BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1070, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sapi. Bakalan. Induk Potong. Pemasukan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/Permentan/PD.410/8/2013
TENTANG
PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/ Permentan/OT.140/9/2011 jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/ 5/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/ PD.410/7/2013, telah ditetapkan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri, perlu pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk optimalisasi pelayanan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong, perlu mengatur Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10 .Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11 .Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

12 .Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

13 .Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian tanggal 27 Agustus 2013 terkait Kebijakan Tataniaga Daging Sapi, Hortikultura, dan lain-lain (Surat Nomor S-169/M.EKO/08/2013 tanggal 27 Agustus 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;

b. memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri;

c. meningkatkan nilai tambah serta menciptakan lapangan kerja; dan

d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan.

Pasal 3Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Pemasukan;

b. Kewajiban Pemegang Rekomendasi;

c. Pengawasan; dan

d. Ketentuan Sanksi.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMASUKAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pemasukan
Pasal 4Persyaratan pemasukan meliputi:

a. persyaratan Pelaku Usaha dan Badan Usaha Milik Negara;

b. persyaratan teknis kesehatan hewan;

c. persyaratan sapi bakalan, sapi indukan dan sapi siap potong; dan

d. persyaratan pengangkutan.

Persyaratan teknis kesehatan hewan terdiri atas:

a. Persyaratan negara asal;

b. Persyataran farm di negara asal; dan

c. Persyaratan ternak.

Pasal 7

(1) Persyaratan negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Contagious Bovine Pleuropneumonia, dan Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (Negligible BSE risk).

(2) Status penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE).

Pasal 8Persyaratan farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus:

a. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;

b. menerapkan pedoman budidaya ternak yang baik (good farming practice);

c. dibawah pengawasan dan terdaftar sebagai farm oleh otoritas veteriner negara asal;

d. menerapkan biosecurity;

e. tidak menggunakan pakan yang dicampur dengan Meat Bone Meal (MBM);

f. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan

g. menerapkan program monitoring residu obat hewan, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di negara asal.

(1) Jika risiko negara asal melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan surat penolakan penetapan negara asal.

(2) Dalam hal risiko negara asal lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri menetapkan negara asal sebagai negara pemasukan dalam bentuk Keputusan.

Pasal 11

(1) Negara asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), farm akan ditetapkan sebagai farm pemasukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.

(2) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menetapkan farm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Persyaratan sapi indukan meliputi:

a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) dari negara asal yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal;

b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;

c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;

d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti: cacat mata, kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya; dan

e. mempunyai sifat unggul dan dapat dikembangbiakkan dalam kurun waktu minimal 2 (dua) kali beranak hasil perkawinan di Indonesia.

(2) Pemenuhan persyaratan sapi indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan layak untuk dikembangbiakkan oleh dokter hewan dari otoritas veteriner negara asal.

Pasal 14Persyaratan sapi siap potong meliputi:

b. tidak terdapat residu antibiotik dan hormon pertumbuhan seperti trenbolon asetat yang membahayakan kesehatan manusia sebelum di lalulintaskan, dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di negara asal.

Sertifikat kesehatan (health certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a , Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 14 huruf a, memuat:

a. status negara asal;

b. status farm; dan

c. status kesehatan hewan.

Pasal 17Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dalam pengangkutan harus dilengkapi dengan surat pernyataan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 18

(1) Sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang akan dimasukkan, sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di negara asal oleh petugas karantina hewan negara asal.

(2) Pengangkutan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Setibanya di tempat pemasukan, sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

(1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus mendapatkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara online kepada Direktur Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format 1.

Pasal 21

(1) Waktu pelayanan permohonan Rekomendasi pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan diatur sebagai berikut:

a. untuk pemasukan tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1-31 Desember; dan

b. untuk pemasukan tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Maret, tanggal 1-30 Juni, dan tanggal 1-30 September.

(2) Permohonan Rekomendasi pemasukan sapi siap potong dapat diajukan setelah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyetujui pemasukan sapi siap potong.

(3) Permohonan Rekomendasi untuk Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat diajukan sewaktu-waktu setelah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyetujui pemasukan sapi siap potong.

(1) Kepala PPVTPP setelah menerima dokumen permohonan secara online dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen memberikan jawaban menolak atau menerima paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

(2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon secara online sesuai format 2.

(4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Kesehatan Hewan secara online dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk dilakukan kajian teknis kesehatan hewan sesuai format 3.

(6) Direktur Kesehatan Hewan memberikan jawaban menolak atau menyetujui paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 24

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) apabila tidak memenuhi persyaratan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, dengan menerbitkan surat penolakan oleh Direktur Kesehatan Hewan kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP secara online sesuai format 4.

(2) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) selanjutnya diterbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sesuai format 5.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan kepada Menteri Perdagangan melalui Kepala PPVTPP secara online dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan, dan Pemohon.

Pasal 25Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), memuat:

a. nomor Rekomendasi;

b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan;

c. nomor dan tanggal surat permohonan;

d. negara asal;

e. uraian jenis/kategori sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong beserta kode HS;

f. persyaratan teknis kesehatan hewan;

g. tempat pemasukan; dan

h. masa berlaku Rekomendasi.

Pasal 26

(1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h sejak tanggal diterbitkan paling lama tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(2) Dalam hal negara asal yang tercantum pada rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9, dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pemasukan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27Jenis sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI
Pasal 28

(1) Pelaku Usaha dan Badan Usaha Milik Negara dilarang mengajukan perubahan negara asal dan tempat pemasukan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.

(2) Pelaku Usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemasukan wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 29

(1) Sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30Dalam hal di wilayah kabupaten/kota belum memiliki atau tidak ada dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota atau provinsi terdekat.

Pasal 31Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan pemeriksaan terhadap:

a. kondisi fisik sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong;

b. kondisi organ reproduksi untuk sapi indukan;

c. dokumen; dan

d. alat angkut.

Pasal 32

(1) Pemeriksaan kondisi fisik sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan secara visual, palpasi, dan auskultasi.

(2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya gejala klinis penyakit hewan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

(3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan terhadap kelengkapan sertifikat kesehatan hewan dan sertifikat asal ternak.

Pasal 33

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila ada dugaan penyimpangan terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan.

(2) Hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaporkan kepada Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Dinas provinsi atau Kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 34Pelaku Usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melanggar:

a. ketentuan Pasal 22 huruf i; atau

b. ketentuan Pasal 28.

dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut Surat Persetujuan Impor (SPI) dan status perusahaan sebagai Importir Terdaftar (IT) hewan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35Rekomendasi yang diterbitkan dan masih berlaku sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini:

a. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2013
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran: bn1070-2013