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

a. mineral radioaktif;
b. mineral logam;
c. mineral bukan logam;
d. batuan; dan
e. batubara.

(4) Pengaturanmengenaikomoditastambangsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

(1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

1. lintas wilayah provinsi;

2. laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/atau

3. berbatasan langsung dengan negara lain;

b. gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

1. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau

2. laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

c. bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:

1. kabupaten/kota; dan/atau
2. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

(2) Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.

(3) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.

Pasal 7Penyelidikandanpenelitianpertambangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, danbupati/walikotasesuaidengan kewenangannya.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

(3) Dalam hal tertentu, lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.

(2) Menteri dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

(3) Gubernur dalam menetapkan wilayahp enugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/walikota setempat.

(4) Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau gubernur.

Pasal 11Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan

Pasal 14

(1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.

(2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi dalam garis putus-putus.

(3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

(1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat terdiri atas:

a. WUP;
b. WPR; dan/atau
c. WPN.

(2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

(3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota.

(4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/ kota dan dalam 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi kepada gubernur.

(5) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.

(6) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:

a. peta, yang terdiri atas:

1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
2. peta geokimia dan peta geofisika;

b. perkiraan sumber daya dan cadangan.

(7) Menteri dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

(8) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/ walikota setempat.

(9) Bupati/walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernur.

Pasal 17

(1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

(2) Petapotensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.

(3) Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.

(4) Petapotensi/cadanganmineraldan/ataubatubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. WUP mineral radioaktif;
b. WUP mineral logam;
c. WUP batubara;
d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
e. WUP batuan.

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;

b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan;

c. memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara;

d. memiliki1(satu)atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;

e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;

f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara bekelanjutan; dan

g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 3Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 21

(1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.

(2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:

a. WIUP radioaktif;
b. WIUP mineral logam;
c. WIUP batubara;
d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
e. WIUP batuan.

(3) Penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan WUP diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

(1) WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/ walikota setempat.

(2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24Dalam hal di WIUP mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu.

Pasal 25Ketentuan mengenai pemberian WIUP diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 26

(1) Bupati/walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1)serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yangsudahdikerjakansekurang-kurangnya15(lima belas) tahun;

g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan

h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 27

(1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

(2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.

(4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Paragraf 1
Umum

Pasal 28Untuk kepentingan strategis nasional, Menteri menetapkan WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Penetapan
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 29

(1) Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1)sertapetapotensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(2) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. memiliki formasi batuan pembawa mineral radio aktif, mineral logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;

b. memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;

c. memiliki potensi/cadangan mineral dan/atau batubara; dan
d. untuk keperluan konservasi komoditas tambang;
e. berada pada wilayah dan/atau pulau yang berbatasan dengan negara lain;
f. merupakan wilayah yang dilindungi; dan/atau

g. berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan Wilayah Pencadangan Negara dan
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 30

(1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPN oleh Menteri setelah memperhatikan aspirasi daerah dan mendapatpersetujuandariDewanPerwakilanRakyat Republik Indonesia.

(2) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WUPK.

Pasal 31

(1) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya setelah berubah statusnya menjadi WUPK dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diusulkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
b. sumber devisa negara;
c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
e. daya dukung lingkungan; dan/atau
f. penggunaan teknologi tinggi dan modal inventasi yang besar.

Paragraf 4
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 32

(1) Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. letak geografis;
b. kaidah konservasi;
c. daya dukung lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk;

(2) WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. WIUPK mineral logam; dan/atau b. WIUPK batubara.

(3) Menteri dalam menetapkan luas dan batas WIUPK mineral logam dan/atau batubara dalam suatu WUPK berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33Dalam hal di WIUPK mineral logam dan/atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUPK terlebih dahulu.

Pasal 34Ketentuan mengenai pemberian WIUPK diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri.

Bagian Kelima
Delineasi Zonasi Untuk WIUP atau WIUPK Operasi
Produksi Dalam Kawasan Lindung

Pasal 35

(1) Peta zonasi untuk WIUP Eksplorasi dan WIUPK Eksplorasi pada kawasan lindung dapat di-delineasi menjadi peta zonasi WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.

(2) Delineasi zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakandan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta antara resiko dan manfaat dalam konversi kawasan lindung.

(3) Keseimbangan antara biaya dan manfaat dan antara resiko dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan paling sedikit mengenai reklamasi, pascatambang, teknologi, program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan delineasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 36

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuaidengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

(3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri.

(5) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:

a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;

b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau

c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Pasal 37Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Geografis

Pasal 38

(1) WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yangterintegrasisecaranasionaluntuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitanWUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

(2) Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

(3) Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi WP diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang belum menggunakan sistem koordinat peta berdasarkan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan olehinstansiPemerintahyangmenyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasionalwajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

2. Wilayah surat izin pertambangan daerah dan wilayah kuasa pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus ditetapkan menjadi WIUP dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

3. Wilayah kontrak karya dan wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus ditetapkan dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai wilayah pertambangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR