(1) Menteri menyampaikan permintaan calon anggota Komite kepada pimpinan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara tertulis untuk diangkat sebagai anggota Komite.
(2) Pimpinan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan 1 (satu) orang sebagai calon anggota Komite paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan diterima.
(3) Proses penentuan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada masing-masing unsur.
(4) Penyampaian usulan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. surat keterangan sehat dari dokter;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
d. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
e. fotokopi sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan atau sertifikasi profesi di bidang akuntansi dan/atau audit.
(5) Dalam hal terdapat pimpinan unsur tidak mengusulkan calon anggota Komite sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menunjuk calon anggota Komite yang mewakili unsur Komite tersebut setelah berkonsultasi dengan pimpinan unsur tersebut.
(6) Menteri menetapkan keanggotaan Komite paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya seluruh usulan calon anggota dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 14(1) Anggota Komite berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhirnya masa jabatan; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
a. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Komite;
c. mengundurkan diri;
d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. tidak cakap dalam menjalankan tugas atau berhalangan tetap;
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
g. tidak lagi dapat mencerminkan keterwakilan unsur yang diwakili; atau
h. atas permintaan unsur yang mengutus.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian diatur oleh Komite setelah berkonsultasi dengan Menteri.
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite berpedoman pada tata kerja Komite.
(2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tata kerja perumusan pertimbangan;dan
b. tata kerja Banding.
(3) Dalam melaksanakan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite harus mematuhi kode etik.
(4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Komite.
Pasal 17(1) Komite dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk pengambilan keputusan perumusan pertimbangan, rapat harus dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota.
(3) Komite melakukan kajian dan/atau penelitian dalam rangka merumuskan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan/atau Dewan Standar Profesi Akuntan Publik.
Pasal 18(1) Komite dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Setiap hasil rapat dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didokumentasikan secara tertulis.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja perumusan pertimbangan ditetapkan oleh Komite.
(1) Komite wajib menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Banding secara lengkap.
(2) Keputusan Banding wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Banding diterima lengkap.
(3) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang anggota.
(4) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(6) Keputusan Banding bersifat final dan mengikat
(7) Setiap hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) didokumentasikan secara tertulis.
BAB V
LAPORAN KEGIATAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Pasal 21(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Komite menyusun laporan kegiatan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan dipublikasikan kepada publik paling lama 2 (dua) bulan setelah akhir tahun anggaran.
(3) Dalam hal keanggotaan Komite berakhir sebelum akhir tahun anggaran, Komite menyusun laporan kegiatan untuk periode awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode keanggotaan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri pada akhir periode keanggotaan dan dipublikasikan kepada publik paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa keanggotaan.
BAB VI
SEKRETARIAT KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
(1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah.
(2) Pengelolaan anggaran Komite dilaksanakan oleh Sekretariat Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
